Biografi dan Profil Prof. Indriyanto Seno Aji

Biografi dan Profil Prof. Indriyanto Seno Aji

Prof. Indriyanto Seno Adji telah ditunjuk Presiden Jokowi menjadi salah satu Plt pimpinan KPK bersama Taufiqurrahman Ruki dan Johan Budi. Indriyanto. Indriyanto Seno Adji  diangkat sebagai Wakil Ketua KPK Sementara merangkap Anggota Sementara KPK menggantikan Busyro Muqoddas. Indriyanto diangkat berdasarkan Kepres no 16 tahun 2015. Menurut LSM Anti  Korupsi Koalisi Masyarakat Sipil, Indriyanto selama ini dikenal berseberangan dengan KPK, dekat dengan kekuatan Orde Baru, serta banyak melakukan pendampingan hukum terhadap pelaku korupsi, kejahatan perbankan, pelanggaran HAM dan kasus-kasus lainnya.
Prof. Indriyanto Seno Aji
Indriyanto Seno Adji merupakan seorang putra dari Prof. Oemar Seno Adji SH, mantan Menteri Kehakiman RI (1966-1974) dan Ketua Mahkamah Agung RI (1974-1982). Indriyanto Seno Adji juga seorang guru besar dari Universitas Indonesia dan universitas Krisnadwipayana. Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH. MH dikukuhkan sebagai guru besar hukum pidana oleh Rektor Universitas Krisna Dwipayana (Unkris) pada 19 Pebruari 2004.
Selain itu, Indriyanto adalah seorang pengacara dan  berkiprah di dunia hukum meneruskan sang ayahanda, mantan Ketua Mahkamah Agung Oemar Seno Adji. Indriyanto meneruskan kantor advokat Oemar Seno Adji yang didirikan ayahandanya. Selain sebagai dosen di Magister Hukum Fakultas Hukum UI dan pengacara, Indriyanto juga sempat tercatat mendaftar sebagai hakim konstitusi pada 2008 lalu.

Rekam Jejak Indriyanto Seno Adji sebelum jadi pimpinan KPK

Dalam persidangan kasus Mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji, nama Indriyanto Seno Adji pernah disebut sebagai pengacara atas terdakwa kasus skandal korupsi Bank Century. Selain itu, Indriyanto juga pernah beberapa kali menjadi pengacara mantan Presiden Soeharto. Ia menjadi pengacara Soeharto bersama Juan Felix Tampubolon, OC Kaligis, Mohamad Assegaf, dan Denny Kailimang, dalam kasus melawan majalah Time.
Indriyanto juga disebut pernah beberapa kali berupaya mengurangi kewenangan dan lingkup yurisdiksi hukum KPK melalui judicial review terhadap UU KPK mewakili koruptor.Yang bersangkutan memberikan keterangan ahli dalam sidang uji materi pasal 28 huruf I ayat 1 UU KPK atas permintaan penggugat Bram Manoppo (saat itu Direktur Utama PT Putra Pobiagan Mandiri dan merupakan tersangka kasus korupsi pengadaan helikopter bersama Abdullah Puteh).
Pada 2006 yang bersangkutan juga mewakili Paulus Efendi dkk (31 hakim agung) dalam uji materi UU melawan Komisi Yudisial (yang diwakili Amir Syamsuddin, Bambang Widjojanto dkk) untuk membatasi kewenangan pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap hakim agung pada Mahkamah Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi.
Indriyanto pernah memberikan pendampingan terhadap kasus korupsi pejabat negara. Menjadi kuasa hukum bagi Abdullah Puteh, mantan Gubernur Aceh, dalam kasus pengadaan Helikopter Mi-2, dengan kerugian negara Rp 13,6 miliar.
Indriyanto sebagai kuasa hukum klien-klien yang terlibat penyalahgunaan kekuasaan oleh otoritas keuangan. Menjadi kuasa hukum mantan Direktur BI Paul Sutopo, Heru Supraptomo, dan Hendrobudianto di tingkat banding dan kasasi dalam hal penggunaan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) senilai Rp 100 miliar untuk mengurus UU BI maupun pemberian bantuan hukum terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, kredit ekspor, dan kasus lain. Juga sebagai ahli hukum pidana yang diundang Bareskrim dalam gelar kasus L/C fiktif Bank Century yang dilaporkan Andi Arief dengan tersangka Robert Tantular, Linda Wangsa Dinata, Hermanus Hasan Muslim dan Krisna Jaga Tesen.
Indriyanto juga dinilai merupakan kuasa hukum atas kasus kejahatan industri ekstraktif, seperti sengketa pertambangan batu bara. Indriyanto merupakan kuasa hukum PT SKJM dalam kasus PTUN pemberian kuasa pertambangan batu bara oleh Bupati Tanah Laut kepada SKJM dalam wilayah PKP2B PT Arutmin Indonesia.
menjadi kuasa hukum Tommy Soeharto dalam kasus kepemilikan senjata api dan bahan peledak, pembunuhan Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita dan buron. Juga pada 2004 menjadi kuasa hukum bagi Abilio Soares (saat menjadi terpidana pelanggaran HAM berat di Timor Timur) dalam gugatan uji materi pasal 43 ayat 1 UU Pengadilan HAM.
sumber referensi :
wikipedia.org
merdeka.com

One Comment

  1. Very great post. I simply stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed browsing your weblog posts. After all I’ll be subscribing on your feed and I am hoping you write again very soon!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *