UU Ketenagakerjaan Tentang PHK

UU Ketenagakerjaan Tentang PHK

UU Ketenagakerjaan Tentang PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sangat lazim dan sering ditemui di dunia kerja. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah berakhirnya perjanjian kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara karyawan dan perusahaan. Namun, PHK seringkali menimbulkan keresahan, khususnya bagi para karyawan. Sehingga keputusan PHK ini akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup dan masa depan para karyawan yang mengalaminya.

Berikut ulasan lengkap tentang aturan Pemutusan Hubungan Kerja dan aturan jika perusahaan dilarang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja.

Aturan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Dalam UU Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 pasal 161 mengenai tenaga kerja, perjanjian kerja dapat berakhir apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja secara sementara maupun permanen. Pemutusan Hubungan Kerja secara sementara berlaku bagi karyawan meninggalkan pekerjaan sementara, namun masih memiliki ikatan dengan perusahaan beserta aturannya, walaupun dia tidak bekerja dan atau cuti. Hal itu juga berlaku bagi karyawan tetap tidak bekerja karena alasan internal suatu perusahaan.

Sedangkan, Pemutusan Hubungan Kerja secara permanen berlaku bagi karyawan karena alasan pengunduran diri, pensiun, meninggal, habis kontrak kerja serta alasan tertentu, seperti kinerja buruk, ketidakdisiplinan dan sebagainya.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berlaku bagi perusahaan yang:

  • melakukan perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan tidak bersedia menerima karyawan ke dalam perusahaan dengan status yang baru;
  • mengalami pailit atau kerugian secara terus menerus sehingga perusahaan akan tutup;
  • tidak membayar upah karyawan secara tepat waktu;
  • memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan dan kesehatan karyawan, padahal pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada kontrak kerja.

Jika salah satu pihak yang mengakhiri perjanjian kerja sebelum jangka waktu yang ditentukan, maka dia harus membayar ganti rugi kepada pihak lain sebesar upah karyawan sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu kontrak kerja.

Aturan UU Ketenagakerjaan tentang PHK jika perusahaan dilarang melakukan PHK

Pasal 150

Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, dalam bentuk perseorangan, persekutuan maupun badam hukum, baik milik swasta maupun negara, maupun berbagai jenis usaha yang mempekerjakan karyawan dan buruh dengan membayar upah.

Pasal 151

  • Karyawan atau buruh harus diberi kesempatan untuk membela diri sebelum hubungan kerjanya berakhir. Perusahaan harus berusaha untuk bernegoisasi dengan karyawan mengenai PHK tersebut agar tidak terjadi PHK lagi.
  • Walaupun PHK tidak dapat dihindari, maka PHK wajib dirundingkan terlebih dahulu oleh perusahaan dan karyawan atau buruh apabila karyawan/buruh yang bersangkutan tidak menjadi bagian dari perusahaan.
  • Jika perundingan tersebut dicantumkan pada ayat (2) tidak mencapai kesepakatan kerja, perusahaan hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan karyawan/buruh setelah mendapatkan persetujuan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pasal 152

  • Permohonan penetapan PHK diajukan secara tertulis beserta alasannya kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
  • Permohonan penetapan PHK yang dicantumkan pada ayat (1) dapat diterima oleh lembaga tersebut jika telah menghasilkan kesepakatan dalam perundingan sebelumnya.
  • Permohonan PHK hanya dapat disetujui oleh lembaga tersebut jika perundingan sebelumnya tidak menghasilkan kesepakatan kerja.

Pasal 153

1. Perusahaan dilarang melakukan PHK dengan alasan jika karyawan dan atau buruh:

  • berhalangan masuk kerja karena sakit selama 12 bulan secara terus-menerus;
  • berhalangan menjalankan pekerjaan, karena memenuhi kewajiban terhadap Negara;
  • menjalankan ibadah agamanya;
  • menikah;
  • khusus karyawati yang hamil, melahirkan, keguguran, atau menyusui bayinya;
  • memiliki status dan ikatan perkawinan dengan karyawan/buruh lainnya di dalam satu perusahaan;
  • mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat karyawan/serikat buruh
  • melakukan kegiatan di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja dan peraturan perusahaan;
  • mengadukan perusahaan kepada yang berwajib mengenai perbuatan yang tidak sesuai, seperti tindak pidana kejahatan;
  • dengan perbedaan paham, agama, politik, suku, warna kulit, golongan darah, jenis kelamin dan kondisi fisik;
  • dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit walaupun penyembuhannya belum dapat dipastikan.

2. Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan dengan alasan tersebut yang dicantumkan pada ayat (1) akan batal demi hukum dan perusahaan wajib mempekerjakan kembali karyawan dan atau buruh.

Demikian informasi mengenai UU Ketenagakerjaan tentang PHK. Semoga bermanfaat bagi para pembaca!

22 situs download film gratis di tutup Kemkominfo

22 situs download film gratis di tutup Kemkominfo

Untuk melindungi hak cipta para pelaku industri kreatif seperti Film dan musik, Kemkominfo (kementrian Komunikasi dan informatika) bersama Kemenkumham (Kementrian hukum dan HAM) telah menutup 22 situs download film gratis.

Semakin maraknya pembajakan dan penyebaran secara illegal membuat pemilik Hak cipta merasa di rugikan.PPFI (Persatuan Produser Film Indonesia) sangat mendukung langkah yang di ambil oleh kemkominfo yang menutup 22 situs download film gratis.

UU No. 28 Tahun 2014,yang mengatur tentang Hak Cipta, dan Peraturan Menteri Bersama, Menteri Hukum HAM RI dan Menteri Komunikasi dan Informatika No 14 Tahun 2015 tanggal 2 Juli 2015, kemudian No. 26 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan atau Hak Akses pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik.

Banyak karya anak bangsa yang dirugikan dengan situs download film gratis tersebut , seperti The Raid dan Laskar pelangi contohnya.

 

 

 

 

 

 

the raid  Laskar-Pelangi-image

 

film ini memang banyak merauk keuntungan dari banyaknya penonton yang datang ke bioskop untuk menyaksikan 2 film ini, tapi tidak sedikit juga film bajakannya yang beredar bebas tanpa izin alias illegal. Dan masih banyak karya-karya dan hak cipta anak bangsa yang di bajak oleh orang-orang uang tidak bertanggung jawab, dan di bawah ini adalah daftar 22 situs yang ditutup oleh kemkominfo dan kemenkumham.

Daftar 22 situs download film gratis yang di tutup :

  1. downloadfilmgratis.com
  2. bioskops.com
  3. ganool.ca
  4. nontonmovie.com
  5. kickass.to
  6. thepiratebay.be
  7. ganool.com
  8. ganool.co.id
  9. 21filmcinema.com
  10. gudangfilm.faa.im
  11. movie76.com
  12. isohunt.to
  13. cinemaindo.net
  14. bioskop25.net
  15. unduhfilm21.net
  16. 21sinema.com
  17. bioskopkita.com
  18. downloadfilem.com
  19. 19.comotir.net
  20. movie2k.ti
  21. unduhmovie.com
  22. ganool.in

Semoga dengan ditutupnya situs-situs download film gratis ini bisa menghapuskan pembajakan Hak cipta orang lain yang sangat merugikan para pelaku industry kreatif. Dan masyarakat bisa pergi ke bioskop untuk menonton fillm originalnya bersama keluarga, atau membeli DVD Original yang legal. Memang karya original akan lebih mahal dari pada yang bajakan namun dari segi kualitas dan kepuasaan dalam menikmati film tentu akan lebih jauh menarik ketimbang kita membeli DVD bajakan, budayakan lah menghormati Hak cipta orang lain, untuk mendukung perkembangan industry kreatif dalam negeri, dan semoga Film Indonesia menjadi tuan rumah di Negara nya sendiri.

 

 

Belanja di online shop bocah ini jadi buronan

Belanja di online shop bocah ini jadi buronan

Di zaman yang semakin modern ini orang-orang tidak perlu sibuk kemana-kemana untuk membeli barang, karena sudah banyak online shop seperti lazada,zalora dan lain-lain. Cara pembayarannya pun simple bisa dengan debit dan kartu kredit. Walaupun terdengarnya bagus dan memudahkan customer dalam berbelanja, namun jika di salah gunakan maka bisa menjadi malapetaka juga. Seperti Dicky pernanda alias Dicky StreetRider Haw karena ketagihan belanja di online shop bocah yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini, menjadi buronan karena menghack atau membajak kartu kredit orang lain.

Saat ini dicky masih dicari oleh korban, namun statusnya sebagai tersangka sudah dapat dipastikan bersama buktinya yang semakin kuat, dengan bukti transaksi yang di lakukannya menggunakan kartu kredit orang lain. Korban yang berinisial FW mengaku bahwa ada orang lain yang memakai credit cardnya dan di sebarkan luaskan di grup carding bernama pencari receh.

Korban FW sendiri pun mulai menyadari  kartu kreditnya telah di gunakan oleh orang lain saat dia menerima sms dari lazada yang berisi laporan belanja dengan kartu kreditnya berjumlah Rp.102.800,00- ,FW pun kaget karena tidak merasa belanja di online shop tersebut, FW langsung menelpon call center credit cardnya dan memang telah di benarkan bahwa ada transaksi sebanyak 4 kali ,dua di zalora dan dua di lazada.

carder 8
Foto di ambil dari berita-hacker.com

Namun FW yang pekerjaanya di bidang IT tidak kalah pintar dari si bocah carder tersebut, dia segera mencari data-data pribadi dari pelaku tersebut, dan memang sangat mudah menemukannya karena dia berbelanja dengan data pribadi, seperti nama asli,nomor telepon asli, alamat asli jadi barang pesanannya langsung di antar ke rumah Dicky.

carder 1
Foto di ambil dari berita-hacker.com

Menurut FW yang bekerja di bidang IT pelaku yang memakai creditnya card nya adalah seorang amatiran dan bahkan tidak tahu apa-apa dalam dunia carding, setelah mendapatkan email dan nomor hp nya FW pun segera menghubunginya, pelaku mengaku hanya coba-coba dan tidak berniat jahat. Berikut adalah percakapan pelaku belanja di online  shop menggunakan creditcard FW.

Foto di ambil dari berita-hacker.com
Foto di ambil dari berita-hacker.com
carder 5
Foto di ambil dari berita-hacker.com
carder 3
Foto di ambil dari berita-hacker.com

Menurut hukum yang berlaku pelaku carding akan di kenakan

Cerita Ichiro, Tertibkan Kendaraan yang Melanggar Lalu Lintas

Cerita Ichiro, Tertibkan Kendaraan yang Melanggar Lalu Lintas

Beberapa hari terakhir sosok ichiro mengehebohkan media. Siapa sih ichiro kok bisa sampai terkenal gitu?
Ichiro adalah nama sebuah mobil off road yang dikemudikan oleh seseorang yang bernama Andi Wenas. Ichiro beberapa kali memberi ‘pelajaran’ kepada pengendara lalu lintas yang melanggar peraturan. Aksi Ichiro menjadi pembicaraan di media sosial. Banyak pro dan kontra terkait keberadaan ichiro. Ada yang mendukung ichiro karena membuat lalu lintas tertib dan ada juga yang mencela karena dianggap tindakan ichiro terlalu berlebihan menindak pelanggar lalu lintas di jalan raya. Hujatan, cacian dan makian dialamatkan netizen kepada pemilik mobil Suzuki Vitara putih dengan pelat nomor B 2566 DP yang dimodifikasi menjadi mobil offroad. Aksi sang pengemudi yang dinilai arogan menjadi penyebabnya.Penasaran dengan ichiro, gambar di bawah ini merupakan penampakan ichiro.


KUMPULAN MEME ICHIRO

Ichiro
Ichiro merupakan kendaraan berwarna putih yang sudah dimodifikasi menjadi kendaraan off road. Ban mobil ini sudah diganti dengan roda berukuran besar. Bempernya juga sudah dimodif sehingga lebih kokoh, kuat dan tahan benturan.Mobil ini juga sudah dipasangi beberapa lampu tambahan di dekat lampu utama bagian depan. Pada bagian belakang juga terdapat ban serep berukuran besar. Mobil berjenis suzuki vitara yang beraksesoris offroad dengan full rollbar ini dikenal berani berhadapan dengan mobil/ motor lain yang cara mengemudinya cenderung sembarangan.

Ichiro

Berbagai video aksi Ichiro ‘menertibkan’ pengendara yang melanggar lalu lintas satu persatu tak bisa lagi dilihat dari Youtube. Namun entah kenapa video aksi ichiro di youtube menghilang . Mungkin pemilik Akun Andi Wenas sudah menghapus video tersebut atau memprivasinya.Salah satu aksi Ichiro yang bisa dilihat adalah saat kendaraan off road itu menabrak Metromini yang tiba-tiba saja mundur karena berputar balik di tengah jalan. Video ‘penertiban’ Metromini ini diposting dengan judul ‘Ichiro Vs Metromini’ di Youtube. Pada video berdurasi 18 detik ini terlihat sebuah Metromini 74 hendak mundur untuk berputar balik di tengah padatnya lalu lintas. Namun Ichiro langsung ‘menyeruduk’ bus berkelir oranye ini. Mobil ini langsung menyingkir dari tengah jalan dan memberi jalan untuk Ichiro. Namun video ini sudah tidak ada lagi di Youtube.

video aksi ichiro di youtube

Mau aman dari senggolan ichiro, nih pakai saja mobil ini.

saingan ichiro

saingan ichiro

saingan ichiro

Jangan lupa mampir di  Kumpulan Meme Ichiro
Sutan Bhatoegana Resmi Jadi Tahanan KPK

Sutan Bhatoegana Resmi Jadi Tahanan KPK

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Sutan BhatoeganaSutan Bhatoegana resmi ditahan KPK setelah penyidik KPK memeriksa mantan Ketua Komisi VII DPR RI tersebut selama sembilan jam. Sebelumnya Sutan Bhatoegana ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu, 14 Mei 2014. dalam dugaan korupsi terkait dengan pembahasan anggaran APBN-P tahun 2013 di Kementerian ESDM.
Selama diperiksa KPK, Sutan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pembahasan anggaran APBN-P tahun 2013 di Kementerian ESDM. Sesaat sebelum masuk ke dalam mobil tahanan, politisi Partai Demokrat itu masih sempat melempar senyum kepada awak media yang memberondongnya dengan berbagai pertanyaan. Kepada wartawan, Sutan yang khas dengan jargon ‘ngeri-ngeri sedap’ ini menyatakan akan mengikuti aturan yang berlaku.
Sutan Bhatoegana
Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha Sutan akan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta untuk 20 hari pertama. Priharsa mengatakan, penahanan terhadap Sutan dilakukan untuk kepentingan penyidikan. 
Sesuai prosedur internal, maka sejak Sutan resmi status tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek di Kementerian ESDM, Sutan langsung non-aktif dari semua jabatan struktural di partai. Baik sebagai Ketua DPP PD dan Wakil Ketua Fraksi PD.
Atas kasus tersebut, Sutan diduga melanggar Pasal 12 B atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Menguak Keterlibatan Bambang Widjojanto di Sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah

Menguak Keterlibatan Bambang Widjojanto di Sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah

Berita penangkapan wakil ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim menjadi informasi hangat hari ini. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap Bareskrim Mabes Polri usai mengantar anaknya ke sekolah. Semula, penangkapan mantan dosen Universitas Trisakti itu simpang siur karena Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti membantah telah melakukan penangkapan. Namun, akhirnya Mabes Polri melalui Kadiv Humasnya Irjen Pol Ronny Sompie membenarkan adanya penangkapan tersebut.
Dalam keterangan persnya, Ronny mengatakan, Bambang ditetapkan menjadi tersangka karena memerintahkan seseorang untuk memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Bambang dikenai Pasal 242 Juncto 255 KUHP karena memerintahkan seseorang memberi keterangan palsu di persidangan dengan ancaman tujuh tahun penjara.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto
Sebelumnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar dalam keterangannya saat menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pernah mengemukakan upaya Bambang meminta tolong terkait sengketa pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. KPK pun diminta menyelidiki ada tidaknya upaya yang dilakukan Bambang tersebut.
”Kala itu Bambang meminta‎ AM (Akil Mochtar) sebagai Ketua Panel dalam kasus sengketa Pilkada Kotawaringin Barat untuk bisa membantu agar kliennya bisa memenangkan sengketa,” ujar Koordinator Laskar Pemuda Anti Korupsi (LAPAK), Yovi Deviansyah, 30 Oktober 2010 silam.
Bambang diduga memilki keterlibatan dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat 2011 di MK. Karena itu Yovi pun menyarankan, Bambang yang saat ini merupakan Wakil Ketua KPK mengundurkan diri dari jabatannya agar penyelidikan dan penyidikan KPK terkait dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat tak terganggu konflik kepentingan.
Lebih lanjut Yovi menegaskan, pernyataan Akil sepatutnya tidak dianggap angin lalu. Sebab kasus dugaan suap sengketa pilkada di MK yang menjerat Akil Mochtar telah menyeret sejumlah kepala daerah. ”Perlu kita ketahui bahwa kasus Akil telah menyeret kepala-kepala daerah dalam kasus suap sengketa Pilkada,” imbuh Yovi.
Terkait sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah pernah dikemukakan Akil Mochtar pada Senin, 16 Juni 2014. Akil yang juga terjerat kasus suap Pilkada MK saat itu tengah menghadapi sidang tuntutan terkait status terdakwanya dalam kasus dugaan suap Pilkada di MK dan pencucian uang.
Akil menyebut Bambang Widjojanto yang dahulu berprofesi sebagai advokat pernah satu mobil dengannya dan membahas soal sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. ”Dia pernah satu mobil sama saya, dari MK sampai Pasarminggu saya antar, ngomong soal perkara juga, perkara Kotawaringin Barat, tanya sama dia, kan dia pengacaranya. Tapi enggak ada janji. Saksinya ada, ajudan saya. Malam hari itu,” tegas Akil.
Sementara itu Bambang membantah dugaan dirinya pernah meminta tolong kepada Akil tentang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Hal itu dikemukakan Bambang pada Rabu 5 Oktober 2014, menanggapi tudingan Bupati Tapanuli Tengah, Bonaran Situmeang. Sebab Bonaran juga menyebut soal adanya permintaan tolong yang dikemukakan Bambang kepada Akil Mochtar.
Bambang menegaskan, saat masih berprofesi sebagai pengacara tidak pernah terlibat dalam urusan suap. Untuk itu Bambang pun membantah pernyataan Bonaran yang mengutip pledoi atau nota pembelaan Akil Mochtar.

Pernyataan Bupati dan wakil Bupati Kotawaringin Barat

Bupati Kotawaringin Barat yang saat itu tengah bersengketa, Ujang Iskandar, mengatakan, ketika itu Bambang menjadi pengacaranya. Dia membantah  ada saksi palsu yang diajukan untuk memenangkan sengketa itu.
Kata dia, jika Bambang membelanya dalam sengeketa itu, adalah hal yang lumrah.
Ujang kemudian menceritakan, ketika bersengketa di tahun 2010, dia membawa 68 orang saksi. “Keadaan saat itu sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, karena rival saya didiskualifikasi,” kata Ujang.
Menurut Ujang, saksi yang bernama Ratna Mutiara yang divonis lima bulan oleh Polri karena terbukti menjadi saksi palsu, tidak ada kaitan dengan kasusnya yang diduga melibatkan Bambang Widjojanto.
“Itu lain kasusnya, Ibu Ratna itu saat menyampaikan itu tidak ada kaitannya dengan pemilukada, karena beliau menyampaikan bahwa si rival saya saat itu menjanjikan salah satu oknum kepala desa. Setelah dicek, keterangan Ibu Ratna itu tidak betul. Makanya langsung diperkarakan,” Ujang menjelaskan.
Menurut dia, untuk memperjelas kasus itu Ujang mengusulkan untuk membuka rekaman sidang di MK. “Saya rasa itu bisa dibuka rekamannya di MK,” kata dia.
Menurutnya, Bambang tidak menyuruh seorang saksi untuk berbohong atas kasusnya. Apalagi, kata Ujang, semua saksi saat itu disumpah.
“Kalau disuruh merekayasa, disuruh berbohong, tidaklah. Mereka semua disumpah,” katanya.
Apalagi, kata Ujang, gugatan kasus saksi palsu ini sebenarnya sudah dicabut oleh rivalnya, Sugiyanto. “Masalah saksi palsu ini sudah dicabut oleh Sugiyanto pelaporannya di Mabes Polri,” tuturnya.
Hal senada juga dikatakan oleh Wakil Bupati Kotawaringin Barat. Wakil Bupati Kotawaringin Barat, Bambang Purwanto, membantah mantan pengacaranya, Bambang Widjojanto pernah merekayasa saksi pada sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi 2010.
Menurut dia, selama Bambang mendampingi pasangan Ujang Iskandar – Bambang Purwanto pada sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di MK, tidak pernah mengarahkan saksi untuk menyampaikan keterangan palsu di persidangan. Laporan terkait adanya kesaksian palsu di sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, ujar Bambang, dilaporkan oleh rivalnya saat itu, Sugianto Sabra – Eko Sumarno ke Bareskrim Polri. Dari beberapa saksi yang diperiksa terkait kasus itu, tidak satu pun mengindikasikan adanya kesaksian palsu itu.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto Ditangkap Polisi [Drama KPK vs Polri]

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto Ditangkap Polisi [Drama KPK vs Polri]

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) ditangkap petugas Bareskrim pagi tadi. Bambang ditangkap saat mengantar anaknya ke sekolah. Menurut Barekskrim Polri, Bambang Widjojantoditangkap terkait kasus kesaksian palsu pada sidang sengketa Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi (MK) sekitar Juli 2010. Penangkapan wakil ketua KPK menimbulkan kesan di masyarakat bahwa Polri membuat serangan balasan setelah komjen Budi Gunawan dijadikan tersangka oleh KPK beberapa waktu lalu walaupun Institusi Polri membantah pendapat tersebut.

Kasus Komjen Budi Dipingpong dari KPK-Kejagung-Polri

Latar Belakang Penangkapan Wakil Ketua KPK

Sejak Calon Kapolri Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, terjadi perubahan besar di tubuh Polri. Diantaranya adalah penggantian Kapolri Jendral Sutarman sebelum waktunya dan juga penggantian Kepala Bareskrim . Orang-orang yang diganti ini disinyalir pro terhadap KPK. Setelah melakukan penggantian terdapat posisi penting di Kepolisian, Kabareskrim Baru membuat kejutan dengan menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Menurut Kadiv humas polri penangkapan Bambang yang tiba-tiba karena berdasarkan laporan masyarakat pada tanggal 15 Januari 2015 lalu terkait kasus kesaksian palsu pada sidang sengketa Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi (MK) sekitar Juli 2010.

Jokowi, KPK, Polri

Siapa yang melaporkan Bambang Widjojanto?

Mantan Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sugianto Sabran, menjadi pelapor kasus keterangan palsu pada sidang sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Kotawaringin Barat yang membuat Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto ditangkap polisi hari ini. Sugianto yang melaporkan Bambang Widjojanto ke Badan Reserse Kriminal, Mabes Polri, terkait kasus kesaksian palsu pada sidang sengketa Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi (MK) sekitar Juli 2010. Berdasarkan penelusuran, pelapor Sugianto Sabran tercatat anggota Komisi III DPR RI dari PDIP periode 2009-2014 dari Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah.

Tanggapan Jokowi Soal KPK vs Polri

Sementara itu Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan para pejabat KPK, Polri, Kejaksaan Agung dan beberapa anggota kabinetnya menyusul penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareksrim, Polri.

“Saya meminta agar institusi Polri-KPK tidak terjadi gesekan dalam menjalankan tugas masing-masing,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers di Istana Bogor, hari ini.

Wakapolri Badrodin Haiti menyatakan pihaknya telah ada kesepakatan dengan KPK terkait penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) bahwa setelah pemeriksaan selesai maka tidak akan dilakukan penahanan terhadap BW. Dalam pertemuan dengan Presiden , pihaknya mendapatkan instruksi untuk tidak terpengaruh, tetap obyektif, dan menjaga agar tidak ada tindakan-tindakan di luar yang mempengaruhi obyektivitas penegakan hukum institusi Polri.
Penembakan Aktivis Anti Korupsi Bangkalan, KPK Kehilangan Saksi Kunci

Penembakan Aktivis Anti Korupsi Bangkalan, KPK Kehilangan Saksi Kunci

Mathur Husairi seorang aktivis anti korupsi bangkalan ditembak oleh orang tak dikenal di dekat rumahnya di Jalan Teuku Umar, Bangkalan, Selasa pukul 02.00 WIB. Aktivis LSM CiDE tersebut ditembak orang tak di kenal pada saat membuka pagar rumahnya. Menurut Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono Pelaku menembak satu kali dan mengenai perut korban, lalu pelaku lari ke arah selatan dengan menggunakan sepeda motor. Mathur Husairi mengalami luka parah pada bagian pinggang sebelah kanan. Mathur sempat dilarikan ke RSUD Bangkalan dan akhirnya dirujuk ke RSUD dr Soetomo Surabaya.

Keadaan Mathur Husairi

Kronologi Penembakan Aktivis Anti Korupsi Mathur Husain

Kejadian penembakan bermula ketika korban melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat yang membahas tentang kasus korupsi di Bangkalan. Setelah selesai, korban pulang dengan menaiki mobil Avanza bernomor polisi M 307 HA warna abu-abu metalik miliknya sendirian. Setibanya di depan rumahnya, dia turun dari mobil dan membuka pintu pagar, dan saat itu korban langsung ditembak orang tak dikenal. Pelaku mengendarai sepeda motor, dan diduga, korban telah dibuntuti pelaku sejak dalam perjalanan. Akibatnya, korban Mathur Husairi mengalami luka parah pada bagian pinggang sebelah kanan.
selama ini, Mathur dikenal aktivis LSM yang kritis menyikapi kebijakan dan aksi tindak korupsi di Pemkab Bangkalan. Beberapa pihak berpendapat bahwa pria misterius yang menembak Mathur itu ada kaitannya dengan Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin Imron, yang saat ini telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebelumnya, Ketua LSM CiDE Bangkalan Mathur Husairi menilai aksi ‘Gempur’ (Gerakan Masyarakat Peduli Ra Fuad) yang menggelar unjuk rasa untuk meminta KPK menerapkan azas praduga tak bersalah dalam pemeriksaan KHR Fuad Amin, sebagai hal yang tak berpengaruh. Sementara itu, para aktivis ‘Gempur’ menilai Fuad Amin merupakan ‘korban’, karena Fuad Amin adalah sosok pimpinan dan panutan masyarakat Bangkalan. Gempur meminta KPK memberikan kepastian hukum terhadap Fuad Amin dengan prinsip hukum yang adil dan bijaksana serta mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam proses hukum yang ada. 

Mathur saksi kunci KPK

Sementara itu dilansir dari Tempo, Kasus penembakan aktivis Mathur Husairi oleh orang tak dikenal, diduga dilatarbelakangi statusnya sebagai saksi kunci KPK di pengadilan. Mathur akan diminta keterangannya untuk membongkar seluruh praktek korupsi yang diduga dilakukan Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron dan kroninya selama 10 tahun menjadi bupati Bangkalan.

Terkait kasus dugaan korupsi di Bangkalan, pada 2 Desember 2014 lalu, KPK menangkap tangan Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin Imron karena diduga menerima suap jual beli gas alam di Bangkalan dari Direktur PT Media Karya Sentosa, Antonio Bambang Djatmiko.

PT Media Karya Sentosa diketahui bermitra dengan perusahaan daerah setempat bernama PD Sumber Daya dalam menyalurkan gas hasil pembelian dari PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore untuk pembangkit tenaga gas di Gili Timur Bangkalan dan Gresik.

Fuad Amin yang kini mendekam di Rutan Pomdam Jaya Guntur tersebut dijerat dengan Pasal 12 huruf a huruf b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 Juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Tak hanya itu, Fuad Amin juga menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan jeratan Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 dan Pasal 3 ayat (1) UU No 15/2002 yang diubah dengan UU No 25/2003. [F-5/ARS/L-8]

Menurut rekan Mathur, Mahmudi Ibnu Khotib Dia bercerita, KPK memintanya jadi saksi kasus Fuad dan dia siap untuk bersaksi. Kesanggupan Mathur untuk bersaksi, kata Mahmudi, diduga membuat para kroni Fuad di Bangkalan gerah. Agar bungkam tak bisa bersaksi, ia ditembak. Mahmudi juga meluruskan, malam sebelum penembakan, Mathur memang melakukan pertemuan. Namun bukan dengan tokoh masyarakat, melainkan dengan para pegiat anti korupsi Bangkalan.
Cerita Konflik di Tubuh Polri dan Hubungannya dengan KPK

Cerita Konflik di Tubuh Polri dan Hubungannya dengan KPK

Baru-baru ini Presiden Jokowi mencopot Kepala Bareskrim Mabes Polri Komjen Pol Suhardi Alius. Setelah dicopot dari jabatan kabareskrim mabes polri, Suhardi dipindahkan ke ke Lemhannas. Sementara kabar santer yang beredar, posisi kabareskrim saat ini akan dialihkan kepada Irjen Budi Waseso. Tak cuma Suhardi, pergantian di pucuk pimpinan Mabes Polri juga terjadi. Wakapolri Komjen Badrodin Haiti diangkat menjadi Plt Kapolri untuk menggantikan Sutarman.

Ada apa di balik pencopotan Kabareskrim (Suhardi)?

Dikutip dari merdeka.com, Diduga kuat pencopotan itu masih ada hubungannya dengan masalah pencalonan kapolri Komjen Budi Gunawan. Dipindahnya Suhardi dari Bareskrim ke Lemhanas tidak berselang lama dari pengumuman tersangka Budi Gunawan oleh KPK. Informasi yang dihimpun, Suhardi menjadi salah satu jenderal yang tidak setuju jika Budi Gunawan menjadi Kapolri. Suhardi bahkan yang melengkapi berkas rekening gendut milik Budi Gunawan ke KPK. Dengan berkas ini, KPK pun bergerak cepat dan langsung menetapkan Budi Gunawan menjadi tersangka gratifikasi sehingga langkah mantan ajudan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri itu menjadi tidak mulus.

budi gunawan

Internal kepolisian dikabarkan berang dengan tindakan Suhardi yang dianggap mengumar borok institusi sendiri. Para petinggi Polri sudah menyebutkan ada jenderal yang berkhianat. Diduga Suhardi adalah jenderal itu.  Kepada sejumlah media, Komjen Suhardi Alius mengaku difitnah soal isu melempar sejumlah dokumen penting rekening para jenderal untuk konsumsi KPK. Selama ini Suhardi memang dikenal dekat dengan KPK. 
Hubungan KPK dan Polri memang sering tidak akur. Sedikitnya, perseteruan Cicak dan Buaya sudah terjadi dua kali. Sebut saja ketika KPK menangani kasus Bank Century pada 2009 lalu, saat itu Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji menuding jika pimpinan KPK saat itu melakukan penyadapan terhadap petinggi Polri. Tak lama setelah itu, Polri menetapkan dua pimpinan KPK, Bibit S Rianto dan Chandra Hamzah dalam sangkaan menerima suap Anggodo Widjojo. Kasus itu benar-benar menjadi sorotan publik. Kelak malah Komjen Susno Duadji yang dibui dalam kasus korupsi pengamanan Pilkada Jabar.
Perseteruan Polri dan KPK kembali memanas saat KPK mengusut kasus korupsi pengadaan simulator SIM di Korlantas Mabes Polri. Tidak tanggung-tanggung, KPK menetapkan Kakorlantas saat itu, Komjen Pol Djoko Susilo sebagai tersangka. Kala itu, gedung KPK pun sampai diserbu oleh anggota polisi berpakaian preman. Penyidik KPK bernama Novel Baswedan bahkan sempat diungkit kasusnya oleh Polri. KPK menang di kasus ini. Irjen Djoko dibui dalam kasus ini. Begitu juga Brigjen Didik, saat ini masih menghadapi meja hijau.
Perseteruan di tubuh Polri ini juga dibenarkan oleh Ketua Indonesia Police Watch, Neta S Pane. Menurut dia, memang ada sejumlah jenderal yang tak ingin Budi Gunawan menjadi Kapolri.
“Ada tiga perwira tinggi aktif yang berusaha secara keras menjatuhkan Budi Gunawan jadi Kapolri baru. Satu tidak suka, merasa lebih pantas, dan jika ini terjadi kesemrawutan akan jatuh ke dia,” kata Neta.
Lanjut dia, dari ketiga perwira tinggi tersebut ada yang mencoba membujuk Kompolnas mencoret nama Budi Gunawan untuk diajukan ke Presiden Joko Widodo. Namun, dia enggan menyebut nama perwira tinggi itu.
“Dua hari sebelum KPK menetapkan Budi Gunawan jadi tersangka salah satu dari tiga orang ini melobi Kompolnas untuk menjatuhkan Budi Gunawan. Tapi saya tidak akan sebutkan namanya,” pungkas dia.
Hiruk pikuk internal Polri ini pun sudah terdengar sampai ke Senayan. Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto tak heran jika akhirnya Suhardi dipindah dari Bareskrim ke Lemhanas. Dia mengaku juga mendengar kabar bahwa Bareskrim yang melaporkan rekening gendut Budi Gunawan ke KPK.
Namun demikian, dia belum dapat memastikan apakah betul Suhardi yang melaporkan Budi Gunawan ke KPK. Menurut dia, hal ini masih harus dikonfirmasi lagi.

Profil Singkat Kabareskrim baru Irjen Budi Waseso

Budi Waseso dulunya adalah Kapolda Gorontalo. Jenderal bintang dua ini masih seangkatan dengan Suhardi, yakni angkatan 1985. Sebelum dikabarkan menjadi kabareskrim, jabatan terakhir Budi adalah Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri (Sespimti).
Hingga kini Mabes Polri dan pihak Istana belum memberikan keterangan resmi soal perombakan posisi dadakan di Korps Bhayangkara.

Sutarman Dicopot, Budi Gunawan Ditunda, Badrodin Haiti Plt Kapolri

Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menunda pelantikan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. Presiden tidak membatalkan penunjukan Budi sebagai Kapolri.Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian Jenderal Sutarman sebagai Kapolri. Presiden Jokowi menegaskan, Sutarman yang juga pernah menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya diberhentikan secara hormat.
Sebagai gantinya, Wakil Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti akan melaksana tugas, wewenang, dan tanggung jawab Kapolri.

“Berhubung Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sedang menjalani proses hukum, maka kami pandang perlu untuk menunda pengangkatan sebagai Kepala Kepolisian RI. Jadi menunda, bukan membatalkan, ini yang perlu digarisbawahi,” kata Jokowi.

Calon Kapolri Pilihan Jokowi Budi Gunawan Ditetapkan Tersangka Oleh KPK

Calon Kapolri Pilihan Jokowi Budi Gunawan Ditetapkan Tersangka Oleh KPK

Presiden RI Joko Widodo tersentak dengan pernyataan KPK yang mengumumkan Budi Gunawan sebagai tersangka. Budi Gunawan merupakan calon tunggal kapolri pilihan Jokowi untuk diajukan ke DPR. Pernyataan KPK ini sangat mengejutkan Presiden Jokowi. Menurut Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella, KPK telah mempermalukan Presiden Joko Widodo karena menetapkan Budi sebagai tersangka saat proses pemilihan calon kapolri mulai berjalan di DPR.
KPK menetapkan Budi sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi sejak tanggal 12 Januari 2015. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, setelah ini, KPK akan menyampaikan pernyataan resmi mengenai penetapan Budi sebagai tersangka kepada Presiden dan Polri. Budi Gunawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, dan Pasal 11 atau 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana. Pencalonan Komjen Budi Gunawan untuk menjadi pucuk pimpinan di korps Bhayangkara pun terancam gagal. Beberapa fraksi di parlemen meminta agar uji kepatutan dan kelayakan ditunda.

Budi diduga menerima duit haram sejak menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Mabes Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di Kepolisian RI. Terkait penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka, Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mendesak Presiden Joko Widodo untuk menarik mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri tersebut sebagai calon Kapolri. Menurutnya, proses fit and proper test yang dilakukan Komisi III DPR RI.

Jokowi-Abraham Samad
Sebelumnya Sekretaris Kompolnas Syafriadi Cut Ali menunjukkan dukungan lembaganya atas pencalonan Budi. Bagi Kompolnas, Komjen Budi Gunawan sama sekali tidak bermasalah. Ia mengungkapkan, rekening gendut yang diduga dimiliki Komjen Budi Gunawan pada tahun 2010 sudah dinyatakan bersih. Meski demikian, ia mengakui bahwa Kompolnas memang tidak melibatkan KPK dan PPATK, mengingat waktu yang sangat singkat. Kompolnas merasa sudah memiliki data cukup dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap semua kandidat yang juga ikut dalam seleksi calon kepala Polri pada tahun 2013 itu. 
Keyakinan atas sosok Budi juga diungkapkan oleh Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Andi mengatakan, pemerintah menggunakan asas praduga tak bersalah terhadap Budi Gunawan. Ia juga memastikan bahwa Presiden sudah menimbang secara matang sebelum memutuskan mengajukan Budi Gunawan sebagai calon kepala Polri.
“Isu ini muncul 2008, lalu 2010, muncul lagi saat seleksi kabinet, tetapi sampai hari ini tidak ada tindakan hukum apa pun. Presiden tidak bisa menggunakan isu negatif dalam melakukan seleksi,” kata Andi. 
Saat ditanya, mengapa ada mekanisme yang berbeda saat Presiden Jokowi menjaring para menteri Kabinet Kerja dengan seleksi calon kepala Polri yang tak melibatkan KPK dan PPATK, Andi justru balik bertanya. 
“Sebelumnya, presiden memilih KSAL dan KSAU juga tanpa KPK dan PPATK, kenapa tidak ada yang bersuara? Ini murni hak prerogatif presiden dalam menentukan mana yang perlu pakai lembaga lain, mana yang tidak, karena pada dasarnya tidak ada kewajiban melibatkan KPK karena dalam undang-undang hanya menyebutkan Kompolnas,” ujar Andi.
Adapun Jokowi turut “irit bicara” terkait polemik pencalonan Budi Gunawan. Dia hanya menyebutkan, pemilihan Komjen Budi Gunawan dilakukan atas rekomendasi Kompolnas.
sumber : kompas.com