Dirut PT.Pos Indonesia Ditetapkan Sebagai Tersangka

Dirut PT.Pos Indonesia Ditetapkan Sebagai Tersangka

Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama PT.POS Indonesia Budi Setiawan sebagai tersangka. Dikutip dari antara, Budi ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan alat layanan informasi dan komunikasi di perusahaan itu tahun anggaran 2013.
Budi Setiawan
Penetapan Dirut PT.Pos sebagai tersangka baru itu diputuskan setelah penyidik menemukan alat bukti permulaan keterlibatannya Dirut PT Pos Indonesia dalam kasus itu. Penetapan ini sesuai Sprindik: 100/F.2/Fd.1/10/2014 tanggal 21 Oktober 2014.
Dua tersangka lainnya, yakni M, pejabat PT Pos Indonesia dan E selaku direktur perusahaan rekanan pengadaan alat tersebut. Kejagung pada awal September 2014 telah menyita sejumlah alat Portable Data Terminal (PDT) atau alat layanan informasi dan komunikasi dari PT Kantor Pos Besar Area IV Jakarta. alat tersebut merupakan alat yang digunakan petugas di lapangan untuk memudahkan kontrol pengantaran barang. Pada kenyataannya,  alat itu tidak berfungsi alias tidak bisa dipakai hingga negara berpotensi mengalami kerugian mencapai Rp10,5 miliar.
Nasib Hukum Tukang Sate Hina Jokowi

Nasib Hukum Tukang Sate Hina Jokowi

Penyidik Polri masih memproses kasus yang melibatkan pemuda berusia 24 tahun bernama Muhammad Arsad alias Imen. Sebelumnya, MA dilaporkan oleh politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Henry Yosodiningrat pada 27 Juli 2014. MA yang sehari-hari bekerja sebagai tukang tusuk sate itu dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran gambar pornografi terhadap Joko Widodo. Kemudian pada hari Kamis 23 Oktober 2014, MA ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mabes Polri.
akun facebook tersangka
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dalam akun Facebooknya, Imen memotong wajah Jokowi dan Mantan Presiden RI Megawati. Kemudian wajah mereka ditempelkan atau disambungkan ke sejumlah foto model porno yang tengah bugil, dalam berbagai adegan. Kemudian, Arsyad mem-posting foto-foto hasil sambungannya itu ke akun Facebook miliknya. Bukan hanya itu, di foto tersebut, dia juga menyertakan komentar yang dinilai tidak pantas.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Kamil Razak, menjelaskan, kasus Imen hina jokowi bukan merupakan delik aduan. Tanpa dilaporkan pun, kata Kamil, polisi berhak melakukan tindakan penyidikan.”Jadi dalam kasus ini kami menemukan bukan hanya sekedar kata-kata, tapi ada unsur pornografi dan hal itu sangat tidak pantas. Jadi dia dikenakan UU ITE dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara,” ungkap Kamil saat ditemui di Gedung Bareskrim, Jakarta, Kamis 30 Oktober 2014.
Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa empat orang saksi. Meski demikian, Kamil enggan membeberkan siapa saja saksi yang telah diperiksa oleh penyidik. Saat ditanyakan mengenai adanya upaya mediasi di antara Jokowi dan Arsad, Kamil dengan tegas mengatakan bahwa itu adalah hak keduanya. Polisi tidak memiliki kewenangan untuk menghalang-halangi mediasi.
Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, ikut angkat bicara terkait dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran gambar pornografi terhadap Presiden Joko Widodo yang dilakukan warga Ciracas Jakarta Timur, Muhammad Arsyad alias MA.JK juga menegaskan bahwa sikap keluarga MA yang bersedia meminta maaf kepada Jokowi hanya soal personal. Namun, tidak akan mempengaruhi proses hukum yang berlaku.
MK tolak gugatan PDIP soal UU MD3

MK tolak gugatan PDIP soal UU MD3

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD (UU MD3) yang diajukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Mahkamah Konstitusi
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis Hakim Hamdan Zoelva saat membacakan amar putusan di Jakarta, Senin.
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan alasan konfigurasi pimpinan DPR haruslah mencerminkan konfigurasi pemenang pemilihan umum dengan alasan menghormati kedaulatan rakyat yang memilih adalah tidak berdasar karena pemilihan umum adalah untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD, bukan untuk memilih pimpinan DPR
“Masalah pimpinan DPR menjadi hak dan kewenangan anggota DPR terpilih untuk memilih pimpinannya yang akan memimpin lembaga DPR,” kata Hakim Konstitusi Patrialis Akbar saat membacakan pertimbangan hukum. 
Menurut Patrialis, hal demikian adalah lazim dalam sistem presidensial dengan sistem multi partai, karena konfigurasi pengelompokan anggota DPR menjadi berubah ketika berada di DPR berdasarkan kesepakatan masing-masing.
“Seperti halnya dalam praktik penyelenggaraan pemilihan pimpinan DPR di Indonesia selama ini, yang sangat berkaitan dengan konfigurasi pengelompokan anggota DPR berdasarkan kesepakatan bersama di antara anggota DPR,” katanya. 
Berbeda halnya dengan sistem presidensial yang hanya terdiri dari dua partai politik yang secara otomatis fraksi partai politik dengan jumlah anggota terbanyak menjadi ketua DPR, karena kalaupun dipilih maka hasil pemilihannya akan sama karena dipastikan partai politik mayoritas akan memilih ketua dari partainya. 
Demikian juga halnya dalam sistem pemerintahan parlementer, partai politik atau koalisi partai politik yang terbanyak jumlah anggotanya di perlemen dalam hal ini adalah partai penguasa dipastikan akan menjadi pimpinan dan ketua parlemen karena jumlah anggota koalisinya mayoritas. 
“Dalam praktik politik di Indonesia yang menganut sistem presidensial dengan sistem multi partai, kesepakatan dan kompromi politik di DPR sangat menentukan ketua dan pimpinan DPR, karena tidak ada partai politik yang benar-benar memperoleh mayoritas mutlak kursi di DPR, sehingga kompromi dan kesepakatan berdasarkan kepentingan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari,” kata Patrialis.
Namun dalam putusan ini, ada dua hakim konstitusi yang menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion), yakni Hakim Konstitusi Maria Farida dan Wakil Ketua MK Arief Hidayat.
Kedua hakim konstitusi ini menyatakan pendapat bahwa permohonan pengujian UU MD3 yang dimohonkan PDIP ini dikabulkan seluruhnya.
Dalam permohonannya, PDIP menguji Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 154 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22E ayat (3), Pasal 28D dan Pasal 281 ayat (2) UUD 1945.
PDIP sebagai pemenang Pemilu 2014 merupakan realitas politik yang telah diberi payung hukum untuk realisasi hak konstitusional, dimana partai politik pemenang pemilu menjadi ketua DPR sebagaimana telah menjadi konvensi ketatanegaraan yang diatur dalam UU nomor 27 tahun 2009.
“Sistem partai politik sebagaimana di negara lain, seperti parlemen Inggris dan Kongres Amerika Serikat, juga mengadopsi konvensi partai politik pemenang pemilu legislatif menjadi ketua parlemen,” kata Kuasa Hukum PDIP Muhammad Andi Asrun.
Ketua DPP Bidang Hukum PDIP Trimedya Panjaitan menyatakan kekecewaaannya dan akan melaporkan tujuh hakim konstitusi ke dewan etik.
“Ini menunjukkan putusan ini tidak bulat dan dipaksakan. Kami sedang mempertimbangkan untuk melaporkan hakim konstitusi di luar yang dissenting ini ke Komite etik MK,” kata Trimedya. 
Menurut dia, para hakim tersebut tidak memutus secara terburu-buru dan seharusnya melakukan putusan sela saja.
“Sebaiknya yang dilakukan hari ini adalah putusan sela dan hakim mendengarkan ahli-ahli kami, dan alat bukti lain yang kami ajukan, baru dilakukan putusan,” katanya.
Trimediya mengatakan memutus uji materi terhadap UU harus dilakukan secara komprehensif, mendengar keterangan saksi dan ahli. 
“Jadi dalam konteks ini kami melihat ada hukum acara yang dilanggar oleh pihak MK dalam membuat keputusan,” katanya.