Begini cara Hitung premi BPJS kesehatan karyawan

Begini cara Hitung premi BPJS kesehatan karyawan

Cara hitung premi BPJS kesehatan – Badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan milik negara adalah sebuah badan yang bertujuan untuk menjamin kesehatan seluruh warga negaranya, tidak terkecuali karyawan.

Untuk karyawan terutama bagi mereka yang berstatus Laki-laki menikah dan memiliki anak mempunyai perhitungan yang berbeda dengan yang perempuan single maupun menikah, yang beban pembayarannya pun dibagi dua oleh perusahaan.

Oleh karenanya pada artikel kali ini kami akan menjabarkan cara hitung premi BPJS kesehatan untuk karyawan dengan contoh kasus :

Contoh kasus pembayaran premi BPJS kesehatan

Karyawan bernama Indra sjafri adalah peserta PPU (pekerja penerima upah) Badan usaha swasta yang dikenakan iuran atau tarif BPJS kesehatan sebesar 5% dari gaji yang diterima, dengan ketentuan seperti dibawah ini :

· 4% dibayarkan oleh perusahaan

· 1% dibayarkan oleh karyawan melalui potong gaji

Lalu iuran BPJS kesehatan yang dibayarkan sama dengan premi untuk 5 anggota keluarga (Suami, istri, dan ketiga anaknya). Dan jika ada penambahan untuk 1 anggota keluarga seperti anak ke 4 ataupun mertua, maka pembayaran premi akan di tambah 1% lagi.

Penghitungan premi atau iuran BPJS kesehatan berdasarkan total gaji/upah karyawan dalam satu bulan, maka ketentuan perhitungannya akan seperti ini :

· Batas maksimum dasar perhitungan iuran PPU adalah Rp 8.000.000 (bukan lagi berdasar 2x Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP)/K1)

· Batas minimum upah sebagai dasar perhitungan adalah upah Minumun Kota (UMK)/Upah Minimum Regional (UMR)/ Upah Minimum Provinsi (UMP)

· Jika Upah karyawan di antara upah minimum dan Rp 8.000.000, iurannya dihitung dari upah karyawan

Sedangkan untuk hak peserta BPJS kesehatan agar bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan kelas I atau II, seperti misalnya menjalani rawat inap di rumah sakit, disesuaikan dengan besaran upah kerja, yang pastinya juga akan berpengaruh pada nominal iuran BPJS seperti berikut :

· Karyawan peserta BPJS kesehatan yang memiliki upah bulanan sampai dengan Rp 4.000.000 ,mendapatkan perawatan ruang kelas II

· Karyawan peserta BPJS kesehatan yang memiliki gaji antara Rp 4.000.000 sampai dengan Rp 8.000.000

Contoh perhitungan BPJS Kesehatan (gaji Rp 3.500.000)

Indra sjafri seorang marketing dengan penghasilan Rp 3.500.000/bulan (dibawah UMP jakarta Rp 3.600.000), karena penghasilannya dibawah UMP maka perhitungan dasar iuran BPJS kesehatan menggunakan UMP :

· Dibebankan dan dibayarkan oleh perusahaan 4% x Rp 3.600.000 = Rp 144.000

· Dibebankan dan dibayarkan oleh karyawan 1% x Rp 3.600.000 = Rp 36.000

Total Iuran = Rp 180.000

Contoh perhitungan BPJS Kesehatan (gaji Rp 6.500.000)

Siska seorang SPV sales marketing dengan penghasilan Rp 6.500.000/bulan (diatas UMP jakarta Rp 3.600.000), karena penghasilannya diatas UMP maka perhitungan dasar iuran BPJS kesehatan adalah sebagai berikut :

· Dibebankan dan dibayarkan oleh perusahaan 4% x Rp 7.000.000 = Rp 280.000

· Dibebankan dan dibayarkan oleh karyawan 1% x Rp 7.000.000 = Rp 70.000

Total Iuran : Rp 350.000

Demikian adalah perhitungan premi BPJS kesehatan untuk karyawan, untuk melakukan perhitungan seluruh karyawan bisa jauh lebih mudah dengan Payroll software PayrollBozz. Sesuai dengan regulasi yang berlaku, lebih cepat, dan lebih hemat.

Cara membuat KPI Sales dan Marketing

Cara membuat KPI Sales dan Marketing

Peningkatan kepuasan pelanggan terhadap produk yang dijual, antusiasme karyawan dan perusahaan dengan reputasi terbaik merupakan ketiga karakteristik perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran. Ketiga karakteristik tersebut adalah Key Performance Indicator (KPI) Sales dan Marketing, yang diterapkan dalam mengikuti tips meningkatkan produktivitas marketing perusahaan Anda. Artikel kali ini membahas tentang KPI Sales dan Marketing.

KEY PERFORMANCE INDICATOR

Definisi KPI

Key Performance Indicator (KPI) disebut juga Key Success Indicator (KSI) adalah sebuah nilai terukur yang memberikan informasi sejauh mana perusahaan dapat mengukur mengukur kinerja karyawan dan memastikan mereka tetap pada jalur untuk memperbaiki dan atau mencapai target kerja perusahaan yang sesuai dengan tujuan bisnis. Hal itu membantu para manajemen bisa tahu tentang aspek atau komponen apa saja yang membuat karyawan tersebut unggul. Sehingga dapat tercipta mekanisme penilaian karyawan yang obyektif.

KPI Sales dan Marketing bisa juga salah satu ukuran kuantitatif yang digunakan untuk mengukur kinerja karyawan atau tenaga pemasaran dalam hal memenuhi tujuan strategis dari program yang dijalankan oleh bagian penjualan dan pemasaran. Pemasaran merupakan salah satu proses yang berkelanjutan tentang perencanaan dan pelaksanaan bauran pemasaran yang dikenal dengan 4P (Product, Price, Place, Promotion). Pemasaran yang tujuannya untuk menciptakan pertukaran antara karyawan atau tenaga pemasaran dan perusahaan.

Pengukuran KPI

Berikut 6 hal penting harus diketahui dalam pengukuran kinerja para karyawan yang bekerja di bidang sales dan marketing ini.

  1. Sales revenue atau pendapatan penjualan merupakan ukuran yang biasanya dijadikan sebagai acuan utama dari pengukuran efektivitas suatu kinerja bisnis pemasaran. Bentuknya berupa persentase pertumbuhan omset serta pendapatan yang diterima dalam satuan Rupiah.
  2. Berbeda dengan sales revenue, sales volume atau volume penjualan yang biasanya dijadikan sebagai acuan pengukuran penjualan itu sendiri. Sales volume diukur dalam bentuk unit, barang, produk dan atau jasa yang terjual.
  3. Market share atau saham pasar yang acuan pengukurannya adalah pangsa pasar dari produk yang dijual dibandingkan dengan produk sejenis dari pesaing. Bentuknya berupa persentase dari angka pangsa pasar yang diambil dari berbagai jenis produk dari berbagai jenis industri.
  4. Untuk mengukur indeks kepuasan pelanggan terhadap produk dan atau jasa yang ditawarkan, pengukurannya dilakukan dengan customer satisfaction index. Skor dalam pengukuran ini skalanya sebesar 1-5 atau 1-10. Angka ini bisa diperoleh dari riset lembaga independen yang melakukan penelitian untuk pengukuran tersebut.
  5. Untuk mengetahui sejauh mana konsumen tahu dan menyukai produk dan atau jasa yang ditawarkan dari segi merek (brand) suatu perusahaan, pengukurannya dilakukan dengan brand awareness index. Skor dalam pengukuran ini skalanya sebesar 1-5, demikian juga untuk mendapatkan nilainya.
  6. Diukur dengan menggunakan customer acquisition and retention, perusahaan bisa meneliti berapa jumlah pelanggan, baik pelanggan lama, yang bertahan maupun pelanggan baru. Ukuran jumlah pelanggan ini juga dipisahkan dari jumlah belanja atau pendapatannya. Jika pendapatan setiap pelanggan dan jumlah belanja ini naik, maka pendapatan perusahaan pun akan semakin naik.

Daftar KPI Sales dan Marketing

KPI Sales dan Marketing dapat membantu memberikan wawasan bagi karyawan yang tidak bersentuhan dengan penjualan, kemudian akan terlibat dalam penyusunan Balance Scorecard (BSC) di perusahaan. Berikut 9 daftar KPI di bidang Sales dan Marketing, antara lain:

1. Persentase pertumbuhan pendapatan penjualan (sales revenue) yang diukur dalam unit persentase: %

2. Jumlah sales revenue per kategori produk yang diukur dalam satuan harga (Rupiah)

3. Rasio jumlah total biaya iklan atau pemasaran yang dibandingkan dengan jumlah pertumbuhan nilai penjualan yang diiukur dalam satuan harga (Rupiah) untuk mengukur efektivitas apakah sebuah iklan atau pemasaran yang dilakukan telah memberikan hasil yang memadai.

4. Jumlah produk baru yang dikembangkan dibandingkan dengan produk kompetitor. Pengukurannya dalam bentuk angka.

5. Nilai merk (brand value) disesuaikan dengan tingkat persepsi pelanggan yang diukur dalam satuan indeks.

6. Tingkat kepuasan pelanggan (customer satisfaction) terhadap produk yang diukur dalam satuan indeks.

7. Persentase dari kesesuaian antara peramalan dari permintaan barang dengan permintaan riil yang diukur dalam unit persentase: %

8. Tingkat profitabilitas produk per kategori produk dan atau jasa yang diukur dalam satuan harga (Rupiah).

9. Persentase dari biaya iklan atau promosi terhadap total sales revenue yang diukur dalam unit persentase: %

Demikian informasi tentang cara membuat KPI sales dan Marketing. Semoga bermanfaat bagi para pembaca!

UU Ketenagakerjaan Tentang PHK

UU Ketenagakerjaan Tentang PHK

UU Ketenagakerjaan Tentang PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sangat lazim dan sering ditemui di dunia kerja. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah berakhirnya perjanjian kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara karyawan dan perusahaan. Namun, PHK seringkali menimbulkan keresahan, khususnya bagi para karyawan. Sehingga keputusan PHK ini akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup dan masa depan para karyawan yang mengalaminya.

Berikut ulasan lengkap tentang aturan Pemutusan Hubungan Kerja dan aturan jika perusahaan dilarang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja.

Aturan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Dalam UU Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 pasal 161 mengenai tenaga kerja, perjanjian kerja dapat berakhir apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja secara sementara maupun permanen. Pemutusan Hubungan Kerja secara sementara berlaku bagi karyawan meninggalkan pekerjaan sementara, namun masih memiliki ikatan dengan perusahaan beserta aturannya, walaupun dia tidak bekerja dan atau cuti. Hal itu juga berlaku bagi karyawan tetap tidak bekerja karena alasan internal suatu perusahaan.

Sedangkan, Pemutusan Hubungan Kerja secara permanen berlaku bagi karyawan karena alasan pengunduran diri, pensiun, meninggal, habis kontrak kerja serta alasan tertentu, seperti kinerja buruk, ketidakdisiplinan dan sebagainya.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berlaku bagi perusahaan yang:

  • melakukan perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan tidak bersedia menerima karyawan ke dalam perusahaan dengan status yang baru;
  • mengalami pailit atau kerugian secara terus menerus sehingga perusahaan akan tutup;
  • tidak membayar upah karyawan secara tepat waktu;
  • memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan dan kesehatan karyawan, padahal pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada kontrak kerja.

Jika salah satu pihak yang mengakhiri perjanjian kerja sebelum jangka waktu yang ditentukan, maka dia harus membayar ganti rugi kepada pihak lain sebesar upah karyawan sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu kontrak kerja.

Aturan UU Ketenagakerjaan tentang PHK jika perusahaan dilarang melakukan PHK

Pasal 150

Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, dalam bentuk perseorangan, persekutuan maupun badam hukum, baik milik swasta maupun negara, maupun berbagai jenis usaha yang mempekerjakan karyawan dan buruh dengan membayar upah.

Pasal 151

  • Karyawan atau buruh harus diberi kesempatan untuk membela diri sebelum hubungan kerjanya berakhir. Perusahaan harus berusaha untuk bernegoisasi dengan karyawan mengenai PHK tersebut agar tidak terjadi PHK lagi.
  • Walaupun PHK tidak dapat dihindari, maka PHK wajib dirundingkan terlebih dahulu oleh perusahaan dan karyawan atau buruh apabila karyawan/buruh yang bersangkutan tidak menjadi bagian dari perusahaan.
  • Jika perundingan tersebut dicantumkan pada ayat (2) tidak mencapai kesepakatan kerja, perusahaan hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan karyawan/buruh setelah mendapatkan persetujuan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pasal 152

  • Permohonan penetapan PHK diajukan secara tertulis beserta alasannya kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
  • Permohonan penetapan PHK yang dicantumkan pada ayat (1) dapat diterima oleh lembaga tersebut jika telah menghasilkan kesepakatan dalam perundingan sebelumnya.
  • Permohonan PHK hanya dapat disetujui oleh lembaga tersebut jika perundingan sebelumnya tidak menghasilkan kesepakatan kerja.

Pasal 153

1. Perusahaan dilarang melakukan PHK dengan alasan jika karyawan dan atau buruh:

  • berhalangan masuk kerja karena sakit selama 12 bulan secara terus-menerus;
  • berhalangan menjalankan pekerjaan, karena memenuhi kewajiban terhadap Negara;
  • menjalankan ibadah agamanya;
  • menikah;
  • khusus karyawati yang hamil, melahirkan, keguguran, atau menyusui bayinya;
  • memiliki status dan ikatan perkawinan dengan karyawan/buruh lainnya di dalam satu perusahaan;
  • mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat karyawan/serikat buruh
  • melakukan kegiatan di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja dan peraturan perusahaan;
  • mengadukan perusahaan kepada yang berwajib mengenai perbuatan yang tidak sesuai, seperti tindak pidana kejahatan;
  • dengan perbedaan paham, agama, politik, suku, warna kulit, golongan darah, jenis kelamin dan kondisi fisik;
  • dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit walaupun penyembuhannya belum dapat dipastikan.

2. Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan dengan alasan tersebut yang dicantumkan pada ayat (1) akan batal demi hukum dan perusahaan wajib mempekerjakan kembali karyawan dan atau buruh.

Demikian informasi mengenai UU Ketenagakerjaan tentang PHK. Semoga bermanfaat bagi para pembaca!

UU Ketenagakerjaan Terbaru

UU Ketenagakerjaan Terbaru

Demi kesejahteraan seluruh karyawan dan kemajuan perusahaan, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Undang-Undang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan memiliki kebijakan tersebut dalam mengelola karyawan.

UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 terdiri atas 193 pasal tentang seluruh kewajiban perusahaan terhadap karyawan dan hak apa saja yang berhak didapatkan oleh karyawan. Dari keseluruhan pasal, Blog PayrollBozz menyajikan isi UU Ketenagakerjaan terbaru. Adapun 6 hal yang diatur di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Status Karyawan

Status karyawan ditentukan berdasarkan perjanjian kerja antara karyawan dengan perusahaan. Adapun 2 jenis perjanjian kerja tersebut adalah (1) perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) untuk karyawan kontrak (2) perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT) untuk karyawan tetap. Perjanjian kerja tersebut diatur dalam pasal 56 – 60.

2. Upah Karyawan

UU Ketenagakerjaan mengatur soal pengupahan dalam sebelas pasal, yaitu Pasal 88-98. Dikatakan bahwa setiap karyawan atau pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak dari segi kemanusiaan.

Pengupahan meliputi upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan dan atau sakit, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaan, upah karena menjalankan cuti atau istirahat, dan lain-lain.

Upah minimum untuk pekerja/buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pemerintah. Upah karyawan terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap, maka persentase gaji pokok sebesar 75% dari total gaji tetap. Penghitungan gaji bisa dihitung bersamaan dengan tunjangan kehadiran, upah lembur, BPJS dan sebagainya.

3. Upah Lembur

Dalam Pasal 77, upah lembur harus dihitung selama sejam adalah 1/173 dikali upah sebulan. Peraturan waktu kerja karyawan yang diberlakukan, yaitu selama 7 jam sehari atau 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja dalam seminggu; atau 8 jam sehari atau 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja dalam seminggu.

Perusahaan juga wajib membayar upah lembur kepada karyawan ingin bekerja lembur apabila diperlukan dan harus ada persetujuan dari perusahaan. Waktu kerja lembur karyawan yang diberlakukan, yaitu maksimal 3 jam dalam sehari dan 14 jam dalam seminggu.

4. Istirahat dan Cuti Karyawan

Dalam Pasal 79 ayat 2 disebutkan bahwa perusahaan wajib memberikan waktu istirahat dan cuti bagi karyawan. Waktu istirahat dan cuti yang dimaksud adalah sebagai berikut:

  • Istirahat antara jam kerja selama minimal 30 menit setelah bekerja selama 4 jam terus menerus. Waktu istirahat ini tidak dihitung sebagai jam kerja;
  • Istirahat mingguan selama 1 hari untuk 6 hari kerja seminggu, atau 2 hari untuk 5 hari kerja seminggu;
  • Cuti tahunan minimal 12 hari kerja setelah karyawan bekerja selama setahun terus menerus;
  • Istirahat panjang minimal 2 bulan dan dilaksanakan pada tahun ke-7 dan ke-8, masing-masing 1 bulan untuk karyawan yang masa kerjanya selama 6 tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama. Setelah cuti panjang, karyawan tidak berhak mendapat istirahat tahunan dalam 2 tahun berjalan. Hal ini juga berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 tahun.

5. Hak Karyawan Perempuan

Hak-hak khusus untuk karyawan perempuan ditentukan dalam Pasal 81 – 82. Hak tersebut meliputi hak bagi karyawati yang sakit untuk tidak bekerja pada hari pertama dan kedua masa haid, waktu istirahat untuk karyawati yang melahirkan dan atau keguguran serta hak bagi karyawati yang ingin menyusui anaknya selama waktu kerja.

6. Tenaga Kerja Asing

Keberadaan tenaga kerja asing diatur dalam Pasal 42 – 49. Bagi perusahaan yang ingin mempekerjakan tenaga kerja asing, berikut 5 kewajiban yang harus dilakukan, antara lain:

  • Wajib mendapatkan izin tertulis dari Menteri Ketenagakerjaan yang ditunjuk.
  • Wajib memastikan karyawan asing itu dipekerjakan sesuai jabatan dan waktu yang sesuai dengan Keputusan Menteri
  • Wajib menunjuk karyawan Indonesia sebagai pendamping bagi karyawan asing yang dipekerjakan.
  • Wajib melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi karyawan Indonesia sesuai dengan jabatan yang diduduki oleh karyawan asing
  • Wajib memulangkan karyawan asing ke negara asalnya setelah masa kerjanya berakhir

Demikian informasi mengenai UU Ketenagakerjaan Terbaru sesuai dengan keputusan Menteri. Semoga bermanfaat bagi para pembaca!

Seluk Beluk tentang PPh21 Karyawan Kontrak

Seluk Beluk tentang PPh21 Karyawan Kontrak

PPH21 Karyawan Kontrak

Saat ini persaingan makin meningkat di dunia kerja, fenomena karyawan kontrak di Indonesia sendiri telah berlangsung cukup lama, baik dilakukan oleh perusahaan lokal maupun perusahaan asing. Tak jarang banyak perusahaan mau menggunakan karyawan kontrak dengan berbagai alasan. Diantaranya adalah karena kemampuan perusahaan yang belum mapan, membutuhkan pembiayaan, pengelolaan dan iklim usaha serta meningkatkan stabilitas perusahaan.

Maka dari itu, setiap perusahaan telah menerapkan berbagai peraturan yang berkaitan dengan perjanjian kerja untuk karyawan kontrak. Salah satu peraturan tersebut adalah peraturan perpajakan PPh21 karyawan kontrak. Berikut ulasan lengkap tentang pengertian karyawan kontrak dan perhitungan PPh 21 karyawan kontrak.

Pengertian Karyawan Kontrak

Secara hukum, karyawan kontrak adalah karyawan dengan status bukan karyawan tetap. Dengan kata lain, karyawan kontrak juga adalah karyawan memiliki perjanjian kerja dengan perusahaan terbatas untuk jangka waktu tertentu atau berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu.

Istilah karyawan kontrak sering disebut ‘’Karyawan PKWT’’, artinya karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Secara praktek, setiap perusahaan yang menerapkan sistem kontrak jangka waktu tertentu, sebelum kemudian karyawan tersebut diangkat menjadi karyawan tetap.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 16/PJ/2016 pada Pasal 1 ayat 10, karyawan tetap merupakan karyawan yang memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta karyawan yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu

Perhitungan PPh21 Karyawan Kontrak

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak (KEP) no. 545/PJ./2000, untuk menghitung PPh 21, meskipun status karyawan adalah “kontrak’’, baik kontrak untuk jangka waktu tertentu atau berdasarkan pekerjaan tertentu, karyawan tersebut bisa memperoleh gaji dan atau imbalan dalam jumlah tertentu secara berkala. Maka dari itu, cara perhitungan PPh 21 untuk karyawan kontrak sama dengan karyawan tetap.

Namun, perbedaannya terletak pada pengurang biaya jabatan yang diperoleh sebesar 5% dari penghasilan bruto, dengan batas maksimum Rp 500.000 per bulan sejak tahun 2009.

Contoh Kasus

Pamela dengan status hubungan kerja perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) digolongkan sebagai karyawan kontrak yang dikenakan PPh 21 sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Dirjen Pajak PER-32/PJ/2015. Pamela adalah karyawati yang bekerja sebagai staf Administrasi di PT XYZ dengan memperoleh upah pokok sebulan Rp 7.000.000,00. PT XYZ mengikutsertakan karyawan tersebut ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan, premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) dibayarkan oleh pemberi kerja sebesar 0.5% dan 0.3%. Pamela dapat menanggung iuran Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 2% dari upah setiap bulan. Maka perhitungan besarnya PPh 21 yang diterima Pamela di bulan September adalah:

  • Upah pokok = Rp 7.000.000
  • JKK = 0.5% x Rp 7.000.000 = Rp 35.000
  • JK = 0.3% x Rp 7.000.000 = Rp 21.000

Penghasilan bruto = Upah pokok + JKK + JK

= Rp 7.000.000 + Rp 35.000 + Rp 21.000

= Rp 7.056.000

Jumlah penghasilan bruto yang didapat Pamela adalah Rp 7.056.000,-

Pengurangan:

  • Biaya jabatan = 5% x 7.056.000 = Rp 353.152
  • Iuran JHT = 2% x 7.000.000 = Rp 140.000

Total biaya jabatan + iuran JHT = Rp 493.152

Penghasilan netto adalah total penghasilan bruto dikurangi dengan total biaya jabatan dan iuran JHT.

Penghasilan netto = Rp 7.056.000 – Rp 493.152 = Rp 6.562.848

Penghasilan netto setahun = Rp 6.562.848 x 12 bulan = Rp 78.754.176

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 Pasal 1.

PTKP

  • Untuk WP sendiri = Rp 54.000.000 (tarif PTKP untuk wajib orang pribadi)
  • Total PTKP = Rp 54.000.000

Total Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun = Penghasilan netto setahun – total PTKP

= Rp 78.754.176 – Rp 54.000.000

= Rp 24.754.176

PPh 21 terhutang setahun

= 5% x Rp 24.754.176

= Rp 1.237.709

PPh 21 terhutang dalam bulan September = Rp 1.237.709 / 12 bulan = Rp 103.142,-

Demikian informasi tentang pengertian karyawan kontrak beserta perhitungan PPh21 karyawan kontrak. Semoga bermanfaat bagi para pembaca!

Strategi Mengatasi Konflik di perusahaan

Strategi Mengatasi Konflik di perusahaan

Strategi manajemen konflik – Beragam perbedaan pendapat, tujuan, kepentingan, proses berpikir dan berselisih paham akan mengarah pada konflik. Konflik yang tidak dapat diselesaikan dengan baik akan berdampak pada menurunnya kepercayaan pada organisasi dan menurunnya produktivitas seorang karyawan.

Dalam organisasi yang sangat menuntut adanya kerjasama tim, konflik yang tidak tertangani menjadi sinyal kuat akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Munculnya suatu konflik sehingga manajemen konflik dalam organisasi berperan penting untuk menjaga iklim kerja yang kondusif dalam organisasi.

Apa itu Manajemen Konflik?

Manajemen konflik berperan dalam mengelola konflik untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan suatu masalah. Manajemen konflik merupakan salah satu cara yang digunakan oleh individu untuk menghadapi perselisihan antara dirinya dengan orang lain. Sehingga individu tersebut mendapatkan solusi tepat dan jalan keluar terhadap masalah atau konflik yang dihadapi.

Mengelola konflik perlu menggunakan skala prioritas agar konflik tersebut tidak menimbulkan kekacauan dalam koordinasi dan integrasi antara fungsi dan divisi dalam organisasi. Sebagai karyawan atau pemilik usaha, Anda harus bisa menangani konflik sebelum konflik semakin meningkat dan tidak bisa diperbaiki. Berikut lima strategi manajemen konflik yang bisa Anda pelajari.

5 Strategi Manajemen Konflik

5 Strategi Manajemen Konflik

1 ) Akomodatif (Accomodating)

Strategi akomodatif mengharuskan salah satu pihak mengalah untuk bisa menyelesaikan suatu konflik. Strategi ini tepat digunakan ketika salah satu pihak ingin menjaga suasana kerja yang damai, tanpa konflik dan mengabaikan keinginan diri sendiri dengan memuaskan kebutuhan orang atau kelompok. Biasanya strategi ini dilakukan oleh pihak lain yang lebih profesional atau memiliki solusi tepat dalam mengatasi konflik. Dengan kata lain, strategi akomodatif adalah strategi “Saya Kalah, Anda Menang” atau “I lose, You Win”.

2 ) Menghindari (Avoiding)

Strategi menghindari adalah upaya untuk menunda konflik dengan menghindari peraturan, kebijakan dan pengambilan keputusan. Dengan menunda atau mengabaikan konflik, Anda berharap masalah akan terselesaikan dengan sendirinya. Pada umumnya, mereka yang aktif menghindari konflik memiliki harga diri rendah atau memegang posisi atau jabatan yang rendah dan juga tidak berdaya dalam menghadapi konflik secara langsung. Dalam strategi ini, tidak ada pihak yang jadi pemenang dan juga tidak ada pihak yang kalah atau “No Win – No Lose”.

3 ) Kolaborasi (Collaborating)

Kolaborasi dilakukan dengan cara mengintegrasikan ide-ide dari beberapa orang yang menghadapi konflik. Tujuannya adalah untuk memuaskan semua pihak yang sedang konflik dan juga menemukan solusi kreatif yang dapat diterima oleh semua orang. Diperlukan diskusi bersama tentang permasalahan dan mencari solusi terbaik serta diperlukan kejujuran, kepercayaan dan komitmen dari semua pihak.

Gaya kolaborasi ini adalah cara yang sangat berguna untuk menggabungkan wawasan dari orang-orang dengan perspektif yang berbeda tentang suatu masalah. Sehingga dapat menghasilkan sebuah komitmen yang kuat dari masing-masing pihak. Dengan kata lain, strategi kolaborasi adalah strategi “Saya Menang, Anda Menang” atau “I win, You win”.

Namun dalam menerapkan strategi ini, perlu hati-hati karena tidak semua konflik dapat diselesaikan dengan strategi ini karena banyak memakan waktu untuk bisa mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan konflik.

4 ) Kompromi (Compromising)

Strategi kompromi ini dilakukan dengan cara melakukan pendekatan kepada pihak yang yang sedang dalam konflik bersedia untuk mengalah atau tidak mendapatkan apa yang sebenarnya mereka inginkan demi menjaga hubungan dan kepentingan bersama.

Biasanya strategi ini dilakukan oleh orang-orang dengan kekuatan yang setara dan memilki tujuan yang sama. Strategi ini juga dilakukan ketika pemilik bisnis sedang dalam proses negosiasi dalam kontrak bisnis atau terjadi pemungutan suara (voting). Dalam strategi ini, tidak ada pemenang atau pecundang atau “No Win – No Lose” dalam suatu konflik.

5 ) Kompetisi (Competing)

Strategi kompetisi ini menggunakan pendekatan ‘menang-kalah’, dimana satu pihak yang berkompetisi termotivasi untuk mengalahkan pihak lawan. Strategi ini menjadi pilihan terbaik karena seringkali meningkatkan produktifitas kedua belah pihak yang akan mempengaruhi kinerja perusahaan.

Dalam strategi ini, yang perlu diantisipasi adalah aturan yang jelas tentang etika berkompetisi supaya tidak bersifat saling menjatuhkan dengan berbagai cara. Diperlukan sebuah tindakan tegas untuk menyelesaikan konflik tanpa bekerjasama dengan pihak lain dan bahkan dengan mengorbankan pihak lain. Dengan kata lain, strategi kompetisi adalah strategi “Saya Menang, Anda Kalah” atau “I Win, You Lose“.

Demikian informasi dari Payrollbozz mengenai strategi manajemen konflik. Semoga bermanfaat bagi para pembaca!

Cara Menghitung Pesangon

Cara Menghitung Pesangon

Saat berakhirnya masa kerja seorang karyawan atau terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), perusahaan wajib menyerahkan sejumlah uang pesangon kepada karyawan. Besaran uang pesangon yang diberikan ditentukan berdasarkan masa kerja karyawan. Selain uang pesangon, ada pula uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak termasuk jenis pemberian uang bagi karyawan yang terkena PHK.

Tak jarang, banyak perselisihan yang terjadi antara karyawan dan perusahaan karena perbedaan pendapatan pesangon. Sehingga dapat menimbulkan terjadinya demonstrasi oleh karyawan yang PHK atau resign.

Jangan khawatir bahwa Anda tidak mendapatkan uang pesangon ini, karena semua ketentuannya diatur menurut UU Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003. Adapun 3 cara menghitung pesangon karyawan adalah sebagai berikut:

1. Cek tabel rumus perhitungan hak pesangon

Pastikan jenis PHK-nya untuk menemukan rumusan perhitungan haknya. Setiap jenis PHK memiliki perhitungan yang berbeda-beda.

2. Cek tabel hak sesuai masa kerja

Yang menjadi patokan utama adalah masa kerja karyawan ditentukan berdasarkan:

a) Uang Pesangon karyawan diatur dalam Pasal 156 Ayat (2), yaitu:

  • Masa kerja < 1 tahun mendapatkan 1 bulan upah;
  • Masa kerja > 1 tahun maksimal 2 tahun, 2 bulan upah;
  • Masa kerja > 2 tahun maksimal 3 tahun, 3 bulan upah;
  • Masa kerja > 3 tahun maksimal 4 tahun, 4 bulan upah;
  • Masa kerja > 4 tahun maksimal 5 tahun, 5 bulan upah;
  • Masa kerja > 5 tahun maksimal 6 tahun, 6 bulan upah;
  • Masa kerja > 6 tahun maksimal 7 tahun, 7 bulan upah;
  • Masa kerja > 7 tahun maksimal 8 tahun : 8 bulan upah;
  • Masa kerja > 8 tahun mendapatkan 9 bulan upah.

Dalam hal ini, upah tetap terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap, seperti tunjangan makan, transportasi, dan kesehatan.

b) Uang Penghargaan Masa Kerja

Apabila Anda telah bekerja minimal tiga tahun di perusahaan dengan gaji bulanan, lalu terkena PHK, maka Anda mendapatkan uang penghargaan masa kerja (UPMK) sebagai bentuk penghargaan. Perhitungan UPMK diatur dalam Pasal 156 Ayat (3), yaitu:

  • Masa kerja > 3 tahun maksimal 6 tahun, 2 bulan upah;
  • Masa kerja > 6 tahun maksimal 9 tahun, 3 bulan upah;
  • Masa kerja > 9 tahun maksimal 12 tahun, 4 bulan upah;
  • Masa kerja > 12 tahun maksimal 15 tahun, 5 bulan upah;
  • Masa kerja > 15 tahun maksimal 18 tahun, 6 bulan upah;
  • Masa kerja > 18 tahun maksimal 21 tahun, 7 bulan upah;
  • Masa kerja > 21 tahun maksimal 24 tahun, 8 bulan upah;
  • Masa kerja > 24 tahun mendapatkan 10 bulan upah.

c) Uang Penggantian Hak (UPH)

Dalam Pasal 156 Ayat (4), ada 4 jenis uang penggantian hak yang wajib diberikan perusahaan kepada karyawan terkena PHK, yaitu:

  • Sisa cuti tahunan yang belum diambil yang bisa diuangkan. Cuti tahunan dapat dihitung dengan cara: (jumlah hak cuti proporsional yang belum diambil : jumlah hari kerja dalam 1 bulan) x upah tetap dalam 1 bulan
  • Biaya pemulangan pekerja yang ingin pindah ke kota lain untuk bekerja
  • Biaya penggantian perumahan serta pengobatan kesehatan yang ditetapkan sebesar 15% dari uang pesangon dan UPMK
  • Hal lain yang telah disepakati pada kontrak kerja dan peraturan perusahaan

3. Hitung total hak pesangon

Selama bekerja di PT X, Rudi mendapatkan gaji pokok Rp 3,5 juta/bulan, dengan tunjangan tetap sebesar Rp 1 juta/bulan. Setelah melewati masa kerja selama 4 tahun 7 bulan, dia mengalami PHK pada 10 September. Hak cuti tahunan yang telah diambil sebanyak 4 hari dari 12 hari per tahun. Berapa kewajiban yang harus diterima Rudi?

  • Upah yang diperoleh sebesar = Gaji pokok + tunjangan tetap

= 3.500.000 + 1.000.000

= 4.500.000

  • Uang pesangon dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan (5 bulan upah)

= 5 x 4.500.000

= 22.500.000

  • Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) dengan masa kerja 4 tahun 7 bulan (2 bulan upah)

= 2 x 4.500.000

= 9.000.000

  • Uang Penggantian Hak (UPH)

– Hak Cuti = ((Hak cuti Jan s/d Sep) – 4 hari / 25 hari) x 4.500.000

= (9 – 4) / 25 x 4.500.000

= 900.000

– Hak Perumahan dan Pengobatan

= 15% x (22.500.000 + 9.000.000)

= 4.725.000

Jadi, jumlah kewajiban perusahaan yang harus diterima Rudi adalah:

= Uang Pesangon + UPMK + UPH

= 22.500.000 + 9.000.000 + (900.000 + 4.725.000)

= Rp 37.125.000

Pemberian pesangon ini sangat berisiko bagi perusahaan, maka tentunya perusahaan harus secara teliti dalam menghitung pesangon untuk menghindari kesalahan yang dapat menyebabkan konflik antara karyawan dan perusahaan.

Demikian informasi mengenai cara menghitung pesangon karyawan sesuai UU Ketenagakerjaan. Semoga bermanfaat bagi para pembaca!

Unik!!! Strategi HR Apple, google dan Microsoft dalam wawancara kerja

Unik!!! Strategi HR Apple, google dan Microsoft dalam wawancara kerja

Strategi HR – Pastinya kita tahu dan sangat dekat dengan produk-produk dari ketiga perusahaan Apple, google, dan microsoft ini. Ketiga perusahaan teknologi raksasa tersebut memiliki sejarah yang panjang dalam mendirikan dan mengembangkan perusahaannya hingga sebesar sekarang.

Kesuksesan dan keberhasilan datang dari kerja keras semua lini mulai dari owner sampai ke staff karyawan, Namun tidak kah kita penasaran bagaimana ketiga perusahaan tersebut bisa memperkerjakan orang-orang hebat?

Ternyata memang ada metode yang unik dari tim HR mereka dalam mencari sosok yang tepat untuk pekerjaannya, bukan mencari yang paling pintar namun yang paling cocok. Untuk mendapatkan emas ditumpukan kuningan Apple, google, dan microsoft mencoba melihat potensi dan cara berpikir masing-masing pelamar dari pertanyaaan unik saat wawancara kerja, seperti berikut ini :

Pertanyaan interview di Apple company

Picture by uskings

1 ) Product design engineer

Kami memiliki secangkir kopi panas dan segelas kecil susu dingin. Temperatur ruangan saat ini berada di antara kedua suhu benda tersebut. Kapankah waktu yang tepat untuk mencampurkan kopi dan susu agar mendapatkan kopi susu dengan suhu terendah?

2 ) Research Scientist

Bagaimana kamu memastikan pohon Biner dapat berbentuk simetris pada bagian kanan dan kirinya?

3 ) ilmuwan apple

Bagaimana cara anda menjelaskan RAM kepada balita?

4 ) Hardware Engineering

Berikan saya lima cara untuk mengukur seberapa banyak bahan bakar sebuah mobil?

5 ) Software engineering

Kalau kamu punya dua telur dan kamu ingin menjatuhkannya dari ketinggian tertentu tanpa memecahkannya, apa yang kamu lakukan? Bagaimana caranya?

Pertanyaan interview di Google

Picture by naked security

1 ) Software Engineer Senior

Jika kamu diberi daftar harga tanah di daerah Bay Area (wilayah metropolitan di kawasan Teluk San Francisco dan Teluk San Pablo di California Utara), apa yang kamu pilih? Nilai rata-rata atau nilai tengahnya? Mengapa?

2 ) Product Manager

Jika kamu memiliki lahan kosong lalu kamu menanam satu dan dua bunga setiap hari. Ketika 45 hari lahan kamu pun penuh, pada hari ke berapa lahan kamu setengah penuh?

3 ) Software Engineer

Berapa banyak bola golf yang dapat disimpan dalam sebuah bus sekolah?

4 ) AdWords Representative

Berapa banyak bus yang ada di Hyderabad (India)?

Pertanyaan interview di Microsoft

Picture by techspot

1 ) Product design

Bagaimana andan membuat desain ponsel untuk tuna netra?

Buatlah desain pembuat kopi untuk astronot di luar angkasa!

2 ) Software engineering

Bagaimana Anda menerangkan konsep jaringan komputer ke siswa TK?

3 ) Research Scientist

Metode apa yang Anda pakai untuk mencari kata di dalam kamus?

4 ) Accounting manager

Jika Anda punya lemari pakaian yang sudah penuh, bagaimana Anda mengaturnya?

Demikian adalah daftar pertanyaan wawancara unik ala Apple, google, dan juga Microsoft yang merupakan salah satu strategi HR tim untuk mendapatkan seseorang yang tepat untuk pekerjaannya.

Pertanyaan di atas jika dipikirkan memang tidak ada jawaban yang benar-benar tepat, karena seperti yang dikatakan di awal bahwa ketiga perusahaan raksasa ini tidak mencari karyawan paling pintar, melainkan yang palin cocok untuk bekerja di perusahaannya.

Untuk itulah HR development Apple, google, dan juga Microsoft memberikan pertanyaan yang dapat mengungkap pola pikir si pelamar.

source by :

https://www.liputan6.com

https://jalantikus.com

https://www.techno.id

Ciri-ciri undangan wawancara palsu by Jobstreet

Ciri-ciri undangan wawancara palsu by Jobstreet

Banyaknya lowongan pekerjaan yang ada di internet terutama situs-situs pencarian kerja seperti jobstreet merupakan angin segar bagi para pelamar, karena dengan adanya situs seperti dapat sangat membantu mereka dalam mendapatkan sebuah pekerjaan.

Walau demikian tidak jarang kita temukan iklan-iklan lowongan pekerjaan yang memanfaatkan layanan tersebut untuk melancarkan modus penipuan. Salah satu cirinya yang paling kelihatan adalah undangan berasal dari perusahaan ternama dan terkenal, hal ini dilakukan untuk menggoda si pelamar.

Lalu apa saja kerugian yang dapat menimpa seorang pelamar ketika terkena modus ini? yang paling nyata adalah kehilangan sejumlah uang yang "katanya" sebagai uang jaminan masuk. Nah agar kita semua terhindar dari modus tersebut, berikut kenali ciri-cirinya seperti yang disampaikan oleh Jobstreet.

5 Ciri-ciri undangan wawancara palsu

1 ) Tidak disebutkan posisi/jabatan

Lihat gambar dibawah adalah contoh undangan wawancara atau interview tidak terdapat keterangan posisi/jabatan seperti pada normalnya. Jika diperhatikan lebih seksama persyaratan juga tidak relevan dan juga tidak ada anjuran seperti diharukan membawa alat tulus dan berpakaian rapih.

Serta cap pada surat ini pada tanda tangan merupakan logo digital, bukan cap perusahaan asli.

Pic by Jobstreet.co.id/career-resource

2 ) Mencantumkan semua nama kandidat yang dipanggil

Normalnya surat undangan interview bersifat personal, dari perusahaan langsung kepada pelamar. Pada gambar dibawah juga ditemukan keganjilan yang mana pada surat tersebut melampirkan semua nama kandidat. Modus juga terlihat pada deskripsi dibawahnya, yang mengharuskan kandidat untuk melaukan reservasi.

Pic by Jobstreet.co.id/career-resource

3 ) Semua biaya ditanggung pelamar

Sebenarnya biaya transportasi memang normalnya tidak ditanggung oleh pihak perusahaan, namun jika seperti yang terjadi pada kasus dibawah ini yang mana pihak perusahaan berusaha merayu pelamar untuk mengeluarkan biaya dengan iming-iming bahwa akan ada penggantian biaya, itu patut dicurigai.

Pic by Jobstreet.co.id/career-resource

4 ) Semua informasi tidak detail dan tidak relevan

Seperti yang dikatakan diawal bahwa salah satu ciri surat undangan wawancara palsu adalah tidak adanya informasi yang mendetail, yang padahal hal tersebut sangatlah penting bagi pelamar. Lihat gambar dibawah ini, semua jadwal dan menu pengembangan diri sangat general, tidak jelas pengembangan untuk bidang apa dan jabatan apa.

Pic by Jobstreet.co.id/career-resource

5 )  Banyak hal yang disampaikan tidak perlu dan tidak biasa

Surat undangan wawancara resmi dan asli berisikan informasi yang mendetail, padat, dan tidak berbelit-belit. Pada contoh dibawah surat wawancara melampirkan deretan pertanyaan yang tidak perlu dan tidak lazim.

Pic by Jobstreet.co.id/career-resource

Demikian adalah ciri-ciri surat undangan wawancara palsu yang harus di waspadai, jangan sampai kita tertipu oleh modus yang dilancarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengatas namakan perusahaan besar yang bonafit.