Cara Hitung dan Lapor SPT Tahunan Sendiri

Cara Hitung dan Lapor SPT Tahunan Sendiri

SPT tahunan – Bagaimana menghitung pajak penghasilan umumnya wajib pajak yang diwajibkan untuk membayar pajak. Berikut adalah beberapa tips tentang cara untuk menghitung SPT agar menjadi lebih efektif.

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan pribadi yang diterima selama setahun.

Mengetahui cara menghitung pajak penghasilan berguna untuk wajib pajak dalam proses pelaporan pajak.

Meskipun setiap tahun dan laporan wajib pajak membayar pajak, banyak wajib pajak tidak efektif dalam cara menghitung pajak penghasilan atau SPT tahunan.

Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menghitung SPT tahunan semakin mudah:

Menghitung SPT Tahunan

1. Buatlah daftar penghasilan Anda setiap bulan

Pajak penghasilan yang dikenakan atas total penghasilan yang diterima selama satu tahun.

Jika Anda seorang karyawan yang penghasilan bulanan tetap, perlu untuk membuat daftar atas penghasilan yang Anda terima setiap bulan. Besarnya pendapatan dihitung tidak hanya gaji pokok, tetapi juga manfaat yang Anda terima.

Dengan kata lain, Anda harus menghitung penghasilan bruto untuk SPT tahunan.

2. Hitung PTKP Anda

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan laba bersih untuk wajib pajak pribadi untuk menentukan penghasian kena pajak (PKP).

Setiap orang memiliki nomor yang berbeda dari penghasilan kena pajak untuk dua faktor utama:

· Jumlah pendapatan yang berbeda-beda tergantung pada orang.

· Jumlah tanggungan rumah tangga atau tanggungan lainnya.

Berdasarkan Direktorat Jenderal Peraturan No pajak oleh-16 / PJ / 2016, jumlah penghasilan kena pajak adalah:

· Rp 54.000.000 untuk Wajib Pajak orang pribadi.

· Tambahan Rp 4,5 juta untuk wajib pajak menikah.

4.500.000 untuk setiap anggota keluarga dan dengan pernikahan di keturuanan dan anak-anak, sepenuhnya tergantung, paling banyak 3 (Evaluasi) orang per keluarga.

3. Perbedaan antara pendapatan kotor per PTKP

Laba kotor (gross) mengurangi penghasilan kena pajak menghasilkan laba bersih atau penghasilan kena pajak (PKP). Setelah nilai pendapatan kotor dan penghasilan kena pajak diketahui, proses perhitungan dapat dilakukan PKP.

Setelah jumlah atau nilai PKP sudah ada, jumlah pajak penghasilan dapat dibuat.

4. Langkah-langkah menghitung SPT

Begitu besarnya PKP yang sudah dikenal, Anda bisa langsung menghitung pajak penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:

· Laba bersih kurang dari 50.000.000,00 dengan tarif pajak sebesar 5%.

· Hasil bersih antara Rp 50.000.000,00 sampai Rp 250.000.000,00 dikenakan tarif pajak sebesar 15%

· Hasil bersih antara Rp 250.000.000,00 sampai Rp 500.000.000,00 dikenakan tarif pajak 25%

· Mengenai tinggi laba Rp. 500.000.000,00 dikenakan tarif pajak 50%.

Contoh perhitungan pajak penghasilan

Jika Anda memiliki penghasilan bulanan sebesar Rp 5.000.000, pendapatan kotor per tahun mencapai Rp 60 juta.

Jika Anda lajang, Anda jatuh ke dalam kategori PTKP titik pertama yang Rp 54 juta.

Pendapatan laba kotor = laba bersih 60 juta Rp – Rp 54 juta = Rp 6.000.000. laba bersih Anda adalah Rp 6.000.000.

Dari pendapatan ini, Anda dapat menghitung jumlah pajak yang Anda bayar. Bagaimana menghitung pajak penghasilan dengan laba bersih sebesar Rp 6.000.000 maka Anda mengikuti poin dari tarif pajak kedua 15%.

Pajak Penghasilan = 15% x Rp – Rp 6000000 = 9 juta. Dengan demikian, SPT tahun penghasilan jika Anda berkontribusi untuk negara adalah Rp 900.000 atau Rp 75.000 per bulan.

Cara Lapor SPT Tahunan

Surat Pemberitahuan Tahunan ini berisikan total pendapatan kotor dan pajak yang telah dibayarkan kepada negara, baik melalui sistem DJP Online atau aplikasi penyedia jasa yang menjadi mitra resmi DJP.

Dengan Batas waktu laopr SPT tahunan pribadi setiap tanggal 31 Maret.

Dalam Undang-Undang No 28/2007 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) memberikan sanksi denda bagi wajib pajak yang tidak melaporkan SPT.

Melaporkan SPT Tahunan Pribadi merupakan kewajiban, baik karyawan maupun pengusaha atau pekerja bebas.

Ada beberapa jenis formulir SPT Tahunan diantaranya :

· Dalam SPT / Formulir 1770 S merupakan Surat Pemberitahuan pajak bagi orang pribadi yang memiliki pendapatan lebih dari Rp 60 juta selama 1 tahun terakhir.

· Dalam SPT / Formulir 1770 SS merupakan Surat Pemberitahuan pajak tahunan bagi orang pribadi yang memiliki pendapatan kurang dari Rp 60 juta selama 1 tahun terakhir.

· Selain itu, ada SPT / Formulir 1770 yaitu Surat Pemberitahuan pajak tahunan bagi pribadi yang memiliki bisnis atau pekerjaan bebas.

Dokumen Yang Harus Dipersiapkan untuk Mengisi SPT Tahunan/Pribadi

Siapkan data dokumen – dokumen sebelum mulai mengisi dan melaporkan SPT Tahunan Pribadi:

· Formulir 1721 A1 atau A2

Pintakan formulir 1721 A1 atau A2 kepada pemberi kerja.

Dalam Data dari formulir ini harus Anda laporkan saat mengakses portal e-Filing SPT Tahunan Pribadi.

· EFIN

EFIN atau Electronic Filing Identification Number merupakan nomor identifikasi wajib pajak dari DJP untuk melakukan e-filing.

Saat mendapatkan EFIN tapi lupa, wajib pajak harus mendatangi KPP (Kantor Pelayanan Pajak) terdekat dengan membawa NPWP dan mengisi formulir.

EFIN juga merupakan identitas digital yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

EFIN sangat diperlukan agar dapat melakukan transaksi perpajakan secara elektronik, termasuk melakukan e filing. Untuk memperoleh EFIN, lakukan 3 langkah ini:

· Unduh formulir aktivasi EFIN

· Ajukan formulir EFIN di KPP saat Anda mendaftar.

Dalam pasal 4 PER-41/PJ/2015, permohonan aktivasi EFIN pribadi tidak bisa diwakilkan.

Bagi karyawan yang bekerja di satu perusahaan, permohonan aktivasi EFIN dapat dilakukan secara berkelompok.

Saat mengajukan permohonan EFIN, syarat dokumen yang wajib disertakan adalah:

· Formulir aktivasi EFIN yang sudah dilengkapi

· Alamat email aktif

· Fotokopi dan asli KTP untuk WNI

· KITAS/KITAP untuk WNA

· Fotokopi dan asli NPWP

· 3) Lakukan aktivasi EFIN

Setelah mendapatkan EFIN lakukan pendaftaran di situs DJP Online.

Selanjutnya, Anda akan memperoleh password (kata sandi) yang dikirimkan ke email yang terdaftar.

Ingat, jangan tunda pendaftaran karena nomor indentitas ini hanya memiliki masa berlaku selama sebulan.

Kesimpulan

Bagaimana menghitung pajak atas penghasilan di atas hanyalah gambaran.

Bagi Anda yang masih bingung untuk menghitung SPT tahunan, aplikasi pajak merupakan solusi yang dapat membantu.

Definisi Pajak Pertambahan Nilai dan Cara Hitungnya

Definisi Pajak Pertambahan Nilai dan Cara Hitungnya

Pajak Pertambahan Nilai – Sebagai perusahaan, memahami dunia perpajakan merupakan hal penting untuk dimiliki, dari semua jenis pajak yang terutang, bagaimana beban, apa hukum, dan sebagainya.

Salah satu jenis pajak yang paling umum dengan kegiatan usaha adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Berikut adalah beberapa hal penting yang perlu Anda ketahui PPN.

Definisi PPN (pajak pertambahan nilai)

PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri oleh wajib pajak, badan dan pemerintah. Dalam penerapannya, Badan atau orang-orang yang membayar pajak ini tidak diharuskan untuk mengajukan langsung ke kas negara, tapi oleh pihak dikurangi PPN.

PPN adalah tujuan, non-kumulatif, dan merupakan pajak tidak langsung. Pajak pada subjek terdiri dari pengusaha kena pajak (PKP), kita harus memahami tujuan dari pajak ini berbeda dari wajib pajak. Dikenakan pajak belum diwajibkan untuk membayar pajak sementara wajib pajak sudah memiliki kewajiban untuk membayar pajak.

Undang-Undang yang Mengatur PPN

Ada tiga perubahan hukum PPN di Indonesia. Perubahan yang terjadi karena modifikasi model perpajakan dan perundang-undangan menjadi lebih sederhana dan adil kepada publik. Berikut adalah perubahan UU PPN di Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak penjualan PPN dan barang-barang mewah diciptakan untuk mengatur pajak PPN dan PPnBM dan diumumkan pada 1 April 1985

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000

Setelah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, ada dua perubahan bahwa hukum Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan barang-barang mewah.

Perubahan ini dilakukan dalam rangka menciptakan sistem pajak yang baik bagi masyarakat serta pendapatan meningkat.

3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

Perubahan ketiga adalah undang-undang Nomor 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan barang mewah pajak penjualan.

Untuk mengisi kekosongan dalam hukum PPN sebelumnya, UU ini adalah untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi negara dan masyarakat dengan sistem pajak yang lebih sederhana. Sampai 2018 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 masih digunakan.

Mekanisme PPN di Indonesia

Secara teknis, mekanisme yang berlaku untuk PPN di Indonesia adalah:

· PKP menyediakan BKP / JKP yang dibutuhkan untuk PPN retribusi pembeli / penerima BKP / JKP yang bersangkutan sebesar 10% dari harga jual atau penggantian, dan membuat tagihan pajak sebagai bukti persepsi.

· PPN termasuk dalam tagihan pajak adalah pajak keluar untuk PKP Penjual BKP / JKP, alam sebagai pajak karena (utang pajak).

· Pada saat di atas PKP membuat BKP / JKP pembelian / akuisisi yang dikenakan PPN, PPN adalah pajak atas masukan bahwa pajak dibayar di muka, bersama BKP / JKP yang dibeli terkait langsung dalam operasi bisnis mereka.

Untuk setiap masa pajak (bulanan), jika jumlahnya lebih besar dari pajak masukan pajak keluaran, perbedaan harus dibayar paling lambat Treasury pada akhir bulan berikutnya setelah akhir periode pajak dan sebelum periode pemberitahuan tentang pajak pertambahan nilai datang.

Dan sebaliknya, jika jumlah pajak masukan melebihi pajak keluaran, perbedaan dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Return dapat diajukan pada akhir tahun. Hanya PKP disebutkan dalam Pasal 9 ayat (4b) UU No. 42 tahun 2009 sendiri untuk meminta pengembalian dana untuk setiap masa pajak.

Di atas PKP memiliki PPN periode pengembalian pajak bulanan terkait dengan akhir panjang bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Tujuan dari PPN (pajak pertambahan nilai)

1. Barang atau jasa dari pajak pertambahan nilai (PPN)

· Barang Kena Pajak (BPK) dan jasa kena pajak (JKP) di daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

· Impor barang kena pajak.

· Gunakan barang tidak berwujud kena pajak dari luar daerah pabean di daerah pabean.

· Penggunaan layanan kena pajak di luar daerah pabean di daerah pabean.

· Dalam Ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak (PKP).

· Kegiatan Buat bangunan Anda sendiri dengan luas lebih dari 200m2 luar yang dilakukan perusahaan dan / atau digunakan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya sendiri digunakan atau orang lain.

· Penyerahan aset, menurut tujuan semula tidak untuk dijual, semua pajak masukan yang dibayar atas perolehan aset tersebut harus dikreditkan.

2. Barang dan jasa yang dibebaskan (PPN)

· Barang-barang pertambangan atau pengeboran (minyak, asbes, batu bara, gas alam, dll).

· Bahan makanan pokok (beras, jagung, susu, daging, kedelai, sayuran, dll).

· Makanan dan minuman disajikan di rumah makan atau restoran.

· Uang dan emas batangan.

· Pelayanan medis, pelayanan sosial, jasa keuangan, asuransi, pendidikan dan sebagainya.

Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai

Di bawah ini kita akan jelasakan bagaimana menghitung PPN atas barang atau jasa yang dijual.

Misalkan Pak Andi membeli barang kena pajak di tunai 10 juta. Pak Andi membeli laptop dan menerima Rp100.000 tagihan pajak masukan. Berikutnya, laptop ini dijual kembali Rp12.000.000. Sekarang kita hitung berapa didtetapkan PPN Pak Andi kepada pembeli laptop.

· PPN dipungut = basis pajak (DPP) x Tingkat

· PPN = x Rp12.000.000 dikenakan 10% = Rp1.200.000

Dan mengetahui PPN kewajiban yang dibayarkan adalah untuk mengurangi PPN kredit pajak tertagih (FPM), yaitu

· Rp1.200.000-1,000,000 = 200000

E-tagihan pajak

Sejak 1 Juli, 2016, PKP (kontraktor kena pajak) di Indonesia wajib membuat faktur pajak elektronik atau e-faktur sebagai periode pelaporan sebelumnya untuk kembali PPN.

Untuk e-faktur, Anda harus memiliki sertifikat digital yang dapat diperoleh secara langsung dari kantor Direktur Jenderal Pajak, tempat di mana Anda dikonfirmasi PFM itu. Setelah itu, Anda harus memastikan bahwa tagihan pajak telah menerima faktur dan informasi yang terkandung di dalamnya sesuai dengan situasi aktual.

Lupa Efin untuk Isi Efilling? Jangan Khawatir, ini Solusinya

Lupa Efin untuk Isi Efilling? Jangan Khawatir, ini Solusinya

lupa efin – Efin atau nomor identifikasi pengarsipan elektronik merupakan nomor identifikasi 10 angka yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada wajib pajak.

Kode Efin digunakan sebagai fungsi identifikasi e-filling yang disediakan oleh DJP Indonesia. Pajak pengajuan elektronik memberikan alternatif mengenai hal pelaporan pajak. Efin merupakan syarat wajib untuk pengajuan elektronik, baik pada situs web atau online ASP DJP dengan fitur seperti elektronik tidak ada biaya atau gratis saat memperoleh di  OnlinePajak.

Dengan wajib pajak Efin, Anda bisa laporkan pajak (SPT) tahunan melalui online web dengan aman karena dienkripsi, sehingga data kerahasiaan dijamin.

Jenis Efin

Sementara itu, menurut pengguna, Efin dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu, pajak penghasilan badan dan pajak penghasilan pribadi, perbedaan sebagai berikut:

Efin pajak badan

Efin pajak badan dibuat dan disediakan bagi wajib pajak atau pajak badan. Pajak badan beda dibandingkan dengan Efin pajak pribadi.

Jika Anda adalah seorang pengusaha yang memiliki perusahaan atau bisnis entitas, maka, selain Efin yang Anda butuhkan untuk pajak pribadi Anda setiap tahun dari pengajuan elektronik, Anda juga perlu membuat Efin badan untuk bisnis Anda.

Pajak Efin Pribadi

EFIN pribadi sangat dibutuhkan bagi wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) elektronik  yang di buat secara online dan real time melalui online atau internet.

Dalam rangka untuk menyajikan deklarasi tahunan pribadi online tanpa perlu pergi ke kantor pajak, wajib pajak harus secara pribadi meminta aktivasi Efin sebelum kantor pajak terdekat.

Beberapa fungsi Efin

Apa yang dimaksud dengan Efin dan manfaat bagi wajib pajak bisa menjadi masalah bagi sebagian besar masyarakat umum untuk pertama kalinya dalam mempertimbangkan langkah-langkah pengembalian pajak online.

Bagian dari pemindaian diragukan lagi dampak positif pada sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Beberapa keuntungan dari masalah untuk wajib pajak:

  • Anda dapat merasakan manfaat dari check-SPT secara online sangat besar, seperti menghemat waktu dan penyimpanan data pada bukti database pelaporan web dan jangka panjang.
  • Digunakan untuk pajak transaksi online mengotentikasi bisa dienkripsi untuk menjamin kerahasiaan data pajak.
  • Setelah Efin, wajib pajak dapat mengakses, melakukan transaksi online dan pajak melaporkan SPT tahunan tanpa perlu datang lagi di KPP.
  • Anda dapat menjamin kerahasiaan data yang terdapat dalam sistem pajak online.
  • Juga, jika Anda menyatakan pajak online maka data akan disimpan di sistem pajak basis data. Kemudian, dalam SPT tahun depan, Anda tidak perlu mengulang dalam pengisisan data dari tahap awal.

Bagaimana jika Anda kehilangan atau lupa Efin pajak? tenang, dalam masalah ini selalu terlulang setiap tahun. Mengingat masalah ini DJP menyediakan cara mudah untuk mendapatkan pajak bagi orang yang lupa Efin, khususnya orang Efin pribadi. Kami juga akan membahas Efin badan.

Cara mendapatkan Efin

Setelah Anda memahami apa yang dimaksud dengan Efin, langkah berikutnya adalah untuk meminta pembuatan. Karena ketika Anda mendapatkan Efin dengan fasilitas pribadi dan melaporkan SPT tahunan Anda secara online, Anda tidak perlu lagi datang ke KPP pajak.

Apakah Efin dapat di lakukan online?

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan No DJP PER-04 / PJ / 2015 pada keamanan transaksi elektronik layanan pajak online.

Wajib Pajak wajib menerapkan bentuk Efin, format sudah diatur dan menyelesaikan lampiran yang diperlukan sudah disampaikan dan kemudian langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat untuk Efin.

Baik untuk pajak penghasilan dan bisnis, Anda masih memiliki permintaan aktivasi dengan mengunjungi KPP.

Ada 10 cara yang menurut kami yang paling mudah di nomor 1 dan 6. Kita mulai dengan data yang Anda butuhkan.

Syarat mengajukan Aplikasi Efin

File-file berikut bahwa Anda harus mempersiapkan diri untuk meminta Efin.

  • Kartu NPWP foto kopi
  • Foto copy KTP
  • Nomor ponsel yang aktif

Ini hanya di khususkan secara online, pada kenyataannya, hanya membutuhkan waktu yang singkat, karena hanya data yang di minta. Data di atas tiga persyaratan, seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Meminta nomor Efin secara online

Setidaknya ada 3 cara online yang dapat Anda lakukan jika Anda lupa pajak Efin. Permintaan online hanya hanya bisa pengguna Efin yang sudah diaktifkan atau digunakan. Berikut caranya:

Periksa e-mail Anda, dalam kasus orang di kotak masuk

Melalui [email protected] dengan mengirim WP OP nomor efinnya lewat email yang pernah digunakan dalam lapor DJP online. Jika Anda pengguna Gmail, cukup masukkan kata pencarian berikut : EFIN from:@pajak.go.id.

Via Twitter @kring_pajak

Caranya cukup mudah, Anda cukup mengikuti dan hashtag pajak #lupaEFIN.

Tunggu beberapa saat, Anda akan menerima DM ke petugas pajak.

Chatting dengan pajak.go.id berwenang atau pengaduan.pajak.go.id

Jika didasarkan pada poster yang beredar di internet, ada pajak chatting di sudut kanan bawah pajak.go.id situs.

Tax Center panggilan telepon Kring 1.500.200.

Nah, kami sarankan nelponnya dalam waktu sepi yaitu pada jam 8 jam pagi, hal ini karena staaf pajak Kring terbatas dan panggilan telepon masuk yang sangat banyak.

Kesimpulan mengatasi lupa pajak online Efin hal biasa, hubungi mereka baik melalui twitter, live chat, atau telepon. Ketiga layanan ini langsung dari petugas, sehingga membutuhkan waktu.

Namun, menurut kami hal ini sangat wajar karena efin sifatnya rahasia. jadi saat memberikan efin, petugas pajak harus berhati hati.

Cara Pengisian SPT Masa PPN, Mudah & Cepat

Pajak di Indonesia sangat lazim diterapkan dalam program kerja pemerintah demi perbaikan kesejahteraan dan kualitas Wajib Pajak (WP). Tak jarang, bayar pajak sebagai kontribusi wajib kepada Negara menjadi salah satu kewajiban Wajib Pajak (WP) yang telah terdaftar, baik perorangan maupun badan. Dengan membayar pajak, Wajib Pajak wajib melaporkan kegiatan perpajakan dalam bentuk Surat Pemberitahuan. Salah satunya adalah Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa). Berikut ulasan lengkap tentang definisi, kewajiban pelaporan dan tutorial cara pengisian SPT Masa PPN.

Cara Pengisian SPT PPN

Definisi SPT Masa PPN

SPT Masa PPN merupakan sebuah formulir pajak laporan bulanan yang digunakan oleh Wajib Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melaporkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terhutang. Fungsinya adalah untuk melaporkan harta dan kewajiban, pembayaran atau pelunasan pajak serta penyetoran pajak dari pemungut pajak. Formulir yang kini digunakan saat ini adalah SPT Masa PPN 1111 terdiri dari 1 form induk dan 6 form lampiran.

Kewajiban Melapor SPT Masa PPN

SPT Masa PPN harus dilapor setiap bulan, tanpa adanya perubahan neraca atau nilai Rupiah pada masa pajak terkait nihil sebesar 0. Jatuh tempo pelaporan adalah pada tanggal 30 atau 31 setiap bulan berikutnya setelah akhir masa pajak yang bersangkutan. Jika tidak melapor SPT Masa PPN, maka akan dikenakan denda sebesar Rp 500.000,00 sesuai dengan UU KUP Pasal 7 ayat 1. Untuk administrasi pemenuhan kewajiban dalam melapor SPT PPN, sistem PPN yang diterapkan sesuai dengan struktur dan juga faktor penetapan penghitungan gaji karyawan di perusahaan.

Cara Mengisi SPT Masa PPN

Jika tidak ada barang masuk ataupun keluar dalam kegiatan operasional perusahaan, maka SPT PPN-nya menjadi nihil. Maka dari itu, Wajib Pajak atau PKP harus melaporkan SPT Masa PPN 1111 Nihil dengan menggunakan aplikasi E-Faktur berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2015. Di samping itu, Wajib Pajak harus menyampaikan laporan SPT PPN dalam bentuk CSV dan PDF dari E-SPT.

Aplikasi E-Faktur Pajak

Yuk, download aplikasinya di Aplikasi E-Faktur Pajak Terbaru. Setelah itu, Anda bisa install dan registrasi Aplikasi E-Faktur Pajak Anda. Berikut ini tutorial cara pengisian SPT Masa PPN 1111 di aplikasi E-Faktur, antara lain:

  1. Pilih Lokal Database dan klik Connect
  2. Masukkan Username dan Password sesuai dengan setting awal untuk menginstall E-faktur
  3. Buka menu SPT pada aplikasi E-Faktur dan klik menu posting
  4. Pilih masa pajak dan tahun pajak sesuai dengan masa yang akan dilaporkan. Misalnya masa bulan Januari 2018, 01-01-2018. Isilah Pembetulan dengan kode 0, klik cek jumlah dokumen PKPM (Pajak Keluaran Pajak Masukan) apakah sudah sesuai. Setelah itu, klik menu posting sampai muncul keterangan Data SPT Berhasil Dibentuk
  5. Klik menu SPT, pilih menu Buka SPT. Akan muncul daftar SPT yang sudah Anda buat, pilih masa pajak, klik menu buka SPT untuk diubah
  6. Setelah itu, jika SPT PPN Anda menjadi nihil, maka Anda harus membuka induk SPT yang dipilih namanya Formulir Induk-11. Klik menu SPT, pilih Formulir Induk dan klik menu 1111
  7. Klik bagian VI, isi Tempat dan Tanggal Waktu Laporan, klik menu Simpan, jika muncul pesan Data Berhasil Disimpan, klik OK
  8. Setelah simpan, pilih kembali di menu SPT, klik menu Buka SPT, pilih masa pajak SPT yang akan dilaporkan, klik Buat File SPT (CSV), klik OK jika muncul pesan CSV SPT berhasil dibuat dan cetak SPT Induk beserta lampiran AB dalam SPT Masa PPN 1111.
  9. Simpan file PDF tersebut di Document dengan klik Save sampai dengan muncul pesan PDF SPT Induk dan AB Berhasil Dibuat, kemudian klik OK
  10. Cetak file CSV/PDF yang sudah tersimpan di file Document serta masukkan CSV/PDF dalam flashdisk
  11. Siap untuk dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan selanjutnya melaporkan SPT PPN di sistem E-Filling Pajak

Demikian informmasi tentang definisi, kewajiban pelaporan dan tutorial cara pengisian SPT masa PPN. Semoga bisa bermanfaat bagi para pembaca!

Seluk Beluk tentang PPh21 Karyawan Kontrak

Seluk Beluk tentang PPh21 Karyawan Kontrak

PPH21 Karyawan Kontrak

Saat ini persaingan makin meningkat di dunia kerja, fenomena karyawan kontrak di Indonesia sendiri telah berlangsung cukup lama, baik dilakukan oleh perusahaan lokal maupun perusahaan asing. Tak jarang banyak perusahaan mau menggunakan karyawan kontrak dengan berbagai alasan. Diantaranya adalah karena kemampuan perusahaan yang belum mapan, membutuhkan pembiayaan, pengelolaan dan iklim usaha serta meningkatkan stabilitas perusahaan.

Maka dari itu, setiap perusahaan telah menerapkan berbagai peraturan yang berkaitan dengan perjanjian kerja untuk karyawan kontrak. Salah satu peraturan tersebut adalah peraturan perpajakan PPh21 karyawan kontrak. Berikut ulasan lengkap tentang pengertian karyawan kontrak dan perhitungan PPh 21 karyawan kontrak.

Pengertian Karyawan Kontrak

Secara hukum, karyawan kontrak adalah karyawan dengan status bukan karyawan tetap. Dengan kata lain, karyawan kontrak juga adalah karyawan memiliki perjanjian kerja dengan perusahaan terbatas untuk jangka waktu tertentu atau berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu.

Istilah karyawan kontrak sering disebut ‘’Karyawan PKWT’’, artinya karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Secara praktek, setiap perusahaan yang menerapkan sistem kontrak jangka waktu tertentu, sebelum kemudian karyawan tersebut diangkat menjadi karyawan tetap.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 16/PJ/2016 pada Pasal 1 ayat 10, karyawan tetap merupakan karyawan yang memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta karyawan yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu

Perhitungan PPh21 Karyawan Kontrak

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak (KEP) no. 545/PJ./2000, untuk menghitung PPh 21, meskipun status karyawan adalah “kontrak’’, baik kontrak untuk jangka waktu tertentu atau berdasarkan pekerjaan tertentu, karyawan tersebut bisa memperoleh gaji dan atau imbalan dalam jumlah tertentu secara berkala. Maka dari itu, cara perhitungan PPh 21 untuk karyawan kontrak sama dengan karyawan tetap.

Namun, perbedaannya terletak pada pengurang biaya jabatan yang diperoleh sebesar 5% dari penghasilan bruto, dengan batas maksimum Rp 500.000 per bulan sejak tahun 2009.

Contoh Kasus

Pamela dengan status hubungan kerja perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) digolongkan sebagai karyawan kontrak yang dikenakan PPh 21 sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Dirjen Pajak PER-32/PJ/2015. Pamela adalah karyawati yang bekerja sebagai staf Administrasi di PT XYZ dengan memperoleh upah pokok sebulan Rp 7.000.000,00. PT XYZ mengikutsertakan karyawan tersebut ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan, premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) dibayarkan oleh pemberi kerja sebesar 0.5% dan 0.3%. Pamela dapat menanggung iuran Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 2% dari upah setiap bulan. Maka perhitungan besarnya PPh 21 yang diterima Pamela di bulan September adalah:

  • Upah pokok = Rp 7.000.000
  • JKK = 0.5% x Rp 7.000.000 = Rp 35.000
  • JK = 0.3% x Rp 7.000.000 = Rp 21.000

Penghasilan bruto = Upah pokok + JKK + JK

= Rp 7.000.000 + Rp 35.000 + Rp 21.000

= Rp 7.056.000

Jumlah penghasilan bruto yang didapat Pamela adalah Rp 7.056.000,-

Pengurangan:

  • Biaya jabatan = 5% x 7.056.000 = Rp 353.152
  • Iuran JHT = 2% x 7.000.000 = Rp 140.000

Total biaya jabatan + iuran JHT = Rp 493.152

Penghasilan netto adalah total penghasilan bruto dikurangi dengan total biaya jabatan dan iuran JHT.

Penghasilan netto = Rp 7.056.000 – Rp 493.152 = Rp 6.562.848

Penghasilan netto setahun = Rp 6.562.848 x 12 bulan = Rp 78.754.176

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 Pasal 1.

PTKP

  • Untuk WP sendiri = Rp 54.000.000 (tarif PTKP untuk wajib orang pribadi)
  • Total PTKP = Rp 54.000.000

Total Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun = Penghasilan netto setahun – total PTKP

= Rp 78.754.176 – Rp 54.000.000

= Rp 24.754.176

PPh 21 terhutang setahun

= 5% x Rp 24.754.176

= Rp 1.237.709

PPh 21 terhutang dalam bulan September = Rp 1.237.709 / 12 bulan = Rp 103.142,-

Demikian informasi tentang pengertian karyawan kontrak beserta perhitungan PPh21 karyawan kontrak. Semoga bermanfaat bagi para pembaca!