Menguak Keterlibatan Bambang Widjojanto di Sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah

Menguak Keterlibatan Bambang Widjojanto di Sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah

Berita penangkapan wakil ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim menjadi informasi hangat hari ini. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap Bareskrim Mabes Polri usai mengantar anaknya ke sekolah. Semula, penangkapan mantan dosen Universitas Trisakti itu simpang siur karena Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti membantah telah melakukan penangkapan. Namun, akhirnya Mabes Polri melalui Kadiv Humasnya Irjen Pol Ronny Sompie membenarkan adanya penangkapan tersebut.
Dalam keterangan persnya, Ronny mengatakan, Bambang ditetapkan menjadi tersangka karena memerintahkan seseorang untuk memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Bambang dikenai Pasal 242 Juncto 255 KUHP karena memerintahkan seseorang memberi keterangan palsu di persidangan dengan ancaman tujuh tahun penjara.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto
Sebelumnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar dalam keterangannya saat menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pernah mengemukakan upaya Bambang meminta tolong terkait sengketa pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. KPK pun diminta menyelidiki ada tidaknya upaya yang dilakukan Bambang tersebut.
”Kala itu Bambang meminta‎ AM (Akil Mochtar) sebagai Ketua Panel dalam kasus sengketa Pilkada Kotawaringin Barat untuk bisa membantu agar kliennya bisa memenangkan sengketa,” ujar Koordinator Laskar Pemuda Anti Korupsi (LAPAK), Yovi Deviansyah, 30 Oktober 2010 silam.
Bambang diduga memilki keterlibatan dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat 2011 di MK. Karena itu Yovi pun menyarankan, Bambang yang saat ini merupakan Wakil Ketua KPK mengundurkan diri dari jabatannya agar penyelidikan dan penyidikan KPK terkait dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat tak terganggu konflik kepentingan.
Lebih lanjut Yovi menegaskan, pernyataan Akil sepatutnya tidak dianggap angin lalu. Sebab kasus dugaan suap sengketa pilkada di MK yang menjerat Akil Mochtar telah menyeret sejumlah kepala daerah. ”Perlu kita ketahui bahwa kasus Akil telah menyeret kepala-kepala daerah dalam kasus suap sengketa Pilkada,” imbuh Yovi.
Terkait sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah pernah dikemukakan Akil Mochtar pada Senin, 16 Juni 2014. Akil yang juga terjerat kasus suap Pilkada MK saat itu tengah menghadapi sidang tuntutan terkait status terdakwanya dalam kasus dugaan suap Pilkada di MK dan pencucian uang.
Akil menyebut Bambang Widjojanto yang dahulu berprofesi sebagai advokat pernah satu mobil dengannya dan membahas soal sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. ”Dia pernah satu mobil sama saya, dari MK sampai Pasarminggu saya antar, ngomong soal perkara juga, perkara Kotawaringin Barat, tanya sama dia, kan dia pengacaranya. Tapi enggak ada janji. Saksinya ada, ajudan saya. Malam hari itu,” tegas Akil.
Sementara itu Bambang membantah dugaan dirinya pernah meminta tolong kepada Akil tentang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Hal itu dikemukakan Bambang pada Rabu 5 Oktober 2014, menanggapi tudingan Bupati Tapanuli Tengah, Bonaran Situmeang. Sebab Bonaran juga menyebut soal adanya permintaan tolong yang dikemukakan Bambang kepada Akil Mochtar.
Bambang menegaskan, saat masih berprofesi sebagai pengacara tidak pernah terlibat dalam urusan suap. Untuk itu Bambang pun membantah pernyataan Bonaran yang mengutip pledoi atau nota pembelaan Akil Mochtar.

Pernyataan Bupati dan wakil Bupati Kotawaringin Barat

Bupati Kotawaringin Barat yang saat itu tengah bersengketa, Ujang Iskandar, mengatakan, ketika itu Bambang menjadi pengacaranya. Dia membantah  ada saksi palsu yang diajukan untuk memenangkan sengketa itu.
Kata dia, jika Bambang membelanya dalam sengeketa itu, adalah hal yang lumrah.
Ujang kemudian menceritakan, ketika bersengketa di tahun 2010, dia membawa 68 orang saksi. “Keadaan saat itu sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, karena rival saya didiskualifikasi,” kata Ujang.
Menurut Ujang, saksi yang bernama Ratna Mutiara yang divonis lima bulan oleh Polri karena terbukti menjadi saksi palsu, tidak ada kaitan dengan kasusnya yang diduga melibatkan Bambang Widjojanto.
“Itu lain kasusnya, Ibu Ratna itu saat menyampaikan itu tidak ada kaitannya dengan pemilukada, karena beliau menyampaikan bahwa si rival saya saat itu menjanjikan salah satu oknum kepala desa. Setelah dicek, keterangan Ibu Ratna itu tidak betul. Makanya langsung diperkarakan,” Ujang menjelaskan.
Menurut dia, untuk memperjelas kasus itu Ujang mengusulkan untuk membuka rekaman sidang di MK. “Saya rasa itu bisa dibuka rekamannya di MK,” kata dia.
Menurutnya, Bambang tidak menyuruh seorang saksi untuk berbohong atas kasusnya. Apalagi, kata Ujang, semua saksi saat itu disumpah.
“Kalau disuruh merekayasa, disuruh berbohong, tidaklah. Mereka semua disumpah,” katanya.
Apalagi, kata Ujang, gugatan kasus saksi palsu ini sebenarnya sudah dicabut oleh rivalnya, Sugiyanto. “Masalah saksi palsu ini sudah dicabut oleh Sugiyanto pelaporannya di Mabes Polri,” tuturnya.
Hal senada juga dikatakan oleh Wakil Bupati Kotawaringin Barat. Wakil Bupati Kotawaringin Barat, Bambang Purwanto, membantah mantan pengacaranya, Bambang Widjojanto pernah merekayasa saksi pada sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi 2010.
Menurut dia, selama Bambang mendampingi pasangan Ujang Iskandar – Bambang Purwanto pada sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di MK, tidak pernah mengarahkan saksi untuk menyampaikan keterangan palsu di persidangan. Laporan terkait adanya kesaksian palsu di sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, ujar Bambang, dilaporkan oleh rivalnya saat itu, Sugianto Sabra – Eko Sumarno ke Bareskrim Polri. Dari beberapa saksi yang diperiksa terkait kasus itu, tidak satu pun mengindikasikan adanya kesaksian palsu itu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *