Rencana KIH Bentuk Pimpinan DPR Tandingan

Rencana KIH Bentuk Pimpinan DPR Tandingan

Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Hebat tidak mengakui keabsahan pembentukan pimpinan komisi di DPR. Mereka mengeluarkan mosi tidak percaya kepada lima pimpinan DPR yang kemarin memimpin acara pemilihan pimpinan 11 komisi di DPR.

Dengan alasan menjaga berjalannya fungsi DPR, mereka lantas menunjuk beberapa nama yang layak menggantikan pimpinan DPR sementara. Mereka antara lain, Pramono Anung sebagai ketua DPR, dan Abdul Kadir Karding (PKB), Saifullah Tamliha (PPP), Patrice Rio Capella (Nasdem), Dossy Iskandar (Hanura) sebagai wakil Ketua DPR.

KIH sejauh ini tak bisa mengisi pimpinan komisi maupun alat kelengkapan Dewan lainnya karena mereka memang tak mengajukan calon nama. Alasannya, seperti dikemukakan anggota Fraksi PDIP, Pramono Anung, mereka menginginkan mekanisme pemilihan pimpinan alat kelengkapan Dewan melalui musyawarah untuk mufakat di tingkat DPR disepakati terlebih dahulu.

Pimpinan DPR
Alasan itu juga ditambah karena jumlah partai politik di KIH tak sebanyak KMP. Di kubu KIH hanya ada empat fraksi, yakni Fraksi PDIP, Fraksi PKB, Fraksi Nasdem, dan Fraksi Partai Hanura. Sedangkan di kubu KMP ada lima fraksi, yaitu Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, dan Fraksi PAN.
Fraksi PPP, yang hendak digaet KIH, ternyata bermasalah. Terjadi dualisme kepemimpinan di fraksi partai berlambang Kakbah itu, sebagai buntut konflik internal di partai itu. Satu kubu, yaitu kubu Muhammad Romahurmuziy, menetapkan Hasrul Azwar sebagai Ketua Fraksi PPP. Di kubu lain, yakni kubu Suryadharma Ali, memutuskan Ketua Fraksinya dijabat Epyardi Asda. Masing-masing kubu mengklaim sebagai fraksi yang sah. 
Kubu KMP jauh-jauh hari sudah merancang siasat pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan Dewan. Mereka menawarkan mekanisme sistem paket, sebagaimana cara pemilihan pimpinan DPR dan MPR. Menurut Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, format itu sesuai dengan Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Menurut Pasal 97 UU MD3 ayat (2), kata Fadli, disebutkan bahwa pimpinan komisi terdiri atas satu orang ketua, dan paling banyak tiga orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai prinsip musyawarah untuk mufakat.
Setelah tak satu pun wakil yang mengisi pimpinan komisi, fraksi-fraksi di kubu KIH menyatakan akan melayangkan surat protes dan mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPR. Mereka menilai pimpinan DPR kerap mengambil keputusan yang tidak bijaksana. Misalnya, dualisme di Fraksi PPP, yang semestinya terlebih dahulu dimusyawarahkan untuk dicarikan solusinya, namun keputusan cepat-cepat dibuat.
Seperti diungkapkan Bambang Wuryanto, legislator PDIP, selama mosi tidak percaya itu, partai politik di KIH tidak akan menghadiri rapat atau sidang apa pun.
Pimpinan DPR tandingan
Sikap keberatan fraksi-fraksi di kubu KIH tak tanggung-tanggung. Mereka menyatakan tidak mengakui keabsahan pimpinan komisi yang telah terbentuk, karena prosesnya tidak demokratis dan melanggar Tata Tertib. 
KIH bahkan membuat pimpinan DPR tandingan sebagai konsekuensi tidak memercayai pimpinan DPR yang kini diketuai Setya Novanto. Koalisi membentuk susunan pimpinan DPR tandingan, yaitu Pramono Anung sebagai Ketua. Sedangkan empat Wakil Ketua, masing-masing dijabat Abdul Kadir Karding (PKB), Saifullah Tamliha (PPP), Patrice Rio Capella (Nasdem), dan Dossy Iskandar (Hanura)
Arif Wibowo, legislator PDIP, yang ditunjuk sebagai juru bicara KIH, menyebut susunan pimpinan itu adalah pimpinan DPR sementara, sebagai upaya menjaga agar fungsi Dewan tetap berjalan dan tidak terganggu.
KIH merilis empat hal yang menjadi keberatan, antara lain:
1. Hak penyampaian pendapat. Pimpinan tidak memberi waktu interupsi kepada fraksi yang bukan berasal dari kubu koalisi pimpinan (Koalisi Merah Putih). Ini termasuk pelanggaran Tata Tertib Pasal 31 ayat 1 huruf M.
2. Pimpinan dalam memimpin sidang jauh dari norma, etika baik, dan demokratis.
3. Pimpinan memaksakan penempatan anggota dalam jumlah komposisi keanggotaan yang berbeda. Hasil rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi pengganti Badan Musyawarah disebutkan bahwa jumlah anggota 46 orang per komisi.
4. Pimpinan melakukan keberpihakan dalam memimpin sidang kepada kelompok tertentu. Ini pelanggaran tata tertib Pasal 29 ayat 2.
“Berdasarkan hal tersebut di atas dan tidak adanya tanggapan atas surat tertanggal 28 Oktober, maka sesungguhnya dan sesadar-sadarnya kami mengambil sikap mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR,” kata Arif dalam konferensi pers di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu, 29 Oktober 2014.
Kubu KMP menyangkal telah bersikap tidak demokratis dan melanggar Tata Tertib. Fadli Zon menjelaskan bahwa proses pemilihan pimpinan alat kelengkapan Dewan tidak perlu menunggu empat fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat. Sebab, enam fraksi yang ada sudah memenuhi kuorum atau sudah memenuhi syarat minimal kehadiran anggota DPR dalam Sidang Paripurna.
Lagi pula, tahapan musyawarah untuk mufakat telah dilalui. Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, mengatakan, “Kalau musyawarah mufakat sukses, ya, kita musyawarah mufakat. Kalau ada dua paket, ya, kita voting.”
Fraksi-fraksi di KIH telah diberi kesempatan untuk menyerahkan nama calon pimpinan komisi sampai Selasa, 28 Oktober 2014. Namun, hingga tenggat, tak ada satu pun nama yang diajukan. Itu sudah cukup mengganggu kinerja DPR.
“Kita sudah melakukan toleransi sampai empat kali Paripurna. Saya kira cukup, enough is enough,” Fadli menambahkan.
Komisi DPR
Komisi merupakan alat kelengkapan DPR yang susunan dan keanggotaannya ditetapkan oleh DPR dalam Rapat Paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi, pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan Tahun Sidang. Setiap anggota, kecuali pimpinan MPR dan DPR, harus menjadi anggota salah satu komisi.
Jumlah komisi, pasangan kerja komisi dan ruang lingkup tugas komisi diatur lebih lanjut dengan Keputusan DPR yang didasarkan pada institusi pemerintah, baik lembaga/kementerian negara maupun lembaga non-kementerian, dan sekretariat lembaga negara, dengan mempertimbangkan keefektifan tugas DPR.
Tugas Komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undang-undang yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya.
Tugas Komisi di bidang anggaran mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama Pemerintah. Komisi juga mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan RAPBN yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama pemerintah.
Dalam bidang pengawasan, tugas Komisi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya; membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya; melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah; serta membahas dan menindklanjuti usulan DPD.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *