Cerita Ichiro, Tertibkan Kendaraan yang Melanggar Lalu Lintas

Cerita Ichiro, Tertibkan Kendaraan yang Melanggar Lalu Lintas

Beberapa hari terakhir sosok ichiro mengehebohkan media. Siapa sih ichiro kok bisa sampai terkenal gitu?
Ichiro adalah nama sebuah mobil off road yang dikemudikan oleh seseorang yang bernama Andi Wenas. Ichiro beberapa kali memberi ‘pelajaran’ kepada pengendara lalu lintas yang melanggar peraturan. Aksi Ichiro menjadi pembicaraan di media sosial. Banyak pro dan kontra terkait keberadaan ichiro. Ada yang mendukung ichiro karena membuat lalu lintas tertib dan ada juga yang mencela karena dianggap tindakan ichiro terlalu berlebihan menindak pelanggar lalu lintas di jalan raya. Hujatan, cacian dan makian dialamatkan netizen kepada pemilik mobil Suzuki Vitara putih dengan pelat nomor B 2566 DP yang dimodifikasi menjadi mobil offroad. Aksi sang pengemudi yang dinilai arogan menjadi penyebabnya.Penasaran dengan ichiro, gambar di bawah ini merupakan penampakan ichiro.


KUMPULAN MEME ICHIRO

Ichiro
Ichiro merupakan kendaraan berwarna putih yang sudah dimodifikasi menjadi kendaraan off road. Ban mobil ini sudah diganti dengan roda berukuran besar. Bempernya juga sudah dimodif sehingga lebih kokoh, kuat dan tahan benturan.Mobil ini juga sudah dipasangi beberapa lampu tambahan di dekat lampu utama bagian depan. Pada bagian belakang juga terdapat ban serep berukuran besar. Mobil berjenis suzuki vitara yang beraksesoris offroad dengan full rollbar ini dikenal berani berhadapan dengan mobil/ motor lain yang cara mengemudinya cenderung sembarangan.

Ichiro

Berbagai video aksi Ichiro ‘menertibkan’ pengendara yang melanggar lalu lintas satu persatu tak bisa lagi dilihat dari Youtube. Namun entah kenapa video aksi ichiro di youtube menghilang . Mungkin pemilik Akun Andi Wenas sudah menghapus video tersebut atau memprivasinya.Salah satu aksi Ichiro yang bisa dilihat adalah saat kendaraan off road itu menabrak Metromini yang tiba-tiba saja mundur karena berputar balik di tengah jalan. Video ‘penertiban’ Metromini ini diposting dengan judul ‘Ichiro Vs Metromini’ di Youtube. Pada video berdurasi 18 detik ini terlihat sebuah Metromini 74 hendak mundur untuk berputar balik di tengah padatnya lalu lintas. Namun Ichiro langsung ‘menyeruduk’ bus berkelir oranye ini. Mobil ini langsung menyingkir dari tengah jalan dan memberi jalan untuk Ichiro. Namun video ini sudah tidak ada lagi di Youtube.

video aksi ichiro di youtube

Mau aman dari senggolan ichiro, nih pakai saja mobil ini.

saingan ichiro

saingan ichiro

saingan ichiro

Jangan lupa mampir di  Kumpulan Meme Ichiro
Sutan Bhatoegana Resmi Jadi Tahanan KPK

Sutan Bhatoegana Resmi Jadi Tahanan KPK

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Sutan BhatoeganaSutan Bhatoegana resmi ditahan KPK setelah penyidik KPK memeriksa mantan Ketua Komisi VII DPR RI tersebut selama sembilan jam. Sebelumnya Sutan Bhatoegana ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu, 14 Mei 2014. dalam dugaan korupsi terkait dengan pembahasan anggaran APBN-P tahun 2013 di Kementerian ESDM.
Selama diperiksa KPK, Sutan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pembahasan anggaran APBN-P tahun 2013 di Kementerian ESDM. Sesaat sebelum masuk ke dalam mobil tahanan, politisi Partai Demokrat itu masih sempat melempar senyum kepada awak media yang memberondongnya dengan berbagai pertanyaan. Kepada wartawan, Sutan yang khas dengan jargon ‘ngeri-ngeri sedap’ ini menyatakan akan mengikuti aturan yang berlaku.
Sutan Bhatoegana
Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha Sutan akan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta untuk 20 hari pertama. Priharsa mengatakan, penahanan terhadap Sutan dilakukan untuk kepentingan penyidikan. 
Sesuai prosedur internal, maka sejak Sutan resmi status tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek di Kementerian ESDM, Sutan langsung non-aktif dari semua jabatan struktural di partai. Baik sebagai Ketua DPP PD dan Wakil Ketua Fraksi PD.
Atas kasus tersebut, Sutan diduga melanggar Pasal 12 B atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Menguak Keterlibatan Bambang Widjojanto di Sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah

Menguak Keterlibatan Bambang Widjojanto di Sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah

Berita penangkapan wakil ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim menjadi informasi hangat hari ini. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap Bareskrim Mabes Polri usai mengantar anaknya ke sekolah. Semula, penangkapan mantan dosen Universitas Trisakti itu simpang siur karena Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti membantah telah melakukan penangkapan. Namun, akhirnya Mabes Polri melalui Kadiv Humasnya Irjen Pol Ronny Sompie membenarkan adanya penangkapan tersebut.
Dalam keterangan persnya, Ronny mengatakan, Bambang ditetapkan menjadi tersangka karena memerintahkan seseorang untuk memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Bambang dikenai Pasal 242 Juncto 255 KUHP karena memerintahkan seseorang memberi keterangan palsu di persidangan dengan ancaman tujuh tahun penjara.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto
Sebelumnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar dalam keterangannya saat menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pernah mengemukakan upaya Bambang meminta tolong terkait sengketa pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. KPK pun diminta menyelidiki ada tidaknya upaya yang dilakukan Bambang tersebut.
”Kala itu Bambang meminta‎ AM (Akil Mochtar) sebagai Ketua Panel dalam kasus sengketa Pilkada Kotawaringin Barat untuk bisa membantu agar kliennya bisa memenangkan sengketa,” ujar Koordinator Laskar Pemuda Anti Korupsi (LAPAK), Yovi Deviansyah, 30 Oktober 2010 silam.
Bambang diduga memilki keterlibatan dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat 2011 di MK. Karena itu Yovi pun menyarankan, Bambang yang saat ini merupakan Wakil Ketua KPK mengundurkan diri dari jabatannya agar penyelidikan dan penyidikan KPK terkait dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat tak terganggu konflik kepentingan.
Lebih lanjut Yovi menegaskan, pernyataan Akil sepatutnya tidak dianggap angin lalu. Sebab kasus dugaan suap sengketa pilkada di MK yang menjerat Akil Mochtar telah menyeret sejumlah kepala daerah. ”Perlu kita ketahui bahwa kasus Akil telah menyeret kepala-kepala daerah dalam kasus suap sengketa Pilkada,” imbuh Yovi.
Terkait sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah pernah dikemukakan Akil Mochtar pada Senin, 16 Juni 2014. Akil yang juga terjerat kasus suap Pilkada MK saat itu tengah menghadapi sidang tuntutan terkait status terdakwanya dalam kasus dugaan suap Pilkada di MK dan pencucian uang.
Akil menyebut Bambang Widjojanto yang dahulu berprofesi sebagai advokat pernah satu mobil dengannya dan membahas soal sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. ”Dia pernah satu mobil sama saya, dari MK sampai Pasarminggu saya antar, ngomong soal perkara juga, perkara Kotawaringin Barat, tanya sama dia, kan dia pengacaranya. Tapi enggak ada janji. Saksinya ada, ajudan saya. Malam hari itu,” tegas Akil.
Sementara itu Bambang membantah dugaan dirinya pernah meminta tolong kepada Akil tentang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Hal itu dikemukakan Bambang pada Rabu 5 Oktober 2014, menanggapi tudingan Bupati Tapanuli Tengah, Bonaran Situmeang. Sebab Bonaran juga menyebut soal adanya permintaan tolong yang dikemukakan Bambang kepada Akil Mochtar.
Bambang menegaskan, saat masih berprofesi sebagai pengacara tidak pernah terlibat dalam urusan suap. Untuk itu Bambang pun membantah pernyataan Bonaran yang mengutip pledoi atau nota pembelaan Akil Mochtar.

Pernyataan Bupati dan wakil Bupati Kotawaringin Barat

Bupati Kotawaringin Barat yang saat itu tengah bersengketa, Ujang Iskandar, mengatakan, ketika itu Bambang menjadi pengacaranya. Dia membantah  ada saksi palsu yang diajukan untuk memenangkan sengketa itu.
Kata dia, jika Bambang membelanya dalam sengeketa itu, adalah hal yang lumrah.
Ujang kemudian menceritakan, ketika bersengketa di tahun 2010, dia membawa 68 orang saksi. “Keadaan saat itu sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, karena rival saya didiskualifikasi,” kata Ujang.
Menurut Ujang, saksi yang bernama Ratna Mutiara yang divonis lima bulan oleh Polri karena terbukti menjadi saksi palsu, tidak ada kaitan dengan kasusnya yang diduga melibatkan Bambang Widjojanto.
“Itu lain kasusnya, Ibu Ratna itu saat menyampaikan itu tidak ada kaitannya dengan pemilukada, karena beliau menyampaikan bahwa si rival saya saat itu menjanjikan salah satu oknum kepala desa. Setelah dicek, keterangan Ibu Ratna itu tidak betul. Makanya langsung diperkarakan,” Ujang menjelaskan.
Menurut dia, untuk memperjelas kasus itu Ujang mengusulkan untuk membuka rekaman sidang di MK. “Saya rasa itu bisa dibuka rekamannya di MK,” kata dia.
Menurutnya, Bambang tidak menyuruh seorang saksi untuk berbohong atas kasusnya. Apalagi, kata Ujang, semua saksi saat itu disumpah.
“Kalau disuruh merekayasa, disuruh berbohong, tidaklah. Mereka semua disumpah,” katanya.
Apalagi, kata Ujang, gugatan kasus saksi palsu ini sebenarnya sudah dicabut oleh rivalnya, Sugiyanto. “Masalah saksi palsu ini sudah dicabut oleh Sugiyanto pelaporannya di Mabes Polri,” tuturnya.
Hal senada juga dikatakan oleh Wakil Bupati Kotawaringin Barat. Wakil Bupati Kotawaringin Barat, Bambang Purwanto, membantah mantan pengacaranya, Bambang Widjojanto pernah merekayasa saksi pada sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi 2010.
Menurut dia, selama Bambang mendampingi pasangan Ujang Iskandar – Bambang Purwanto pada sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di MK, tidak pernah mengarahkan saksi untuk menyampaikan keterangan palsu di persidangan. Laporan terkait adanya kesaksian palsu di sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, ujar Bambang, dilaporkan oleh rivalnya saat itu, Sugianto Sabra – Eko Sumarno ke Bareskrim Polri. Dari beberapa saksi yang diperiksa terkait kasus itu, tidak satu pun mengindikasikan adanya kesaksian palsu itu.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto Ditangkap Polisi [Drama KPK vs Polri]

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto Ditangkap Polisi [Drama KPK vs Polri]

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) ditangkap petugas Bareskrim pagi tadi. Bambang ditangkap saat mengantar anaknya ke sekolah. Menurut Barekskrim Polri, Bambang Widjojantoditangkap terkait kasus kesaksian palsu pada sidang sengketa Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi (MK) sekitar Juli 2010. Penangkapan wakil ketua KPK menimbulkan kesan di masyarakat bahwa Polri membuat serangan balasan setelah komjen Budi Gunawan dijadikan tersangka oleh KPK beberapa waktu lalu walaupun Institusi Polri membantah pendapat tersebut.

Kasus Komjen Budi Dipingpong dari KPK-Kejagung-Polri

Latar Belakang Penangkapan Wakil Ketua KPK

Sejak Calon Kapolri Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, terjadi perubahan besar di tubuh Polri. Diantaranya adalah penggantian Kapolri Jendral Sutarman sebelum waktunya dan juga penggantian Kepala Bareskrim . Orang-orang yang diganti ini disinyalir pro terhadap KPK. Setelah melakukan penggantian terdapat posisi penting di Kepolisian, Kabareskrim Baru membuat kejutan dengan menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Menurut Kadiv humas polri penangkapan Bambang yang tiba-tiba karena berdasarkan laporan masyarakat pada tanggal 15 Januari 2015 lalu terkait kasus kesaksian palsu pada sidang sengketa Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi (MK) sekitar Juli 2010.

Jokowi, KPK, Polri

Siapa yang melaporkan Bambang Widjojanto?

Mantan Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sugianto Sabran, menjadi pelapor kasus keterangan palsu pada sidang sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Kotawaringin Barat yang membuat Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto ditangkap polisi hari ini. Sugianto yang melaporkan Bambang Widjojanto ke Badan Reserse Kriminal, Mabes Polri, terkait kasus kesaksian palsu pada sidang sengketa Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi (MK) sekitar Juli 2010. Berdasarkan penelusuran, pelapor Sugianto Sabran tercatat anggota Komisi III DPR RI dari PDIP periode 2009-2014 dari Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah.

Tanggapan Jokowi Soal KPK vs Polri

Sementara itu Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan para pejabat KPK, Polri, Kejaksaan Agung dan beberapa anggota kabinetnya menyusul penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareksrim, Polri.

“Saya meminta agar institusi Polri-KPK tidak terjadi gesekan dalam menjalankan tugas masing-masing,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers di Istana Bogor, hari ini.

Wakapolri Badrodin Haiti menyatakan pihaknya telah ada kesepakatan dengan KPK terkait penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) bahwa setelah pemeriksaan selesai maka tidak akan dilakukan penahanan terhadap BW. Dalam pertemuan dengan Presiden , pihaknya mendapatkan instruksi untuk tidak terpengaruh, tetap obyektif, dan menjaga agar tidak ada tindakan-tindakan di luar yang mempengaruhi obyektivitas penegakan hukum institusi Polri.
Penembakan Aktivis Anti Korupsi Bangkalan, KPK Kehilangan Saksi Kunci

Penembakan Aktivis Anti Korupsi Bangkalan, KPK Kehilangan Saksi Kunci

Mathur Husairi seorang aktivis anti korupsi bangkalan ditembak oleh orang tak dikenal di dekat rumahnya di Jalan Teuku Umar, Bangkalan, Selasa pukul 02.00 WIB. Aktivis LSM CiDE tersebut ditembak orang tak di kenal pada saat membuka pagar rumahnya. Menurut Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono Pelaku menembak satu kali dan mengenai perut korban, lalu pelaku lari ke arah selatan dengan menggunakan sepeda motor. Mathur Husairi mengalami luka parah pada bagian pinggang sebelah kanan. Mathur sempat dilarikan ke RSUD Bangkalan dan akhirnya dirujuk ke RSUD dr Soetomo Surabaya.

Keadaan Mathur Husairi

Kronologi Penembakan Aktivis Anti Korupsi Mathur Husain

Kejadian penembakan bermula ketika korban melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat yang membahas tentang kasus korupsi di Bangkalan. Setelah selesai, korban pulang dengan menaiki mobil Avanza bernomor polisi M 307 HA warna abu-abu metalik miliknya sendirian. Setibanya di depan rumahnya, dia turun dari mobil dan membuka pintu pagar, dan saat itu korban langsung ditembak orang tak dikenal. Pelaku mengendarai sepeda motor, dan diduga, korban telah dibuntuti pelaku sejak dalam perjalanan. Akibatnya, korban Mathur Husairi mengalami luka parah pada bagian pinggang sebelah kanan.
selama ini, Mathur dikenal aktivis LSM yang kritis menyikapi kebijakan dan aksi tindak korupsi di Pemkab Bangkalan. Beberapa pihak berpendapat bahwa pria misterius yang menembak Mathur itu ada kaitannya dengan Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin Imron, yang saat ini telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebelumnya, Ketua LSM CiDE Bangkalan Mathur Husairi menilai aksi ‘Gempur’ (Gerakan Masyarakat Peduli Ra Fuad) yang menggelar unjuk rasa untuk meminta KPK menerapkan azas praduga tak bersalah dalam pemeriksaan KHR Fuad Amin, sebagai hal yang tak berpengaruh. Sementara itu, para aktivis ‘Gempur’ menilai Fuad Amin merupakan ‘korban’, karena Fuad Amin adalah sosok pimpinan dan panutan masyarakat Bangkalan. Gempur meminta KPK memberikan kepastian hukum terhadap Fuad Amin dengan prinsip hukum yang adil dan bijaksana serta mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam proses hukum yang ada. 

Mathur saksi kunci KPK

Sementara itu dilansir dari Tempo, Kasus penembakan aktivis Mathur Husairi oleh orang tak dikenal, diduga dilatarbelakangi statusnya sebagai saksi kunci KPK di pengadilan. Mathur akan diminta keterangannya untuk membongkar seluruh praktek korupsi yang diduga dilakukan Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron dan kroninya selama 10 tahun menjadi bupati Bangkalan.

Terkait kasus dugaan korupsi di Bangkalan, pada 2 Desember 2014 lalu, KPK menangkap tangan Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin Imron karena diduga menerima suap jual beli gas alam di Bangkalan dari Direktur PT Media Karya Sentosa, Antonio Bambang Djatmiko.

PT Media Karya Sentosa diketahui bermitra dengan perusahaan daerah setempat bernama PD Sumber Daya dalam menyalurkan gas hasil pembelian dari PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore untuk pembangkit tenaga gas di Gili Timur Bangkalan dan Gresik.

Fuad Amin yang kini mendekam di Rutan Pomdam Jaya Guntur tersebut dijerat dengan Pasal 12 huruf a huruf b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 Juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Tak hanya itu, Fuad Amin juga menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan jeratan Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 dan Pasal 3 ayat (1) UU No 15/2002 yang diubah dengan UU No 25/2003. [F-5/ARS/L-8]

Menurut rekan Mathur, Mahmudi Ibnu Khotib Dia bercerita, KPK memintanya jadi saksi kasus Fuad dan dia siap untuk bersaksi. Kesanggupan Mathur untuk bersaksi, kata Mahmudi, diduga membuat para kroni Fuad di Bangkalan gerah. Agar bungkam tak bisa bersaksi, ia ditembak. Mahmudi juga meluruskan, malam sebelum penembakan, Mathur memang melakukan pertemuan. Namun bukan dengan tokoh masyarakat, melainkan dengan para pegiat anti korupsi Bangkalan.
Cerita Konflik di Tubuh Polri dan Hubungannya dengan KPK

Cerita Konflik di Tubuh Polri dan Hubungannya dengan KPK

Baru-baru ini Presiden Jokowi mencopot Kepala Bareskrim Mabes Polri Komjen Pol Suhardi Alius. Setelah dicopot dari jabatan kabareskrim mabes polri, Suhardi dipindahkan ke ke Lemhannas. Sementara kabar santer yang beredar, posisi kabareskrim saat ini akan dialihkan kepada Irjen Budi Waseso. Tak cuma Suhardi, pergantian di pucuk pimpinan Mabes Polri juga terjadi. Wakapolri Komjen Badrodin Haiti diangkat menjadi Plt Kapolri untuk menggantikan Sutarman.

Ada apa di balik pencopotan Kabareskrim (Suhardi)?

Dikutip dari merdeka.com, Diduga kuat pencopotan itu masih ada hubungannya dengan masalah pencalonan kapolri Komjen Budi Gunawan. Dipindahnya Suhardi dari Bareskrim ke Lemhanas tidak berselang lama dari pengumuman tersangka Budi Gunawan oleh KPK. Informasi yang dihimpun, Suhardi menjadi salah satu jenderal yang tidak setuju jika Budi Gunawan menjadi Kapolri. Suhardi bahkan yang melengkapi berkas rekening gendut milik Budi Gunawan ke KPK. Dengan berkas ini, KPK pun bergerak cepat dan langsung menetapkan Budi Gunawan menjadi tersangka gratifikasi sehingga langkah mantan ajudan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri itu menjadi tidak mulus.

budi gunawan

Internal kepolisian dikabarkan berang dengan tindakan Suhardi yang dianggap mengumar borok institusi sendiri. Para petinggi Polri sudah menyebutkan ada jenderal yang berkhianat. Diduga Suhardi adalah jenderal itu.  Kepada sejumlah media, Komjen Suhardi Alius mengaku difitnah soal isu melempar sejumlah dokumen penting rekening para jenderal untuk konsumsi KPK. Selama ini Suhardi memang dikenal dekat dengan KPK. 
Hubungan KPK dan Polri memang sering tidak akur. Sedikitnya, perseteruan Cicak dan Buaya sudah terjadi dua kali. Sebut saja ketika KPK menangani kasus Bank Century pada 2009 lalu, saat itu Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji menuding jika pimpinan KPK saat itu melakukan penyadapan terhadap petinggi Polri. Tak lama setelah itu, Polri menetapkan dua pimpinan KPK, Bibit S Rianto dan Chandra Hamzah dalam sangkaan menerima suap Anggodo Widjojo. Kasus itu benar-benar menjadi sorotan publik. Kelak malah Komjen Susno Duadji yang dibui dalam kasus korupsi pengamanan Pilkada Jabar.
Perseteruan Polri dan KPK kembali memanas saat KPK mengusut kasus korupsi pengadaan simulator SIM di Korlantas Mabes Polri. Tidak tanggung-tanggung, KPK menetapkan Kakorlantas saat itu, Komjen Pol Djoko Susilo sebagai tersangka. Kala itu, gedung KPK pun sampai diserbu oleh anggota polisi berpakaian preman. Penyidik KPK bernama Novel Baswedan bahkan sempat diungkit kasusnya oleh Polri. KPK menang di kasus ini. Irjen Djoko dibui dalam kasus ini. Begitu juga Brigjen Didik, saat ini masih menghadapi meja hijau.
Perseteruan di tubuh Polri ini juga dibenarkan oleh Ketua Indonesia Police Watch, Neta S Pane. Menurut dia, memang ada sejumlah jenderal yang tak ingin Budi Gunawan menjadi Kapolri.
“Ada tiga perwira tinggi aktif yang berusaha secara keras menjatuhkan Budi Gunawan jadi Kapolri baru. Satu tidak suka, merasa lebih pantas, dan jika ini terjadi kesemrawutan akan jatuh ke dia,” kata Neta.
Lanjut dia, dari ketiga perwira tinggi tersebut ada yang mencoba membujuk Kompolnas mencoret nama Budi Gunawan untuk diajukan ke Presiden Joko Widodo. Namun, dia enggan menyebut nama perwira tinggi itu.
“Dua hari sebelum KPK menetapkan Budi Gunawan jadi tersangka salah satu dari tiga orang ini melobi Kompolnas untuk menjatuhkan Budi Gunawan. Tapi saya tidak akan sebutkan namanya,” pungkas dia.
Hiruk pikuk internal Polri ini pun sudah terdengar sampai ke Senayan. Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto tak heran jika akhirnya Suhardi dipindah dari Bareskrim ke Lemhanas. Dia mengaku juga mendengar kabar bahwa Bareskrim yang melaporkan rekening gendut Budi Gunawan ke KPK.
Namun demikian, dia belum dapat memastikan apakah betul Suhardi yang melaporkan Budi Gunawan ke KPK. Menurut dia, hal ini masih harus dikonfirmasi lagi.

Profil Singkat Kabareskrim baru Irjen Budi Waseso

Budi Waseso dulunya adalah Kapolda Gorontalo. Jenderal bintang dua ini masih seangkatan dengan Suhardi, yakni angkatan 1985. Sebelum dikabarkan menjadi kabareskrim, jabatan terakhir Budi adalah Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri (Sespimti).
Hingga kini Mabes Polri dan pihak Istana belum memberikan keterangan resmi soal perombakan posisi dadakan di Korps Bhayangkara.

Sutarman Dicopot, Budi Gunawan Ditunda, Badrodin Haiti Plt Kapolri

Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menunda pelantikan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. Presiden tidak membatalkan penunjukan Budi sebagai Kapolri.Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian Jenderal Sutarman sebagai Kapolri. Presiden Jokowi menegaskan, Sutarman yang juga pernah menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya diberhentikan secara hormat.
Sebagai gantinya, Wakil Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti akan melaksana tugas, wewenang, dan tanggung jawab Kapolri.

“Berhubung Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sedang menjalani proses hukum, maka kami pandang perlu untuk menunda pengangkatan sebagai Kepala Kepolisian RI. Jadi menunda, bukan membatalkan, ini yang perlu digarisbawahi,” kata Jokowi.

Calon Kapolri Pilihan Jokowi Budi Gunawan Ditetapkan Tersangka Oleh KPK

Calon Kapolri Pilihan Jokowi Budi Gunawan Ditetapkan Tersangka Oleh KPK

Presiden RI Joko Widodo tersentak dengan pernyataan KPK yang mengumumkan Budi Gunawan sebagai tersangka. Budi Gunawan merupakan calon tunggal kapolri pilihan Jokowi untuk diajukan ke DPR. Pernyataan KPK ini sangat mengejutkan Presiden Jokowi. Menurut Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella, KPK telah mempermalukan Presiden Joko Widodo karena menetapkan Budi sebagai tersangka saat proses pemilihan calon kapolri mulai berjalan di DPR.
KPK menetapkan Budi sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi sejak tanggal 12 Januari 2015. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, setelah ini, KPK akan menyampaikan pernyataan resmi mengenai penetapan Budi sebagai tersangka kepada Presiden dan Polri. Budi Gunawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, dan Pasal 11 atau 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana. Pencalonan Komjen Budi Gunawan untuk menjadi pucuk pimpinan di korps Bhayangkara pun terancam gagal. Beberapa fraksi di parlemen meminta agar uji kepatutan dan kelayakan ditunda.

Budi diduga menerima duit haram sejak menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Mabes Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di Kepolisian RI. Terkait penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka, Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mendesak Presiden Joko Widodo untuk menarik mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri tersebut sebagai calon Kapolri. Menurutnya, proses fit and proper test yang dilakukan Komisi III DPR RI.

Jokowi-Abraham Samad
Sebelumnya Sekretaris Kompolnas Syafriadi Cut Ali menunjukkan dukungan lembaganya atas pencalonan Budi. Bagi Kompolnas, Komjen Budi Gunawan sama sekali tidak bermasalah. Ia mengungkapkan, rekening gendut yang diduga dimiliki Komjen Budi Gunawan pada tahun 2010 sudah dinyatakan bersih. Meski demikian, ia mengakui bahwa Kompolnas memang tidak melibatkan KPK dan PPATK, mengingat waktu yang sangat singkat. Kompolnas merasa sudah memiliki data cukup dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap semua kandidat yang juga ikut dalam seleksi calon kepala Polri pada tahun 2013 itu. 
Keyakinan atas sosok Budi juga diungkapkan oleh Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Andi mengatakan, pemerintah menggunakan asas praduga tak bersalah terhadap Budi Gunawan. Ia juga memastikan bahwa Presiden sudah menimbang secara matang sebelum memutuskan mengajukan Budi Gunawan sebagai calon kepala Polri.
“Isu ini muncul 2008, lalu 2010, muncul lagi saat seleksi kabinet, tetapi sampai hari ini tidak ada tindakan hukum apa pun. Presiden tidak bisa menggunakan isu negatif dalam melakukan seleksi,” kata Andi. 
Saat ditanya, mengapa ada mekanisme yang berbeda saat Presiden Jokowi menjaring para menteri Kabinet Kerja dengan seleksi calon kepala Polri yang tak melibatkan KPK dan PPATK, Andi justru balik bertanya. 
“Sebelumnya, presiden memilih KSAL dan KSAU juga tanpa KPK dan PPATK, kenapa tidak ada yang bersuara? Ini murni hak prerogatif presiden dalam menentukan mana yang perlu pakai lembaga lain, mana yang tidak, karena pada dasarnya tidak ada kewajiban melibatkan KPK karena dalam undang-undang hanya menyebutkan Kompolnas,” ujar Andi.
Adapun Jokowi turut “irit bicara” terkait polemik pencalonan Budi Gunawan. Dia hanya menyebutkan, pemilihan Komjen Budi Gunawan dilakukan atas rekomendasi Kompolnas.
sumber : kompas.com
Serba-Serbi Tilang, Pelanggaran dan Denda

Serba-Serbi Tilang, Pelanggaran dan Denda

Tilang kendaraan di jalan raya ada peraturannya sob. Kamu yang sering kena tilang pasti karena sering melanggar peraturan lalu lintas. Tips biar gak kena tilang polisi, ya kamu harus ikuti peraturan yang ada. Dalam asrtikel kali ini, admin akan membahas mengenai serba-serbi tilang sebagai pengetahuan dalam berkendara agar lebih hati-hati. 
kena tilang polisi
Tilang adalah bukti pelanggaran,dimana berkas tilang itu ada 5 rangkap :

  1. MERAH : diberikan pada pelanggar yg tdk koperatif dengan petugas dan tidak mengaku salah, diselesaikan dengan sidang di pengadilan
  2. BIRU : diberikan pada pelanggar yg kooperatif dgn petugas mengaku salah, berlaku denda maksimal, denda disetorkan melalui bank yang ditunjuk
  3. HIJAU : untuk pengadilan
  4. PUTIH : untuk kejaksaan
  5. KUNING : untuk arsip POLRI
Tilang menggunakan system BAP singkat dan bersifat verztek (pelanggar dapat diwakilkan pada saat sidang )jadi tidak ada hubungannya dengan slip merah atau biru,dua2nya dapat diwakilkan.
Untuk denda-denda  di daftar tilang adalah denda maksimal yang harus dibayarkan jika pelanggar tdk hadir sidang, denda itu bisa berkurang jika kamu sekalian hadir sendiri di sidang dan bicara langsung dengan hakim. Saat ini menurut UU Polri tdk dapat menerima titipan denda,adapun jika kamu minta diwakilkan pada sidang,kamu harus menyetor langsung ke Negara via bank,seterusnya bukti setor tadi yg harus diserahkan ke Polri untuk dibawa ke sidang.

Kode Jenis-Jenis Pelanggaran dan Tilang

-LB : luka berat
-LR : luka ringan
-MD : meninggal dunia
-Laka: kecelakaan lalu lintas
-Rambu dkk : smw petunjuk jalan,marka jalan(gari2 putih),traffic light,side bar,fasilitas pejalan kaki
-APIL : traffic light
-Ranmor : kendaraan bermotor
-R2 : roda 2
-R4 : roda 4
-TNKB : plat nomor
-STCK : surat tanda coba kendaraan
-Komponen utama : spion,speedo,lampu2(warna sesuai ketentuan),knalpot,klakson,ban(layak pakai)
-tEmergency kit : kunci2 roda,p3k,segitiga hazard,ban cadangan,dongkrak

Daftar Denda Tilang

Pasal 273 = penyelenggara jalan yg tidak segera membetulkan jalan rusak sehingga menimbulkan korban laka
(1)LR : 6 bln /12 juta
(2)LB : 1 tahun / 24 juta
(3)MD :5 tahun / 120 juta
(4) penyelenggara jalan tdk memasang tanda pada jalan rusak atau sdg perbaikan:6 bln /1,5 juta
Pasal 274 = melakukan perbuatan mengganggu fungsi jalan hingga laka : 1 tahun / 24 juta
Pasal 275 = (1)melakukan perbuatan yg mengganggu Rambu dkk : 1 bln / 250 ribu
(2)melakukan perbuatan yg merusak Rambu dkk: 2 tahun / 50 juta
Pasal 278 = ranmor yang tdk dilengkapi emergency kit : 1 bln / 250 ribu
Pasal 279 = ranmor yg dipasang perlengkapan yg mengganggu kslmatan lalulintas : 2 bln / 500ribu
Pasal 280 = ranmor yg tidak ada TNKB / tidak sesuai spektek dari POLRI: 2 bln / 500 ribu
Pasal 281 = pengemudi tidak punya SIM : 4 bln / 1 juta
Pasal 282 = pengemudi tdk mematuhi perintah petugas(dsruh minggir/brhenti) : 1 bln / 250 ribu
Pasal 283 = melakukan tindakan lain yg mngganggu konsentrasi saat mengemudi(pake hape dll) : 3 bln / 750 ribu
Pasal 284 = tdk mengutamakn keselamatan pejalan kaki dan pesepeda : 2 bln / 500 ribu
Pasal 285 = (1)R2 tdk mmnuhi prsyrtan thknis n laik jlan,tdk lengkap komponen utamanya : 1 bln / 250 ribu
(2)R4 atau lebih yg tdk layak jalan & tdk lengkap komponen utamanya : 2 bln / 500 ribu
Pasal 287 = mlanggar(1)rambu2 : 2 bln / 500 ribu
(2)APIL : 2 bln / 500 ribu
(3)aturan gerakan lantas : 1 bln / 250 ribu
(4)hak utama kendaraan dengan sirine n rotator : 1 bln / 250 ribu
(5)batas kecepatan : 2 bln / 500 ribu
(6)tata cara penggandengan : 1 bln / 500 ribu
Pasal 288 = (1)tdk ada STNK/STCK : 2 bln / 500 ribu
(2)tdk dapat mnnjukkan SIM: 1 bln / 250 ribu
(3)tdk ada surat uji berkala utk ranmor angkutan umum dan barang : 2 bulan / 500 ribu
Pasal 289 = tdk pake seat belt : 1 bln / 250 ribu
Pasal 290 = ranmor pickup/bak yg mengangkut orang tdk ada rumah2 ato tdk pake helm/ seat belt : 
1 bln / 500 ribu
Pasal 291 = (1)tdk pake helm SNI/standar lain yg diatasnya : 1 bln / 250 ribu
(2)penumpang R2 tdk pake helm : 1 bln / 250 ribu
Pasal 292 = R2 membonceng > 1 orang tanpa kereta gandeng/samping : 1 bln / 500 ribu
Pasal 293 = (1)ranmor tdk mnyalakan lampu pada malam hari : 1 bln / 250 ribu
(2)R2 tdk mnylakan lampu utamapada siang hari : 1 bln / 100 ribu
Pasal 294 = berbelok tdk menggunakan lampu sein ato isyarat tangan : 1 bln / 250 ribu
Pasal 295 = berpindah jalur/menyalip tidak menggunakan lampu sein atau isyarat tangan : 1 bln / 250 ribu
Pasal 297 = balapan liar di jalan2 umum : 1 tahun / 3 juta
Pasal 310 = (1)lalai dlm berkendara hingga laka : 6 bln / 1 juta
(2)lalai dlm berkendara hingga laka LR : 1 tahun / 2 juta
(3)lalai dlm berkendara hingga laka LB : 5 tahun / 10 juta
(4)lalai dlm berkendara hingga laka MD : 6 tahun / 12 juta
Pasal 311 = (1)sengaja mengemudi yg membahayakan(ugal2an) : 1 tahun / 3 juta
(2)sengaja mengemudi yg membahayakan hingga laka : 2 tahun / 4 juta
(3)sengaja mengemudi yg membahayakan hingga laka LR : 4 tahun / 8 juta
(4)sengaja mengemudi yg membahayakan hingga laka LB : 10 tahun / 20 juta
(5)sengaja mengemudi yg membahayakan hingga laka MD : 12 tahun / 24 juta
Pasal 312 = jika terlibat laka tp tdk berhenti,menolong,lapor polisi : 3 tahun / 75 juta

Undang-Undang lalu lintas

PP 32 th 2011 ttg MANAJEMEN DAN REKAYASA, ANALISIS DAMPAK, SERTA MANAJEMEN KEBUTUHAN LALU LINTAS
PP 37 th 2011 ttg FORUM LLAJ
PP 55 th 2012 ttg KENDARAAN
PP 80 th 2012 ttg PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR
Perkap 5 th 2012 ttg Registrasi dan Indentifikasi Kendaraan
Perkap 9 th 2012 ttg SIM+lampirannya
PP 50 th 2010 ttg Penerimaan Negara Bukan Pajak di POLRI

Baca juga Inilah besaran denda pelanggaran lalu lintas

Sumber : forum kepolisian kaskus.

Dirut PT.Pos Indonesia Ditetapkan Sebagai Tersangka

Dirut PT.Pos Indonesia Ditetapkan Sebagai Tersangka

Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama PT.POS Indonesia Budi Setiawan sebagai tersangka. Dikutip dari antara, Budi ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan alat layanan informasi dan komunikasi di perusahaan itu tahun anggaran 2013.
Budi Setiawan
Penetapan Dirut PT.Pos sebagai tersangka baru itu diputuskan setelah penyidik menemukan alat bukti permulaan keterlibatannya Dirut PT Pos Indonesia dalam kasus itu. Penetapan ini sesuai Sprindik: 100/F.2/Fd.1/10/2014 tanggal 21 Oktober 2014.
Dua tersangka lainnya, yakni M, pejabat PT Pos Indonesia dan E selaku direktur perusahaan rekanan pengadaan alat tersebut. Kejagung pada awal September 2014 telah menyita sejumlah alat Portable Data Terminal (PDT) atau alat layanan informasi dan komunikasi dari PT Kantor Pos Besar Area IV Jakarta. alat tersebut merupakan alat yang digunakan petugas di lapangan untuk memudahkan kontrol pengantaran barang. Pada kenyataannya,  alat itu tidak berfungsi alias tidak bisa dipakai hingga negara berpotensi mengalami kerugian mencapai Rp10,5 miliar.
Nasib Hukum Tukang Sate Hina Jokowi

Nasib Hukum Tukang Sate Hina Jokowi

Penyidik Polri masih memproses kasus yang melibatkan pemuda berusia 24 tahun bernama Muhammad Arsad alias Imen. Sebelumnya, MA dilaporkan oleh politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Henry Yosodiningrat pada 27 Juli 2014. MA yang sehari-hari bekerja sebagai tukang tusuk sate itu dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran gambar pornografi terhadap Joko Widodo. Kemudian pada hari Kamis 23 Oktober 2014, MA ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mabes Polri.
akun facebook tersangka
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dalam akun Facebooknya, Imen memotong wajah Jokowi dan Mantan Presiden RI Megawati. Kemudian wajah mereka ditempelkan atau disambungkan ke sejumlah foto model porno yang tengah bugil, dalam berbagai adegan. Kemudian, Arsyad mem-posting foto-foto hasil sambungannya itu ke akun Facebook miliknya. Bukan hanya itu, di foto tersebut, dia juga menyertakan komentar yang dinilai tidak pantas.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Kamil Razak, menjelaskan, kasus Imen hina jokowi bukan merupakan delik aduan. Tanpa dilaporkan pun, kata Kamil, polisi berhak melakukan tindakan penyidikan.”Jadi dalam kasus ini kami menemukan bukan hanya sekedar kata-kata, tapi ada unsur pornografi dan hal itu sangat tidak pantas. Jadi dia dikenakan UU ITE dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara,” ungkap Kamil saat ditemui di Gedung Bareskrim, Jakarta, Kamis 30 Oktober 2014.
Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa empat orang saksi. Meski demikian, Kamil enggan membeberkan siapa saja saksi yang telah diperiksa oleh penyidik. Saat ditanyakan mengenai adanya upaya mediasi di antara Jokowi dan Arsad, Kamil dengan tegas mengatakan bahwa itu adalah hak keduanya. Polisi tidak memiliki kewenangan untuk menghalang-halangi mediasi.
Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, ikut angkat bicara terkait dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran gambar pornografi terhadap Presiden Joko Widodo yang dilakukan warga Ciracas Jakarta Timur, Muhammad Arsyad alias MA.JK juga menegaskan bahwa sikap keluarga MA yang bersedia meminta maaf kepada Jokowi hanya soal personal. Namun, tidak akan mempengaruhi proses hukum yang berlaku.