Ada Aturannya Loh, Presiden Joko Widodo Harus Dipanggil “Yang Terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi”

Ada Aturannya Loh, Presiden Joko Widodo Harus Dipanggil “Yang Terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi”

Pemerintah melalui kementerian dalam negeri mengeluarkan suatu peraturan yang menurut saya cukup unik. Melalui surat Edaran resmi kemendagri bernomor 100/449/SJ, pemerintah mengatur tentang pemanggilan nama presiden Joko Widodo. Dalam surat tersebut tercantum aturan untuk menyebutkan nama Joko widodo dalam acara kenegaraan menjadi “Yang Terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi’ . Surat itu ditujukan bagi sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Surat ditandatangani an Mendagri dan ditandatangani Sekjen Kemendagri Yuswandi A Temenggung.

surat edaran kemendagri terkait penyebutan nama presiden

Isi lengkap surat edaran kemendagri terkait penyebutan nama presiden.

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia pada saat pertemuan Bapak Presiden Republik Indonesia dengan para bupati se wilayah pulau Sumatra pada hari Kamis, 22 januari 2015 bertempat di Istana kepresidenan bogor , bersama ini disampaikan bahwa untuk keseragaman dalam penyebutan nama dan Jabatan bapak presiden republik Indonesia pada saat acara resmi kenegaraan maupun kunjungan kerja di provinsi, kabupaten dan kota, penyebutannya  sebagai berikut :

YANG TERHORMAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA BAPAK JOKOWI 


Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan maklum.
Aturan 
penyebutan nama presiden
  sudah mulai dijalankan sejak beberapa pekan terakhir. Kenapa penyebutan nama harus sampai diatur? Juru Bicara Kemendagri Dodi Riyadmadji menjelaskan, kesepakatan penyebutan nama itu diambil ketika pertemuan antara bupati dan wali kota pada Kamis 22 Januari 2015 di Istana Bogor. Di sana, banyak kepala daerah yang menanyakan penyebutan yang resmi untuk presiden dalam acara resmi. Akhirnya disepakatilah agar memakai nama ‘Jokowi‘ bukan ‘Joko Widodo‘. Surat edaran itu dibuat agar tidak terjadi kebingungan di daerah. Jokowi dan para kepala daerah, termasuk Mendagri Tjahjo Kumolo sudah menyepakati hal tersebut.


Cerita Ichiro, Tertibkan Kendaraan yang Melanggar Lalu Lintas

Cerita Ichiro, Tertibkan Kendaraan yang Melanggar Lalu Lintas

Beberapa hari terakhir sosok ichiro mengehebohkan media. Siapa sih ichiro kok bisa sampai terkenal gitu?
Ichiro adalah nama sebuah mobil off road yang dikemudikan oleh seseorang yang bernama Andi Wenas. Ichiro beberapa kali memberi ‘pelajaran’ kepada pengendara lalu lintas yang melanggar peraturan. Aksi Ichiro menjadi pembicaraan di media sosial. Banyak pro dan kontra terkait keberadaan ichiro. Ada yang mendukung ichiro karena membuat lalu lintas tertib dan ada juga yang mencela karena dianggap tindakan ichiro terlalu berlebihan menindak pelanggar lalu lintas di jalan raya. Hujatan, cacian dan makian dialamatkan netizen kepada pemilik mobil Suzuki Vitara putih dengan pelat nomor B 2566 DP yang dimodifikasi menjadi mobil offroad. Aksi sang pengemudi yang dinilai arogan menjadi penyebabnya.Penasaran dengan ichiro, gambar di bawah ini merupakan penampakan ichiro.


KUMPULAN MEME ICHIRO

Ichiro
Ichiro merupakan kendaraan berwarna putih yang sudah dimodifikasi menjadi kendaraan off road. Ban mobil ini sudah diganti dengan roda berukuran besar. Bempernya juga sudah dimodif sehingga lebih kokoh, kuat dan tahan benturan.Mobil ini juga sudah dipasangi beberapa lampu tambahan di dekat lampu utama bagian depan. Pada bagian belakang juga terdapat ban serep berukuran besar. Mobil berjenis suzuki vitara yang beraksesoris offroad dengan full rollbar ini dikenal berani berhadapan dengan mobil/ motor lain yang cara mengemudinya cenderung sembarangan.

Ichiro

Berbagai video aksi Ichiro ‘menertibkan’ pengendara yang melanggar lalu lintas satu persatu tak bisa lagi dilihat dari Youtube. Namun entah kenapa video aksi ichiro di youtube menghilang . Mungkin pemilik Akun Andi Wenas sudah menghapus video tersebut atau memprivasinya.Salah satu aksi Ichiro yang bisa dilihat adalah saat kendaraan off road itu menabrak Metromini yang tiba-tiba saja mundur karena berputar balik di tengah jalan. Video ‘penertiban’ Metromini ini diposting dengan judul ‘Ichiro Vs Metromini’ di Youtube. Pada video berdurasi 18 detik ini terlihat sebuah Metromini 74 hendak mundur untuk berputar balik di tengah padatnya lalu lintas. Namun Ichiro langsung ‘menyeruduk’ bus berkelir oranye ini. Mobil ini langsung menyingkir dari tengah jalan dan memberi jalan untuk Ichiro. Namun video ini sudah tidak ada lagi di Youtube.

video aksi ichiro di youtube

Mau aman dari senggolan ichiro, nih pakai saja mobil ini.

saingan ichiro

saingan ichiro

saingan ichiro

Jangan lupa mampir di  Kumpulan Meme Ichiro
Sutan Bhatoegana Resmi Jadi Tahanan KPK

Sutan Bhatoegana Resmi Jadi Tahanan KPK

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Sutan BhatoeganaSutan Bhatoegana resmi ditahan KPK setelah penyidik KPK memeriksa mantan Ketua Komisi VII DPR RI tersebut selama sembilan jam. Sebelumnya Sutan Bhatoegana ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu, 14 Mei 2014. dalam dugaan korupsi terkait dengan pembahasan anggaran APBN-P tahun 2013 di Kementerian ESDM.
Selama diperiksa KPK, Sutan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pembahasan anggaran APBN-P tahun 2013 di Kementerian ESDM. Sesaat sebelum masuk ke dalam mobil tahanan, politisi Partai Demokrat itu masih sempat melempar senyum kepada awak media yang memberondongnya dengan berbagai pertanyaan. Kepada wartawan, Sutan yang khas dengan jargon ‘ngeri-ngeri sedap’ ini menyatakan akan mengikuti aturan yang berlaku.
Sutan Bhatoegana
Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha Sutan akan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta untuk 20 hari pertama. Priharsa mengatakan, penahanan terhadap Sutan dilakukan untuk kepentingan penyidikan. 
Sesuai prosedur internal, maka sejak Sutan resmi status tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek di Kementerian ESDM, Sutan langsung non-aktif dari semua jabatan struktural di partai. Baik sebagai Ketua DPP PD dan Wakil Ketua Fraksi PD.
Atas kasus tersebut, Sutan diduga melanggar Pasal 12 B atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Terbitkan Artikel Kamu di Semutijo.com

Kabar gembira bagi yang tulisannya ingin diterbitkan di semutijo.com. Mulai hari ini, semutijo.com menerima penulis tamu. Kamu yang mempunyai artikel bagus dan ingin dipublikasikan kamu bisa menerbitkannya disini dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. 
Syarat dan Ketentuan Penulis Artikel di semutijo.com

  1. Artikel original, belum diposting di website/blog manapun.
  2. Tidak boleh mengandung konten sara, judi dan pornografi
  3. Isi artikel menjadi tanggung jawab penulis yang bersangkutan
  4. Semutijo tidak memberikan honor kepada penulis, Namun tidak menutup kemungkinan akan ada reward bagi penulis yang tulisannya masuk dalam 10 besar artikel paling populer di semutijo.com (artikel populer bisa dilihat di sidebar). 
  5. Artikel yang dikirim akan diseleksi lebih dahulu sebelum dipublikasikan. Jadi artikel tidak akan 100 % diterima.
  6. Boleh menyisipkan maksimal 2 link dalam artikel.
  7. Admin tidak membatasi tema artikel. Kamu bebas menentukan sendiri tema artikel
  8. Tidak menerima artikel yang bersifat mempromosikan barang, jasa, link referall dll.
  9. Admin berhak mengedit artikel
  10. Artikel yang akan dikirimkan ditulis dalam Ms.Word dan silahkan dikirimkan melalui email [email protected]
  11. Segala keputusan diterima atau tidaknya artikel mutlak menjadi keputusan admin
  12. Kebijakan ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan

Mengejutkan, Inilah Percakapan Jokowi-Prabowo yang Berhasil Disadap

Mengejutkan, Inilah Percakapan Jokowi-Prabowo yang Berhasil Disadap

Panasnya situasi politik terkait KPK vs Polri membuat Jokowi mengundang Prabowo untuk mendiskusikan masalah kenegaraan . Banyak masyarakat berpendapat Jokowi mengundang Prabowo untuk meminta pendapat dari Ketum Gerindra tersebut  mengenai masalah BW, BG dan AS. Namun ternyata semua itu diluar dugaan. Penasaran dengan isi pembicaraan pertemuan antara Jokowi dan Prabowo, berikut transkipnya.
Isi pembicaraan Jokowi dengan Prabowo di Istana Bogor memang benar-benar membicarakan masalah AS, BG dan BW! Sayangnya apa yang mereka bicarakan benar-benar di luar perkiraan publik atau analis politik manapun. Rakyat harus bersatu dan bergerak menanggapi ini. Transkrip rekap pembicaraan Jokowi Prabowo di Istana Bogor berasal dari hasil sadapan dan rekaman cctv yang bocor ke khalayak luas.

Jokowi-Prabowo

Transkrip Sadapan Pembicaraan Jokowi-Prabowo

29_01_2015 17:06:28 (sumber_cctv)
Prabowo datang di bawah hujan lebat. Dipayungi oleh pengawal pribadi dan disambut oleh pengawal kepresidenan.
29_01_2015 17:09:05 (sumber_cctv)
Prabowo memasuki salah satu ruangan di Istana Bogor. Jokowi terlihat sudah menunggu.
29_01_2015 17:11:23 (sumber_cctv)
Jokowi mengajak bersalaman dan mempersilahkan Prabowo duduk. Mereka berdua duduk berhadapan.
29_01_2015 17:13:41 (sumber_cctv)
Jokowi memberi kode agar semua orang meninggalkan ruangan.
Pintu ruangan tertutup.
29_01_2015 17:14:19 (hasil_penyadapan)
J: ………. (tidak jelas) untuk mempersingkat waktu mungkin sebaiknya kita langsung ke pokok masalah saja Pak Prabowo …
P: Baik Pak Presiden.
29_01_2015 17:14:19 (hasil_penyadapan)
J: … sesuai dengan kesepakatan rahasia yang disampaikan utusan saya, hari ini kita akan membicarakan masalah AS, BG dan BW …… (tidak jelas) …. Akhir-akhir ini ketiganya sangat menyita perhatian publik. Mohon saran dari Pak Prabowo …
P: … sebagai anak bangsa saya akan berusaha membantu sesuai kemampuan saya Pak Presiden.
29_01_2015 17:15:43 (sumber_cctv)
Masing-masing nampak mengeluarkan kotak seukuran buku agenda.
29_01_2015 17:16:11 (sumber_cctv & hasil_penyadapan).
Kotak itu dibuka dan ditaruh di atas meja. Mereka segera membungkuk ke arah kotak tersebut dan memperhatikan dengan seksama barang-barang yang ada di dalamnya.
J: … semua fakta tentang AS, BG dan BW berada di dalam kotak ini Pak Prabowo. Bagaimana menurut pendapat Bapak?
29_01_2015 17:18:47 (sumber_cctv & hasil_penyadapan).
Prabowo mengambil salah satu benda dari dalam kotak milik Jokowi, mengusap-usap dan menerawangnya dengan teliti.
P: Untuk masalah AS (Akik Safir) ini saya bisa memastikan bahwa ini asli Pak. Cuman nampaknya bukan dari kualitas grade A. Sedangkan untuk BG (Batu Giok) ini umum di pasaran. Warnanya agak kurang cemerlang. Secara bentuk dan warna saya lebih tertarik pada yang BW (Bacan Weda).
J: Wah mungkin saya kurang telaten menggosoknya apa ya Pak?
P: Emangnya berapa sering dan berapa lama Bapak menggosoknya?
J: Ya paling-paling menjelang tidur. 10-15 menit mungkin.
P: Ya jelas hasilnya kurang baik lah. Minimal sehari dua kali masing-masing sejam. Jadi gilapnya keluar.
J: Pak Prabowo enak. Bisa gosok batu sepuasnya. Saya baru megang kotak akiknya saja istri saya sudah mrengut.
P: Ha .. ha .. haa …
J: Eh … ngomong-omong tak terasa sudah 30 menit lebih nih Pak. Kita sudah ditunggu wartawan untuk pers conference. Kira-kira apa yang akan kita sampaikan ya Pak?
P: Kita pura-pura habis ngomongin pencak silat saja Pak. Jangan sampai pembicaraan kita masalah AS, BG dan BW ini bocor ke publik …
J: Ha .. ha .. haa … Bocooor. Pak Prabowo belum berubah.
P: Ha .. ha .. haa …
J: Lain kali kita ketemu lagi ya Pak. Kita omongin masalah burung dan kuda.
P: Siap. Saya tunggu undangan berikutnya.
J: Atau kalau ada waktu senggang sekali-kali kita main kartu juga boleh Pak Prabowo.
P: Ha .. ha .. haa … Kartuuu … Pak Jokowi juga belum berubah. Move on donk Pak …
J: Ha .. ha .. haa … Nyinyiirrr …
Kemudian mereka berdua keluar bersama untuk bertemu wartawan sambil masih terus tertawa terbahak-bahak berdua …

Bagaimana menurut penilaian anda?

sumber :kompasiana

Fantastis, Inilah Daftar Lengkap Gaji Baru PNS Pemprov DKI Jakarta 2015

Fantastis, Inilah Daftar Lengkap Gaji Baru PNS Pemprov DKI Jakarta 2015

Demi menghapus tingginya korupsi di pemerintah provinsi DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta  Basuki Tjahaja Purnama melakukan reformasi birokrasi dengan menaikkan gaji Pegawai negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tak tanggung-tanggung,  gaji PNS di Jakarta sekarang rata-rata melebihi anggota dewan. Bayangkan saja, tenaga administrasi saja digaji oleh Ahok lebih dari 17 juta sebulan. 
Kenaikan gaji PNS DKI Jakarta yang sangat fantastis ini membuat iri PNS daerah lain di Indonesia. Dikatakan Ahok, dengan gaji tinggi, diharapkan PNS bisa bekerja secara maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Besarnya gaji yang akan diterima PNS DKI terdiri gaji pokok yang disesuaikan dengan golongan kepegawaian serta tunjangan kinerja daerah (TKD) yang diukur dari kinerja PNS tersebut. Berikut daftar lengkap gaji PNS di lingkungan pemprov DKI Jakarta.

PNS Pemprov DKI Jakarta

Daftar Lengkap Gaji  PNS Pemprov DKI Jakarta 2015

Gaji Pejabat Struktural Pemprov DKI Jakarta

Pemprov DKI Jakarta resmi menghapus honorarium untuk PNS mereka. Sebagai kompensasi, PNS yang menempati jabatan struktural akan mendapatkan gaji yang lebih besar. Biasanya, jabatan struktural diisi PNS eselon II. Saat merombak 6.500 PNS DKI, beberapa dinas juga diisi wajah baru.
Menurut Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, prediksi besaran total gaji diterima (take home pay) pejabat struktural Pemprov DKI Jakarta sebagai berikut :
  1. Gaji Lurah DKI Jakarta: Rp 33.730.000. (Gaji Rp 2.820.000, Tunjangan Jabatan Rp 540.000, TKD Statis Rp 13.185.000, TKD Dinamis Rp 13.185.000 dan Tunjangan Transport Rp 4.000.000)
  2. Gaji Camat DKI Jakarta : Rp 44.284.000. (Gaji Rp 3.064.000, Tunjangan Jabatan Rp 1.260.000, TKD Statis Rp 19.980.000, TKD Dinamis Rp 19.980.000 dan Tunjangan Transport Rp 6.500.000)
  3. Gaji Kepala Biro DKI Jakarta : Rp 70.367.000. (Gaji Rp 3.542.000, Tunjangan Jabatan Rp 2.025.000, TKD Statis Rp 27.900.000, TKD Dinamis Rp 27.900.000 dan Tunjangan Transport Rp 9.000.000)
  4. Gaji Kepala Dinas DKI Jakarta : Rp 75.642.000. (Gaji Rp 3.542.000, Tunjangan Jabatan Rp 3.250.000, TKD Statis Rp 29.925.000, TKD Dinamis Rp 29.925.000 dan Tunjangan Transport Rp 9.000.000)
  5. Gaji Kepala Badan DKI Jakarta : Rp 78.702.000. (Gaji Rp 3.542.000, Tunjangan Jabatan Rp 3.250.000, TKD Statis Rp 31.455.000, TKD Dinamis Rp 31.455.000 dan Tunjangan Transport Rp 9.000.000)

Gaji Pejabat Fungsional / Pelaksana Pemprov DKI Jakarta

  1. Gaji Tenaga Pelayanan Pemprov DKI Jakarta : Rp 9.592.000. (Gaji Rp 1.402.000, Tunjangan Jabatan Rp 180.000, TKD Statis Rp 4.005.000 dan TKD Dinamis Rp 4.005.000)
  2. Gaji Tenaga Operasional Pemprov DKI Jakarta : Rp 13.606.000. (Gaji Rp 1.816.000, Tunjangan Jabatan Rp 180.000, TKD Statis Rp 5.805.000 dan TKD Dinamis Rp 5.805.000)
  3. Gaji Tenaga Administrasi Pemprov DKI Jakarta : Rp 17.797.000. (Gaji Rp 2.317.000, Tunjangan Jabatan Rp 180.000, TKD Statis Rp 7.650.000 dan TKD Dinamis Rp 7.650.000)
  4. Gaji Tenaga Teknis Pemprov DKI Jakarta : Rp 22.625.000. (Gaji Rp 2.735.000, Tunjangan Jabatan Rp 180.000, TKD Statis Rp 9.855.000 dan TKD Dinamis Rp 9.855.000)
Ahok juga memberikan insentif yang untuk staf dinas yang bekerja dengan baik. Tak tanggung-tanggung, dia bakal menggaji mereka Rp 14 juta.  Ahok tak mau anak buahnya kerja main-main. Tapi bila itu terjadi, Ahok akan mencopot jabatan fungsional mereka dan itu akan berpengaruh pada pendapatannya. 
“PNS yang tidak kerja Rp 9 juta,” kata Ahok di Balai Kota Jakarta.
Dengan keringanan yang dia berikan, keterlaluan jika memang masih ada PNS DKI Jakarta yang mencoba main proyek.
Ahok mengancam akan memasukkan PNS nakal ke Badan Diklat jika tidak kunjung jera. Meski sudah di Diklat, mereka masih diberikan gaji cukup layak.
Tapi, mereka yang di tempatkan di Diklat, tak lagi menerima tunjangan. Hanya gaji pokok yang dibawa pulang.
“Kalau di Badan Diklat paling kerjanya cuma baca koran dan analisis-analisis, dapat gaji pokok saja sekitar Rp 2 juta, sudah tidak ada lagi tunjangan. Kamu kerja gaji buta saja,” ujar Ahok.

Sumber referensi : detik.com , merdeka.com

Ujian Nasional (UN) Dihapus, diganti Evaluasi Nasional (Enas)

Ujian Nasional (UN) Dihapus, diganti Evaluasi Nasional (Enas)

Mungkin ini merupakan kabar menggembirakan bagi siswa-siswi yang menganggap Ujian Nasional (UN) sebagai mook menakutkan untuk menentukan kelulusan. Keputusan Ujian Nasional (UN) dihapus ,merupukan keputusan pemerintah Jokowi dalam hal ini diwakili oleh Mendikbud Anies Baswedan. Sebagai ganti Ujian Nasional (Unas) dihapus, pemerintah berencana menggantinya dengan Evaluasi Nasional (Enas). Apakah UN benar-benar dihapus? 
Seperti dikutip dari detik, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) selaku penyelenggara unas, yang bakal berganti enas, terus menggeber rapat-rapat teknis persiapan penyelenggaraan periode 2015. Kemarin misalnya, tim BSNP menggelar rapat dengan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud. Menurutnya perubahan dari unas ke enas tidak sekedar pergantian nama saja.
Ujian Nasional
Alasan Ujian Nasional dihapus muncul dari kajian-kajian dan penyerapan aspirasi dari beberapa pihak. Jadi tidak ditetapkan sepihak oleh Kemendikbud atau BSNP saja. Tetapi juga menjaring persepsi dari masyarakat terkait pelaksanaan unas selama ini. Seperti persepsi bahwa unas itu menjadi ujian “mati-matian” para siswa untuk mengejar kelulusan. Karena belum ada keputusan resmi, saat ini acuan kelulusan unas 2015 tetap merujuk pada Permendikbud 44/2014. Di dalam peraturan yang diteken mantan Mendikbud Mohammad Nuh itu, nilai akhir kelulusan didapat dari penggabungan nilai unas murni dan nilai sekolah. Porsi dua unsur itu sama besar, yakni 50 persen.
Informasi di internal Kemendikbud, rencana pengubahan unas menjadi enas ini sudah berseliweran. Diantaranya ada yang menyebut bahwa penentuan kelulusan ujian 2015 nanti dikembalikan ke sekolah. Peran pemerintah pusat untuk urusan kelulusan mulai dikurangi.  Mendikbud Anies Baswedan sendiri tidak mengeluarkan pernyataan pasti mengenai Ujian Nasional dihapus. Menteri asal Kuningan, Jawa Barat itu tidak membantah, tetapi juga tidak membenarkannya. Dia mengatakan saat ini Kemendikbud sedang fokus pada urusan evaluasi Kurikulum 2013 (K13). Menurut Anies Baswedan, Nilai UN Tak Jadi Penentu Kelulusan, Tapi Jadi Komponen Masuk ke PTN.
Menguak Keterlibatan Bambang Widjojanto di Sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah

Menguak Keterlibatan Bambang Widjojanto di Sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah

Berita penangkapan wakil ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim menjadi informasi hangat hari ini. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap Bareskrim Mabes Polri usai mengantar anaknya ke sekolah. Semula, penangkapan mantan dosen Universitas Trisakti itu simpang siur karena Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti membantah telah melakukan penangkapan. Namun, akhirnya Mabes Polri melalui Kadiv Humasnya Irjen Pol Ronny Sompie membenarkan adanya penangkapan tersebut.
Dalam keterangan persnya, Ronny mengatakan, Bambang ditetapkan menjadi tersangka karena memerintahkan seseorang untuk memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Bambang dikenai Pasal 242 Juncto 255 KUHP karena memerintahkan seseorang memberi keterangan palsu di persidangan dengan ancaman tujuh tahun penjara.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto
Sebelumnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar dalam keterangannya saat menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pernah mengemukakan upaya Bambang meminta tolong terkait sengketa pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. KPK pun diminta menyelidiki ada tidaknya upaya yang dilakukan Bambang tersebut.
”Kala itu Bambang meminta‎ AM (Akil Mochtar) sebagai Ketua Panel dalam kasus sengketa Pilkada Kotawaringin Barat untuk bisa membantu agar kliennya bisa memenangkan sengketa,” ujar Koordinator Laskar Pemuda Anti Korupsi (LAPAK), Yovi Deviansyah, 30 Oktober 2010 silam.
Bambang diduga memilki keterlibatan dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat 2011 di MK. Karena itu Yovi pun menyarankan, Bambang yang saat ini merupakan Wakil Ketua KPK mengundurkan diri dari jabatannya agar penyelidikan dan penyidikan KPK terkait dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat tak terganggu konflik kepentingan.
Lebih lanjut Yovi menegaskan, pernyataan Akil sepatutnya tidak dianggap angin lalu. Sebab kasus dugaan suap sengketa pilkada di MK yang menjerat Akil Mochtar telah menyeret sejumlah kepala daerah. ”Perlu kita ketahui bahwa kasus Akil telah menyeret kepala-kepala daerah dalam kasus suap sengketa Pilkada,” imbuh Yovi.
Terkait sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah pernah dikemukakan Akil Mochtar pada Senin, 16 Juni 2014. Akil yang juga terjerat kasus suap Pilkada MK saat itu tengah menghadapi sidang tuntutan terkait status terdakwanya dalam kasus dugaan suap Pilkada di MK dan pencucian uang.
Akil menyebut Bambang Widjojanto yang dahulu berprofesi sebagai advokat pernah satu mobil dengannya dan membahas soal sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. ”Dia pernah satu mobil sama saya, dari MK sampai Pasarminggu saya antar, ngomong soal perkara juga, perkara Kotawaringin Barat, tanya sama dia, kan dia pengacaranya. Tapi enggak ada janji. Saksinya ada, ajudan saya. Malam hari itu,” tegas Akil.
Sementara itu Bambang membantah dugaan dirinya pernah meminta tolong kepada Akil tentang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Hal itu dikemukakan Bambang pada Rabu 5 Oktober 2014, menanggapi tudingan Bupati Tapanuli Tengah, Bonaran Situmeang. Sebab Bonaran juga menyebut soal adanya permintaan tolong yang dikemukakan Bambang kepada Akil Mochtar.
Bambang menegaskan, saat masih berprofesi sebagai pengacara tidak pernah terlibat dalam urusan suap. Untuk itu Bambang pun membantah pernyataan Bonaran yang mengutip pledoi atau nota pembelaan Akil Mochtar.

Pernyataan Bupati dan wakil Bupati Kotawaringin Barat

Bupati Kotawaringin Barat yang saat itu tengah bersengketa, Ujang Iskandar, mengatakan, ketika itu Bambang menjadi pengacaranya. Dia membantah  ada saksi palsu yang diajukan untuk memenangkan sengketa itu.
Kata dia, jika Bambang membelanya dalam sengeketa itu, adalah hal yang lumrah.
Ujang kemudian menceritakan, ketika bersengketa di tahun 2010, dia membawa 68 orang saksi. “Keadaan saat itu sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, karena rival saya didiskualifikasi,” kata Ujang.
Menurut Ujang, saksi yang bernama Ratna Mutiara yang divonis lima bulan oleh Polri karena terbukti menjadi saksi palsu, tidak ada kaitan dengan kasusnya yang diduga melibatkan Bambang Widjojanto.
“Itu lain kasusnya, Ibu Ratna itu saat menyampaikan itu tidak ada kaitannya dengan pemilukada, karena beliau menyampaikan bahwa si rival saya saat itu menjanjikan salah satu oknum kepala desa. Setelah dicek, keterangan Ibu Ratna itu tidak betul. Makanya langsung diperkarakan,” Ujang menjelaskan.
Menurut dia, untuk memperjelas kasus itu Ujang mengusulkan untuk membuka rekaman sidang di MK. “Saya rasa itu bisa dibuka rekamannya di MK,” kata dia.
Menurutnya, Bambang tidak menyuruh seorang saksi untuk berbohong atas kasusnya. Apalagi, kata Ujang, semua saksi saat itu disumpah.
“Kalau disuruh merekayasa, disuruh berbohong, tidaklah. Mereka semua disumpah,” katanya.
Apalagi, kata Ujang, gugatan kasus saksi palsu ini sebenarnya sudah dicabut oleh rivalnya, Sugiyanto. “Masalah saksi palsu ini sudah dicabut oleh Sugiyanto pelaporannya di Mabes Polri,” tuturnya.
Hal senada juga dikatakan oleh Wakil Bupati Kotawaringin Barat. Wakil Bupati Kotawaringin Barat, Bambang Purwanto, membantah mantan pengacaranya, Bambang Widjojanto pernah merekayasa saksi pada sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi 2010.
Menurut dia, selama Bambang mendampingi pasangan Ujang Iskandar – Bambang Purwanto pada sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di MK, tidak pernah mengarahkan saksi untuk menyampaikan keterangan palsu di persidangan. Laporan terkait adanya kesaksian palsu di sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, ujar Bambang, dilaporkan oleh rivalnya saat itu, Sugianto Sabra – Eko Sumarno ke Bareskrim Polri. Dari beberapa saksi yang diperiksa terkait kasus itu, tidak satu pun mengindikasikan adanya kesaksian palsu itu.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto Ditangkap Polisi [Drama KPK vs Polri]

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto Ditangkap Polisi [Drama KPK vs Polri]

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) ditangkap petugas Bareskrim pagi tadi. Bambang ditangkap saat mengantar anaknya ke sekolah. Menurut Barekskrim Polri, Bambang Widjojantoditangkap terkait kasus kesaksian palsu pada sidang sengketa Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi (MK) sekitar Juli 2010. Penangkapan wakil ketua KPK menimbulkan kesan di masyarakat bahwa Polri membuat serangan balasan setelah komjen Budi Gunawan dijadikan tersangka oleh KPK beberapa waktu lalu walaupun Institusi Polri membantah pendapat tersebut.

Kasus Komjen Budi Dipingpong dari KPK-Kejagung-Polri

Latar Belakang Penangkapan Wakil Ketua KPK

Sejak Calon Kapolri Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, terjadi perubahan besar di tubuh Polri. Diantaranya adalah penggantian Kapolri Jendral Sutarman sebelum waktunya dan juga penggantian Kepala Bareskrim . Orang-orang yang diganti ini disinyalir pro terhadap KPK. Setelah melakukan penggantian terdapat posisi penting di Kepolisian, Kabareskrim Baru membuat kejutan dengan menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Menurut Kadiv humas polri penangkapan Bambang yang tiba-tiba karena berdasarkan laporan masyarakat pada tanggal 15 Januari 2015 lalu terkait kasus kesaksian palsu pada sidang sengketa Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi (MK) sekitar Juli 2010.

Jokowi, KPK, Polri

Siapa yang melaporkan Bambang Widjojanto?

Mantan Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sugianto Sabran, menjadi pelapor kasus keterangan palsu pada sidang sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Kotawaringin Barat yang membuat Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto ditangkap polisi hari ini. Sugianto yang melaporkan Bambang Widjojanto ke Badan Reserse Kriminal, Mabes Polri, terkait kasus kesaksian palsu pada sidang sengketa Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi (MK) sekitar Juli 2010. Berdasarkan penelusuran, pelapor Sugianto Sabran tercatat anggota Komisi III DPR RI dari PDIP periode 2009-2014 dari Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah.

Tanggapan Jokowi Soal KPK vs Polri

Sementara itu Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan para pejabat KPK, Polri, Kejaksaan Agung dan beberapa anggota kabinetnya menyusul penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareksrim, Polri.

“Saya meminta agar institusi Polri-KPK tidak terjadi gesekan dalam menjalankan tugas masing-masing,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers di Istana Bogor, hari ini.

Wakapolri Badrodin Haiti menyatakan pihaknya telah ada kesepakatan dengan KPK terkait penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) bahwa setelah pemeriksaan selesai maka tidak akan dilakukan penahanan terhadap BW. Dalam pertemuan dengan Presiden , pihaknya mendapatkan instruksi untuk tidak terpengaruh, tetap obyektif, dan menjaga agar tidak ada tindakan-tindakan di luar yang mempengaruhi obyektivitas penegakan hukum institusi Polri.
Jadwal Pelaksanaan Tahapan Pilkada 2015 Serentak

Jadwal Pelaksanaan Tahapan Pilkada 2015 Serentak

Pemerintah beserta DPR telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU). Dengan disahkannya Perpu Pilkada menjadi undang-undang, maka seluruh daerah langsung bersiap menggelar tahapan pemilihan kepala daerah serentak. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Husni Kamil Manik  mengatakan sebagai persiapan pelaksanaan pilkada 2015, KPU telah merumuskan 12 Peraturan KPU untuk menjabarkan isi dari Perppu nomor 1 Tahun 2014.

Pilkada 2015

Sebagai persiapan lebih lanjut,  KPU RI telah melakukan koordinasi dengan KPU daerah terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). jika tidak ada revisi dalam Perpu yang sudah menjadi UU tersebut, maka pendaftaran para calon kepala daerah sudah dilakukan pada 26 Februari 2015. Inilah rancangan Jadwal Pelaksanaan Tahapan Pilkada 2015 Serentak.

Jadwal Pelaksanaan Tahapan Pilkada 2015 Serentak

1. Pendaftar Bakal Calon :

a. Pendaftaran Bakal Calon, 26 Februari – 3 Maret 2015.

b. Penelitian Pesyaratan Bakal Calon, 4 Maret – 11 Maret 2015.

c. Perbaikan Persyaratan Bakal Calon, 12 Maret – 16 Maret 2015.

d. Penelitian Persyaratan Perbaikan Bakal Calon, 17 Maret – 20 Maret 2015.

e. Penetapan Bakal Calon, 23 Maret 2015.

f. Pengumuman Dan Tanggapan Masyarakat, 24 Maret – 4 April 2015.

2. Uji Publik :

a. Pembentukan Panitia Uji Publik, 4 April – 10 April 2015.

b. Penyusunan Panitia Uji Publik Oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, 4 Maret – 25 Maret 2015.

c. Pengumuman Calon Panitia Uji Publik dari Unsur Akademis dan Tokoh Masyarakat, 26 Maret – 2 April 2015.

d. Tanggapan Masyarakat Terhadap calon Panitia Publik, 26 Maret – 6 April 2015.

e. Penetapan Panitia Uji Publik, 8 April – 10 April 2015.

f. Pelaksaan Uji Publik, 13 April – 12 Mei 2015.

g. Penerbitan Surat Keterangan Telah Mengikuti Uji Publik, 12 Mei -19 Mei 2015.

3. Calon Perseorangan :

a. Pengumuman Penyerahan Syarat dukungan, 13 Mei – 12 Juni 2015.

b. Penyerahan Syarat Dukungan Calon Gubernur Kepada KPU Provinsi, 13 Juni – 23 Juni 2015.

c. Penyerahan Syarat Dukungan Calon Bupati dan Walikota Kepada KPU Kabupaten/Kota, 13 Juni – 23 Juni 2015.

4. Calon Pendaftaran :

a. Pengumuman Pendaftaran Calon, 30 Juli – 3 Agustus 2015.

b. Pendaftaran Calon, 4 Agustus – 6 Agustus 2015.

c. Pemeriksaan Kesehatan, 4 Agustus – 10 Agustus 2015.

d. Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan, 11 Agustus 2015.

e. Penelitian Syarat Pencalonan dan Syarat Calon, 7 Agustus – 13 Agustus 2015

f. Penetapan dan Pengumuman Calon, 22 Agustus 2015.

5. Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut, 24 Agustus 2015.

KAMPANYE, 25 Agustus / diperkirakan selama 39 hari.