Ahmad Dhani Jadi Calon Walikota Surabaya

Ahmad Dhani Jadi Calon Walikota Surabaya

Artis sekaligus kader Partai Kebangkitan Bangsa Ahmad Dhani akan menjadi calon walikota surabaya pada pemilukada surabaya desember nanti. Ahamd Dhani rencananya akan dicalonkan oleh Partai Gerindra. Ketua DPC Partai Gerindra Surabaya BF Sutadi membenarkan ada usulan untuk memasukkan nama Ahmad Dhani dalam penjaringan bakal calon Wali Kota Surabaya. Ahmad Dhani, kata Sutadi, layak dipertimbangkan lantaran dia berasal dari Surabaya. Selain itu, Dhani dinilai cerdas dan mampu sehingga berhak diberi kesempatan untuk ikut dalam penjaringan internal Gerindra. Apalagi dalam Pemilu Presiden lalu, pentolan grup Dewa itu juga aktif berkampanye untuk Prabowo Subianto, calon presiden yang diusung Gerindra. 
Ahmad Dhani
Dalam Pemilu lalu, partai ini hanya mendapatkan 10 persen suara. Karena itu, Gerindra harus berkoalisi dengan partai lain untuk bisa mengusung calon wali kota. Sutadi mengaku sudah berkomunikasi dengan partai-partai calon koalisi. Bahkan partai-partai di luar Koalisi Merah Putih juga sudah menyatakan niatnya untuk berkoalisi.
Ahmad Dhani masih menunggu perintah langsung Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto serta restu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar terkait usulan ahmad dhani menjadi bakal calon (Balon) Walikota Surabaya. Bos Republik Cinta Management (RCM) itu melanjutkan, selain restu dari ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, ia ingin melihat antusias teman-temannya di Surabaya. Apakah mendukungnya atau tidak menjadi petinggi kota pahlawan tersebut. Selain itu, ada satu orang lagi yang dianggap Dhani paling penting untuk memuluskan keinginannya menjadi orang nomor satu di kota Pahlawan yakni mantan istrinya sendiri, Maia Estianty. Jika maju dan akhirnya terpilih, otomatis Dhani bakal meninggalkan Ibukota dan berkantor di Surabaya. Mau tak mau, kata Dhani, ketiga anaknya bakal diasuh Maia. 
Selain ahmad dhani calon walikota surabaya , Adapula 4 orang yang sudah mendekati Gerindra untuk didukung maju meramaikan bursa Pemilu Wali Kota Surabaya 2015. Mereka di antaranya Ketua DPC Persatuan Tionghoa Indonesia Raya Surabaya, Antony Bachtiar, Ketua Harian KONI Jatim , pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Jatim Dhimam Abror , mantan menteri pendidikan M.Nuh serta Bambang Kusudiartono dari Paguyuban Pedagang Pasar Loak. 
Ahok vs Haji Lulung, Dari Pujian sampai Makian

Ahok vs Haji Lulung, Dari Pujian sampai Makian

Haji Lulung menjadi sasaran bully para netizen karena sikapnya yang selama ini selalu bermusuhan dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Perseteruan Ahok vs DPRD DKI Jakarta pada umumnya dan khususnya Ahok vs Haji Lulung memang sudah terjadi cukup lama. Seperti yang terlihat beberapa hari terakhir. Ahok dengan segenap bukti yang dimiliki coba membongkar kecurangan anggota DPRD DKI yang memasukkan anggaran tambahan di APBD DKI tanpa sepengetahuannya. Yang paling baru, Kisruh yang terjadi di Kementerian Dalam Negeri saat rapat mediasi kemarin, Kamis (5/3), membuat Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana terkenal.
Haji Lulung menjadi terkenal setelah Hashtag #SaveHajiLulung muncul setelah peristiwa rapat mediasi antara Ahok dan DPRD DKI berakhir panas pada Kamis kemarin. Hashtag #SaveHajiLulung bahkan menjadi trending topic dunia.. Apalagi, Lulung saat diwawancara, salah menyebut UPS (uninterruptible power supply) dengan USB (flash drive). Hal inilah yang langsung disambar netizen dan dijadikan olok-olokan yang berlangsung sejak Kamis malam. Pengadaan UPS sendiri merupakan proyek yang dipermasalahkan Ahok dalam APBD DKI 2015. 

Ahok vs Haji Lulung

Abraham atau akrab disapa Lulung mengungkapkan, dia tidak dapat membalas pengguna media sosial twitter. Untuk itu dia hanya mendoakan mereka yang menggunakan #savehajilulung hingga akhirnya menjadi trending topic. Lulung mengatakan, awalnya tidak mengetahui bahwa dirinya menjadi bahan pembicaraan di media sosial Twitter. Namun dia mengapresiasi warga yang berpartisipasi dalam #savehajilulung. Dia mengungkapkan, tidak pernah tertarik dengan adanya media sosial. Karena buat dirinya, media sosial tidak mendukung penegakan hukum di Indonesia. Bahkan politisi PPP ini tidak ingin memilikinya.
meme haji lulung
meme haji lulung
Sejak menjadi wakil gubernur di DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama sudah mewakafkan dirinya untuk perang terhadap korupsi. Dia mengaku siap mati untuk memutus mata rantai korup utamanya di lingkungan pemprov yang selama ini dikenal dengan lahan basah. Ucapan itu tampaknya bukan isapan jempol belaka. Sejak diberikan mandat sebagai gubernur DKI yang ditinggalkan Jokowi, Ahok langsung menunjukkan taringnya. Ahok, sapaannya, tak perlu pikir panjang untuk memecat anak buah yang kedapatan main anggaran. Termasuk harus bersitegang dengan DPRD jika tak becus mengawasi pengelolaan anggaran. 
Keseriusan Ahok melakukan transparansi rupanya diapresiasi banyak pihak. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Yuddy Chrisnandi menyatakan dukungan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Dukungan ini terkait polemik antara eksekutif dan legislatif dalam pembahasan APBD DKI Jakarta 2015. Pujian pada Ahok juga datang dari salah satu staf khusus Mensesneg, Refly Harun. Pria yang juga pengamat hukum dan tata negara itu berharap semua kepala daerah harus meniru keberanian Ahok.
Kasus Komjen Budi Dipingpong dari KPK-Kejagung-Polri

Kasus Komjen Budi Dipingpong dari KPK-Kejagung-Polri

Perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) vs Polri sampai pada babak akhir. KPK yang semula memulai polemik dengan menetapkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka gratifikasi atau kepemilikan rekening gendut akhirnya harus terseok-seok dan angkat tangan menangani kasus BG. 
Kasus rekening gendut Komjen Budi Gunawan seakan akan menjadi permainan pingpong. KPK sepertinya tidak kuat untuk menangani kasus Komjen Budi Gunawan. KPK yang kini dipimpin Plt Ketua Taufiqurrahman Ruki melimpahkan kasus itu ke Kejaksaan Agung. Namun, oleh Kejagung kasus Budi Gunawan malah dilimpahkan kembali ke Bareskrim Mabes Polri . Keputusan ini dibuat setelah pertemuan yang digelar di KPK Senin (2/3) kemarin. Selain pimpinan KPK sebagai tuan rumah, hadir Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menkum HAM Yasonna Laoly, Jaksa Agung HM Prasetyo, dan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti.
kpk-kejagung-polri
Menurut KPK, pelimpahan ini karena perkara Komjen Budi agak berbeda dengan kasus-kasus lainnya. KPK pun tak akan mengusut kasus yang memicu kisruh KPK vs Polri ini. Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki secara gamblang menyatakan bahwa KPK kalah dalam kasus Komjen Budi Gunawan. Karena itu KPK melimpahkan penanganannya pada Kejagung. Ruki sendiri menganggap pelimpahan kasus Komjen Budi ke Kejagung juga karena masih banyak kasus yang harus ditangani oleh KPK. Dengan penyerahan wewenang ini, KPK akan terbantu untuk menyelesaikan perkara.
Ruki menambahkan, pertemuan antara Jaksa Agung HM Prasetyo, Menko Pulhukam Tedjo Edhy Purdijatno, dan Menkum HAM Yasonna Laoly berbicara teknis mengenai penyelesaian kasus Komjen Budi Gunawan. Dia berharap dengan dilimpahkannya kasus Komjen Budi, penanganan kasus lain bisa cepat selesai.
Menurut Jaksa Agung HM Prasetyo, masyarakat tidak boleh berprasangka buruk. Menurut dia, dalam penanganan perkara harus ada catatan yang dilihat.
“Dalam pelimpahan dari KPK kepada Kejagung ada catatan bahwa kasus yang sama sudah ditangani Polri. Kita lihat, ada kesepahaman tangani korupsi. Jangan saling curiga, Jadi, Kejagung melimpahkan ke Polri agar diselesaikan oleh Bareskrim. “Karena keputusan sidang praperadilan penetapan sebagai tersangka tidak sah maka KPK tak melanjutkannya. Fakta-fakta itu yang disepakati, ” kata Prasetyo di gedung KPK, Senin (2/3).

Gejolak di dalam Internal KPK 

Sementara itu pelimpahan kasus Komjen Budi Gunawan dari Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) kepada Kejaksaan Agung, menimbulkan gejolak di dalam internal lembaga antirasuah tersebut. Mereka memprotes keputusan pimpinan KPK. Dalam poster itu, ada tulisan kutipan-kutipan puisi Widji Thukul dan WS Rendra.
  1. Kita perangi korupsi: Kalau Kamu Lelah Berjuang di Kantor mu, Jangan Kamu Berani Datang Ke sini. Dari Dulu Keluarga Kita Adalah Keluarga Pejuang. Lawan!
  2. Pergilah! Kau Lawan Itu! Mamak Sudah Rela Kau Harus Mati Dalam Perjuangan! Lawan!
  3. Satu Luka Perasaan, Maki Puji dan Hinaan, Tidak Mengubah Sang Jagoan Menjadi Mahluk Picisan. Lawan!

Komjen Budi Gunawan Bisa saja bebas

Plt Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti mengatakan masih akan mempelajari pelimpahan kasus Komjen Pol Budi Gunawan. Sebab, masih ada kelengkapan berkas yang harus dipenuhi demi menindaklanjutinya. 
Pihaknya tak menutup kemungkinan kasus Komjen Pol Budi Gunawan akan dihentikan penyidikannya (SP3). Pihaknya belum sampai pada tahap memutuskan apakah kasus Komjen Pol Budi Gunawan akan dilanjutkan atau tidak. Karena menurutnya kebutuhan penyidikan harus didahului dengan penelusuran berkas-berkas yang dimiliki KPK terkait hal tersebut.
Namun dirinya menegaskan, kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto akan tetap diproses dan masih terus berjalan.
Biografi dan Profil Ketua KPK Taufiequrachman Ruki

Biografi dan Profil Ketua KPK Taufiequrachman Ruki

Irjen Pol. (Purn) Drs. Taufiequrachman Ruki, S.H. lahir di Rangkasbitung, Lebak, Banten, 18 Mei 1946. Taufiqurrahman Ruki merupakan seorang politikus, mantan polisi, dan anggota DPR RI. Taufiequrachman Ruki bukan orang baru di KPK, dia merupakan mantan Ketua KPK periode 2003-2009.  Taufiequrachman Ruki diangkat sebagai Ketua Sementara KPK dan Anggota Sementara KPK menggantikan Abraham Samad. Taufiequrachman Ruki diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No 14 Tahun 2015.
Taufiequrrachman Ruki adalah lulusan terbaik Akademi kepolisian (Akpol) 1971. Ketika di PTIK ia juga lulus dengan peringkat 4 terbaik. Ia meraih sarjana hukum (S1) dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, tahun 1987.
Taufiequrachman Ruki
Baca juga :

BIODATA TAUFIEQURACHMAN RUKI :

Nama : Irjen (Purn) Drs Taufiequrachman Ruki, SH
Lahir : Rangkasbitung, Banten, 18 Mei 1946
Agama :Islam
Jabatan : Ketua PEPABRI Banten
Isteri :
Atti Risaltri Suriagunawan
Anak
Dua orang
Pendidikan:
– Akpol 1971 (Lulusan terbaik)
– PTIK (Lulusan terbaik peringkat 4)
– S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, tahun 1987

Karir Politik Irjen Pol. Drs. Taufiequrachman Ruki, S.H.

Tahun 1992-1997: Menjabat Komisi III
Tahun 1997-1999: Menjabat Komisi VII, anggota MPR RI, dan anggota tim asistensi BP-MPR RI
Tahun 1999-2000: Menjabat wakil ketua fraksi TNI Polri (Korbid Kesra)
Tahun 1999-2001: Menjabat Anggota MPR RI, Anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR
Tahun 2000-2001: Menjabat Anggota DPR RI, Ketua Komisi VII. Ia juga Pernah menjadi Anggota Pansus, Anggota Tim Penyusun RUU DPR-RI.
Tahun 1974-1975: Menjabat Kapolsek Kelari Polres Karawang
Tahun 1975-1979: Menjabat Kepala subseksi Kejahatan Poltabes Bandung
Tahun 1979-1981: Menjabat Kepala Bagian Operasi Polres Baturaja
Tahun 1981-1982: Menjabat Kepala Bagian Operasi Poltabes Palembang
Tahun 1982-1984: Menjabat Wakil Kepala Kepolisian Resort Lampung Selatan
Tahun 1984-1985: Menjabat Kepala Biro Reserse Asisten Operasi Kapolri
Tahun 1985-1986: Menjabat Perwira Staf Pusat Komando
Tahun 1986-1987: Menjabat Kepala Bagian Operasi Sekretariat Deputi Operasi Kapolri
Tahun 1987-1989: Menjabat Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Deputi Operasi Kapolri
Tahun 1989-1991: Menjabat Kepala Kepolisian Resort Cianjur
Tahun 1991-1992: Menjabat Kepala Kepolisian Resort Tasikmalaya
Tahun 1992 –   : Menjabat Sekretaris Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar
Tahun 1992-1997: Menjabat Kepala Kepolisian Wilayah Malang.
Lain-lain:
  1. Pernah menjadi Anggota Pansus, Anggota Tim Penyusun RUU DPR-RI.
  2. Memperoleh penghargaan Satya Lencana Kesetiaan VIII, XIV, XXIV tahun, dan Bintang Bhayangkara Narariya dan Pratama.
Biografi dan Profil Prof. Indriyanto Seno Aji

Biografi dan Profil Prof. Indriyanto Seno Aji

Prof. Indriyanto Seno Adji telah ditunjuk Presiden Jokowi menjadi salah satu Plt pimpinan KPK bersama Taufiqurrahman Ruki dan Johan Budi. Indriyanto. Indriyanto Seno Adji  diangkat sebagai Wakil Ketua KPK Sementara merangkap Anggota Sementara KPK menggantikan Busyro Muqoddas. Indriyanto diangkat berdasarkan Kepres no 16 tahun 2015. Menurut LSM Anti  Korupsi Koalisi Masyarakat Sipil, Indriyanto selama ini dikenal berseberangan dengan KPK, dekat dengan kekuatan Orde Baru, serta banyak melakukan pendampingan hukum terhadap pelaku korupsi, kejahatan perbankan, pelanggaran HAM dan kasus-kasus lainnya.
Prof. Indriyanto Seno Aji
Indriyanto Seno Adji merupakan seorang putra dari Prof. Oemar Seno Adji SH, mantan Menteri Kehakiman RI (1966-1974) dan Ketua Mahkamah Agung RI (1974-1982). Indriyanto Seno Adji juga seorang guru besar dari Universitas Indonesia dan universitas Krisnadwipayana. Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH. MH dikukuhkan sebagai guru besar hukum pidana oleh Rektor Universitas Krisna Dwipayana (Unkris) pada 19 Pebruari 2004.
Selain itu, Indriyanto adalah seorang pengacara dan  berkiprah di dunia hukum meneruskan sang ayahanda, mantan Ketua Mahkamah Agung Oemar Seno Adji. Indriyanto meneruskan kantor advokat Oemar Seno Adji yang didirikan ayahandanya. Selain sebagai dosen di Magister Hukum Fakultas Hukum UI dan pengacara, Indriyanto juga sempat tercatat mendaftar sebagai hakim konstitusi pada 2008 lalu.

Rekam Jejak Indriyanto Seno Adji sebelum jadi pimpinan KPK

Dalam persidangan kasus Mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji, nama Indriyanto Seno Adji pernah disebut sebagai pengacara atas terdakwa kasus skandal korupsi Bank Century. Selain itu, Indriyanto juga pernah beberapa kali menjadi pengacara mantan Presiden Soeharto. Ia menjadi pengacara Soeharto bersama Juan Felix Tampubolon, OC Kaligis, Mohamad Assegaf, dan Denny Kailimang, dalam kasus melawan majalah Time.
Indriyanto juga disebut pernah beberapa kali berupaya mengurangi kewenangan dan lingkup yurisdiksi hukum KPK melalui judicial review terhadap UU KPK mewakili koruptor.Yang bersangkutan memberikan keterangan ahli dalam sidang uji materi pasal 28 huruf I ayat 1 UU KPK atas permintaan penggugat Bram Manoppo (saat itu Direktur Utama PT Putra Pobiagan Mandiri dan merupakan tersangka kasus korupsi pengadaan helikopter bersama Abdullah Puteh).
Pada 2006 yang bersangkutan juga mewakili Paulus Efendi dkk (31 hakim agung) dalam uji materi UU melawan Komisi Yudisial (yang diwakili Amir Syamsuddin, Bambang Widjojanto dkk) untuk membatasi kewenangan pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap hakim agung pada Mahkamah Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi.
Indriyanto pernah memberikan pendampingan terhadap kasus korupsi pejabat negara. Menjadi kuasa hukum bagi Abdullah Puteh, mantan Gubernur Aceh, dalam kasus pengadaan Helikopter Mi-2, dengan kerugian negara Rp 13,6 miliar.
Indriyanto sebagai kuasa hukum klien-klien yang terlibat penyalahgunaan kekuasaan oleh otoritas keuangan. Menjadi kuasa hukum mantan Direktur BI Paul Sutopo, Heru Supraptomo, dan Hendrobudianto di tingkat banding dan kasasi dalam hal penggunaan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) senilai Rp 100 miliar untuk mengurus UU BI maupun pemberian bantuan hukum terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, kredit ekspor, dan kasus lain. Juga sebagai ahli hukum pidana yang diundang Bareskrim dalam gelar kasus L/C fiktif Bank Century yang dilaporkan Andi Arief dengan tersangka Robert Tantular, Linda Wangsa Dinata, Hermanus Hasan Muslim dan Krisna Jaga Tesen.
Indriyanto juga dinilai merupakan kuasa hukum atas kasus kejahatan industri ekstraktif, seperti sengketa pertambangan batu bara. Indriyanto merupakan kuasa hukum PT SKJM dalam kasus PTUN pemberian kuasa pertambangan batu bara oleh Bupati Tanah Laut kepada SKJM dalam wilayah PKP2B PT Arutmin Indonesia.
menjadi kuasa hukum Tommy Soeharto dalam kasus kepemilikan senjata api dan bahan peledak, pembunuhan Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita dan buron. Juga pada 2004 menjadi kuasa hukum bagi Abilio Soares (saat menjadi terpidana pelanggaran HAM berat di Timor Timur) dalam gugatan uji materi pasal 43 ayat 1 UU Pengadilan HAM.
sumber referensi :
wikipedia.org
merdeka.com
Biografi dan Profil (Plt) Pimpinan KPK Johan Budi

Biografi dan Profil (Plt) Pimpinan KPK Johan Budi

Seperti diketahui sebelumnya , Presiden Jokowi telah menonaktifkan pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Selanjutnya Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi Sapto Prabowo ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai anggota sementara pimpinan KPK. Pengangkatan Johan bersamaan dengan dua pelaksana tugas lain, yaitu mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki dan akademisi Universitas Indonesia, Indriyanto Seno Adji.
Johan Budi Sapto Prabowo lahir 29 Januari 1967  lebih dikenal dengan nama Johan Budi adalah Pelaksana tugas (Plt.) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2015. Johan Budi bukan orang luar KPK. Johan Budi sudah merintis karir di KPK sejak tahun 2006. Johan sendiri sudah tiga periode menjadi juru bicara KPK. Johan Budi menjabat sebagai Juru bicara KPK sejak 2006-2014. Sesudah itu Johan Budi dipercaya sebagai Deputi Pencegahan KPK mulai tahun 2014 sampai saat Abraham dinonaktifkan jadi pimpinan KPK. Sebelum bergabung dengan KPK, Johan pernah berprofesi sebagai jurnalis. Johan Budi Sapto Pribowo diangkat sebagai Wakil Ketua dan Anggota Sementara KPK menggantikan Bambang Widjojanto. Johan Budi diangkat berdasarkan Kepres No 15 Tahun 2015. Berikut biografi dan profil lengkap Johan Budi.

Baca juga :

Biografi dan Profil Ketua KPK Taufiequrachman RukiBiografi dan Profil Prof. Indriyanto Seno Aji

Johan Budi

Biografi Johan Budi

Pendidikan:

Umum:

  • Fakultas Teknik Universitas Indonesia (lulus pada 1992)

Khusus:

  • Kursus Jurnalistik dan Public Relations Universitas Indonesia (1988)
  • Kursus Public Relations dan Jurnalistik di Mahkamah Agung (1977)
  • Kursus Jurnalistik Cetak dan Televisi di Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) and ABC News Melbourne, Australia (2002)

Perjalanan karier Johan Budi

  • Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi di Lembaga Minyak dan Gas Bumi (1992-1996)
  • Kolumnis Harian Media Indonesia (1994-1999)
  • Reporter dan editor Majalah Forum Keadilan (1995-2000)
  • Editor kolom politik Majalah Tempo (2000-2001)
  • Kepala Biro Jakarta dan Luar Negeri di Tempo (2002-2003)
  • Editor kolom nasional Majalah Tempo (2003-2004)
  • Editor kolom investigasi di Majalah Tempo (2004-2005)
  • Dosen di Fakultas Komunikasi Massa Universitas Indonusa Esa Unggul (2004-2005)
  • Juru Bicara KPK (2006-2014)
  • Deputi Pencegahan KPK (2014-2015)
  • Pimpinan sementara (plt) KPK (2015-sekarang)
Jokowi Usulkan Calon Kapolri Baru Pengganti Komjen Budi Gunawan

Jokowi Usulkan Calon Kapolri Baru Pengganti Komjen Budi Gunawan

Setelah dihadapkan pilihan sulit selama satu bulan, Jokowi akhirnya tidak melantik Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri. Dengan alasan memperhatikan suara rakyat, Jokowi memutuskan mengusulkan nama baru calon Kapolri yakni Komjen Badrodin Haiti yang saat ini duduk sebagai Wakapolri.
“Yang pertama, mengingat bahwa pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri telah menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat maka untuk menciptakan ketenangan dan memperhatikan kebutuhan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk segera dipimpin oleh Kapolri yang definitif, maka hari ini kami mengusulkan calon baru yaitu Komjen Badrodin Haiti,” kata Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Rabu (18/2/2015) pukul 14.20 WIB.
Jokowi
Setelah mengumumkan nama calon kapolri baru yaitu Komjen Badrodin Haiti, Jokowi akan mengajukan nama itu ke DPR RI untuk dimintakan persetujuan DPR RI. Sesuai dengan mekanisme sesuai UU Kepolisian, perlu dilakukan fit and proper test di DPR. Saat ini DPR sedang reses, jadi proses uji kelayakan akan dilakukan setelah reses DPR.
Sementara itu dalam visi misinya, Komjen Badrodin Haiti akan memprioritaskan pembenahan operasional dan profesiolitas anggota Polri. Dia melihat komplain-komplain dari masyarakat adalah diduga dari personel-personel yang tidak mumpuni dalam menjalankan tugasnya.
Komjen Badrodin Haiti
Penunjukan Komjen Badrodin Haiti dinilai sejumlah kalangan sebagai jalan tengah yang diambil Presiden Jokowi. Namun bagi KPK, dipilihnya Badrodin Haiti sebagai calon kapolri diharapkan dapat menjaga hubungan baik antara KPK-Polri yang selama ini sempat memanas.
Johan mengatakan, saat menjabat wakapolri, Komjen Badrodin Haiti juga menjadi bagian tak terpisahkan dalam membangun hubungan baik antara KPK-Polri, terutama dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Sebagai contohnya, menurut Johan, selama dia menjabat Deputi Pencegahan, sinergi pencegahan korupsi yang dilakukan atas kerja sama KPK-Polri berhasil cukup signifikan. Sinergi KPK-Polri berhasil mencegah potensi korupsi mencapai Rp20 triliun lebih.
Jokowi Berhentikan Abraham Samad dan BW dari Pimpinan KPK

Jokowi Berhentikan Abraham Samad dan BW dari Pimpinan KPK

Abraham Samad dan Bambang Widjajanto resmi dinonaktifkan oleh Presiden Jokowi sebagagai pimpinan KPK. Mereka dinonaktifkan setelah dijadikan  tersangka oleh polri. Jokowi mengeluarkan keppres untuk memberhentikan pimpinan KPK  Karena ada masalah hukum kepada dua pimpinan KPK yakni Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Bambang Widjajanto lebih dahulu ditetapkan tersangka oleh bareskrim polri beberapa waktu lalu ,sedangkan ketua KPK Abraham Samad hari ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri.

Alasan Penetapan Abraham Samad dan Bambang Widjajanto sebagai tersangka

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditetapkan oleh Bareskrim Mabes Polri sebagai tersangka kasus pengarahan saksi untuk membuat keterangan palsu dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat pada 2010 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Abraham Samad
Sementara itu, Polda Sulselbar telah menetapkan Ketua KPK Abraham Samad sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen, pada Selasa 17 Februari 2015. Penyidik melihat perkara yang melibatkan Abraham tersebut sudah cukup bukti. Adapun barang bukti yang disita berupa kartu keluarga (KK), KTP dan paspor Feriyani Lim yang diduga palsu.
Feriyani, warga Pontianak, Kalimantan Barat, menjadi tersangka utama pemalsuan dokumen paspor. Saat mengajukan permohonan pembuatan paspor pada 2007, Feriyani memalsukan dokumen dan masuk dalam kartu keluarga Abraham Samad yang beralamat di Boulevar, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan.

3 Nama pimpinan KPK pengganti Abraham Samad dan Bambang Widjojanto

Untuk mengisi kekosongan pimpinan KPK, Presiden Jokowi sudah menunjuk 3 orang pengganti Abraham samad dan bambang Widjojanto untuk sementara sebagai pimpinan KPK. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengangkat anggota sementara KPK pengganti Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, demi keberlangsungan kerja lembaga antirasuah itu.
3 pimpinan KPK sementara pengganti abraham samad dan bambang Widjojanto yakni Taufiqurrahman Ruki, Prof Indriyanto Seno Aji, dan saudara Johan Budi. Presiden Jokowi pun meminta KPK dan Polri mematuhi aturan hukum dan kode etik untuk menjaga keharmonisan dengan lembaga penegak hukum lainnya.
Sutan Bhatoegana Resmi Jadi Tahanan KPK

Sutan Bhatoegana Resmi Jadi Tahanan KPK

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Sutan BhatoeganaSutan Bhatoegana resmi ditahan KPK setelah penyidik KPK memeriksa mantan Ketua Komisi VII DPR RI tersebut selama sembilan jam. Sebelumnya Sutan Bhatoegana ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu, 14 Mei 2014. dalam dugaan korupsi terkait dengan pembahasan anggaran APBN-P tahun 2013 di Kementerian ESDM.
Selama diperiksa KPK, Sutan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pembahasan anggaran APBN-P tahun 2013 di Kementerian ESDM. Sesaat sebelum masuk ke dalam mobil tahanan, politisi Partai Demokrat itu masih sempat melempar senyum kepada awak media yang memberondongnya dengan berbagai pertanyaan. Kepada wartawan, Sutan yang khas dengan jargon ‘ngeri-ngeri sedap’ ini menyatakan akan mengikuti aturan yang berlaku.
Sutan Bhatoegana
Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha Sutan akan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta untuk 20 hari pertama. Priharsa mengatakan, penahanan terhadap Sutan dilakukan untuk kepentingan penyidikan. 
Sesuai prosedur internal, maka sejak Sutan resmi status tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek di Kementerian ESDM, Sutan langsung non-aktif dari semua jabatan struktural di partai. Baik sebagai Ketua DPP PD dan Wakil Ketua Fraksi PD.
Atas kasus tersebut, Sutan diduga melanggar Pasal 12 B atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Mengejutkan, Inilah Percakapan Jokowi-Prabowo yang Berhasil Disadap

Mengejutkan, Inilah Percakapan Jokowi-Prabowo yang Berhasil Disadap

Panasnya situasi politik terkait KPK vs Polri membuat Jokowi mengundang Prabowo untuk mendiskusikan masalah kenegaraan . Banyak masyarakat berpendapat Jokowi mengundang Prabowo untuk meminta pendapat dari Ketum Gerindra tersebut  mengenai masalah BW, BG dan AS. Namun ternyata semua itu diluar dugaan. Penasaran dengan isi pembicaraan pertemuan antara Jokowi dan Prabowo, berikut transkipnya.
Isi pembicaraan Jokowi dengan Prabowo di Istana Bogor memang benar-benar membicarakan masalah AS, BG dan BW! Sayangnya apa yang mereka bicarakan benar-benar di luar perkiraan publik atau analis politik manapun. Rakyat harus bersatu dan bergerak menanggapi ini. Transkrip rekap pembicaraan Jokowi Prabowo di Istana Bogor berasal dari hasil sadapan dan rekaman cctv yang bocor ke khalayak luas.

Jokowi-Prabowo

Transkrip Sadapan Pembicaraan Jokowi-Prabowo

29_01_2015 17:06:28 (sumber_cctv)
Prabowo datang di bawah hujan lebat. Dipayungi oleh pengawal pribadi dan disambut oleh pengawal kepresidenan.
29_01_2015 17:09:05 (sumber_cctv)
Prabowo memasuki salah satu ruangan di Istana Bogor. Jokowi terlihat sudah menunggu.
29_01_2015 17:11:23 (sumber_cctv)
Jokowi mengajak bersalaman dan mempersilahkan Prabowo duduk. Mereka berdua duduk berhadapan.
29_01_2015 17:13:41 (sumber_cctv)
Jokowi memberi kode agar semua orang meninggalkan ruangan.
Pintu ruangan tertutup.
29_01_2015 17:14:19 (hasil_penyadapan)
J: ………. (tidak jelas) untuk mempersingkat waktu mungkin sebaiknya kita langsung ke pokok masalah saja Pak Prabowo …
P: Baik Pak Presiden.
29_01_2015 17:14:19 (hasil_penyadapan)
J: … sesuai dengan kesepakatan rahasia yang disampaikan utusan saya, hari ini kita akan membicarakan masalah AS, BG dan BW …… (tidak jelas) …. Akhir-akhir ini ketiganya sangat menyita perhatian publik. Mohon saran dari Pak Prabowo …
P: … sebagai anak bangsa saya akan berusaha membantu sesuai kemampuan saya Pak Presiden.
29_01_2015 17:15:43 (sumber_cctv)
Masing-masing nampak mengeluarkan kotak seukuran buku agenda.
29_01_2015 17:16:11 (sumber_cctv & hasil_penyadapan).
Kotak itu dibuka dan ditaruh di atas meja. Mereka segera membungkuk ke arah kotak tersebut dan memperhatikan dengan seksama barang-barang yang ada di dalamnya.
J: … semua fakta tentang AS, BG dan BW berada di dalam kotak ini Pak Prabowo. Bagaimana menurut pendapat Bapak?
29_01_2015 17:18:47 (sumber_cctv & hasil_penyadapan).
Prabowo mengambil salah satu benda dari dalam kotak milik Jokowi, mengusap-usap dan menerawangnya dengan teliti.
P: Untuk masalah AS (Akik Safir) ini saya bisa memastikan bahwa ini asli Pak. Cuman nampaknya bukan dari kualitas grade A. Sedangkan untuk BG (Batu Giok) ini umum di pasaran. Warnanya agak kurang cemerlang. Secara bentuk dan warna saya lebih tertarik pada yang BW (Bacan Weda).
J: Wah mungkin saya kurang telaten menggosoknya apa ya Pak?
P: Emangnya berapa sering dan berapa lama Bapak menggosoknya?
J: Ya paling-paling menjelang tidur. 10-15 menit mungkin.
P: Ya jelas hasilnya kurang baik lah. Minimal sehari dua kali masing-masing sejam. Jadi gilapnya keluar.
J: Pak Prabowo enak. Bisa gosok batu sepuasnya. Saya baru megang kotak akiknya saja istri saya sudah mrengut.
P: Ha .. ha .. haa …
J: Eh … ngomong-omong tak terasa sudah 30 menit lebih nih Pak. Kita sudah ditunggu wartawan untuk pers conference. Kira-kira apa yang akan kita sampaikan ya Pak?
P: Kita pura-pura habis ngomongin pencak silat saja Pak. Jangan sampai pembicaraan kita masalah AS, BG dan BW ini bocor ke publik …
J: Ha .. ha .. haa … Bocooor. Pak Prabowo belum berubah.
P: Ha .. ha .. haa …
J: Lain kali kita ketemu lagi ya Pak. Kita omongin masalah burung dan kuda.
P: Siap. Saya tunggu undangan berikutnya.
J: Atau kalau ada waktu senggang sekali-kali kita main kartu juga boleh Pak Prabowo.
P: Ha .. ha .. haa … Kartuuu … Pak Jokowi juga belum berubah. Move on donk Pak …
J: Ha .. ha .. haa … Nyinyiirrr …
Kemudian mereka berdua keluar bersama untuk bertemu wartawan sambil masih terus tertawa terbahak-bahak berdua …

Bagaimana menurut penilaian anda?

sumber :kompasiana