Menguak Keterlibatan Bambang Widjojanto di Sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah

Hukum, Politik·January 23, 2015May 13, 2019

Berita penangkapan wakil ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim menjadi informasi hangat hari ini. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap Bareskrim Mabes Polri usai mengantar anaknya ke sekolah. Semula, penangkapan mantan dosen Universitas Trisakti itu simpang siur karena Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti membantah telah melakukan penangkapan. Namun, akhirnya Mabes Polri melalui Kadiv Humasnya Irjen Pol Ronny Sompie membenarkan adanya penangkapan tersebut.

Dalam keterangan persnya, Ronny mengatakan, Bambang ditetapkan menjadi tersangka karena memerintahkan seseorang untuk memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Bambang dikenai Pasal 242 Juncto 255 KUHP karena memerintahkan seseorang memberi keterangan palsu di persidangan dengan ancaman tujuh tahun penjara.

Sebelumnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar dalam keterangannya saat menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pernah mengemukakan upaya Bambang meminta tolong terkait sengketa pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. KPK pun diminta menyelidiki ada tidaknya upaya yang dilakukan Bambang tersebut.

”Kala itu Bambang meminta‎ AM (Akil Mochtar) sebagai Ketua Panel dalam kasus sengketa Pilkada Kotawaringin Barat untuk bisa membantu agar kliennya bisa memenangkan sengketa,” ujar Koordinator Laskar Pemuda Anti Korupsi (LAPAK), Yovi Deviansyah, 30 Oktober 2010 silam.

Bambang diduga memilki keterlibatan dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat 2011 di MK. Karena itu Yovi pun menyarankan, Bambang yang saat ini merupakan Wakil Ketua KPK mengundurkan diri dari jabatannya agar penyelidikan dan penyidikan KPK terkait dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat tak terganggu konflik kepentingan.

Lebih lanjut Yovi menegaskan, pernyataan Akil sepatutnya tidak dianggap angin lalu. Sebab kasus dugaan suap sengketa pilkada di MK yang menjerat Akil Mochtar telah menyeret sejumlah kepala daerah. ”Perlu kita ketahui bahwa kasus Akil telah menyeret kepala-kepala daerah dalam kasus suap sengketa Pilkada,” imbuh Yovi.

Terkait sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah pernah dikemukakan Akil Mochtar pada Senin, 16 Juni 2014. Akil yang juga terjerat kasus suap Pilkada MK saat itu tengah menghadapi sidang tuntutan terkait status terdakwanya dalam kasus dugaan suap Pilkada di MK dan pencucian uang.

Akil menyebut Bambang Widjojanto yang dahulu berprofesi sebagai advokat pernah satu mobil dengannya dan membahas soal sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. ”Dia pernah satu mobil sama saya, dari MK sampai Pasarminggu saya antar, ngomong soal perkara juga, perkara Kotawaringin Barat, tanya sama dia, kan dia pengacaranya. Tapi enggak ada janji. Saksinya ada, ajudan saya. Malam hari itu,” tegas Akil.

Sementara itu Bambang membantah dugaan dirinya pernah meminta tolong kepada Akil tentang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Hal itu dikemukakan Bambang pada Rabu 5 Oktober 2014, menanggapi tudingan Bupati Tapanuli Tengah, Bonaran Situmeang. Sebab Bonaran juga menyebut soal adanya permintaan tolong yang dikemukakan Bambang kepada Akil Mochtar.

Bambang menegaskan, saat masih berprofesi sebagai pengacara tidak pernah terlibat dalam urusan suap. Untuk itu Bambang pun membantah pernyataan Bonaran yang mengutip pledoi atau nota pembelaan Akil Mochtar.

Pernyataan Bupati dan wakil Bupati Kotawaringin Barat

Bupati Kotawaringin Barat yang saat itu tengah bersengketa, Ujang Iskandar, mengatakan, ketika itu Bambang menjadi pengacaranya. Dia membantah ada saksi palsu yang diajukan untuk memenangkan sengketa itu.

Kata dia, jika Bambang membelanya dalam sengeketa itu, adalah hal yang lumrah.

Ujang kemudian menceritakan, ketika bersengketa di tahun 2010, dia membawa 68 orang saksi. “Keadaan saat itu sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, karena rival saya didiskualifikasi,” kata Ujang.

Menurut Ujang, saksi yang bernama Ratna Mutiara yang divonis lima bulan oleh Polri karena terbukti menjadi saksi palsu, tidak ada kaitan dengan kasusnya yang diduga melibatkan Bambang Widjojanto.

“Itu lain kasusnya, Ibu Ratna itu saat menyampaikan itu tidak ada kaitannya dengan pemilukada, karena beliau menyampaikan bahwa si rival saya saat itu menjanjikan salah satu oknum kepala desa. Setelah dicek, keterangan Ibu Ratna itu tidak betul. Makanya langsung diperkarakan,” Ujang menjelaskan.

Menurut dia, untuk memperjelas kasus itu Ujang mengusulkan untuk membuka rekaman sidang di MK. “Saya rasa itu bisa dibuka rekamannya di MK,” kata dia.

Menurutnya, Bambang tidak menyuruh seorang saksi untuk berbohong atas kasusnya. Apalagi, kata Ujang, semua saksi saat itu disumpah.

“Kalau disuruh merekayasa, disuruh berbohong, tidaklah. Mereka semua disumpah,” katanya.

Apalagi, kata Ujang, gugatan kasus saksi palsu ini sebenarnya sudah dicabut oleh rivalnya, Sugiyanto. “Masalah saksi palsu ini sudah dicabut oleh Sugiyanto pelaporannya di Mabes Polri,” tuturnya.

Hal senada juga dikatakan oleh Wakil Bupati Kotawaringin Barat. Wakil Bupati Kotawaringin Barat, Bambang Purwanto, membantah mantan pengacaranya, Bambang Widjojanto pernah merekayasa saksi pada sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi 2010.

Menurut dia, selama Bambang mendampingi pasangan Ujang Iskandar – Bambang Purwanto pada sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di MK, tidak pernah mengarahkan saksi untuk menyampaikan keterangan palsu di persidangan. Laporan terkait adanya kesaksian palsu di sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, ujar Bambang, dilaporkan oleh rivalnya saat itu, Sugianto Sabra – Eko Sumarno ke Bareskrim Polri. Dari beberapa saksi yang diperiksa terkait kasus itu, tidak satu pun mengindikasikan adanya kesaksian palsu itu.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto Ditangkap Polisi [Drama KPK vs Polri]

Hukum, Politik·January 23, 2015July 31, 2015

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) ditangkap petugas Bareskrim pagi tadi. Bambang ditangkap saat mengantar anaknya ke sekolah. Menurut Barekskrim Polri, Bambang Widjojantoditangkap terkait kasus kesaksian palsu pada sidang sengketa Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi (MK) sekitar Juli 2010. Penangkapan wakil ketua KPK menimbulkan kesan di masyarakat bahwa Polri membuat serangan balasan setelah komjen Budi Gunawan dijadikan tersangka oleh KPK beberapa waktu lalu walaupun Institusi Polri membantah pendapat tersebut.

Kasus Komjen Budi Dipingpong dari KPK-Kejagung-Polri

Latar Belakang Penangkapan Wakil Ketua KPK

Sejak Calon Kapolri Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, terjadi perubahan besar di tubuh Polri. Diantaranya adalah penggantian Kapolri Jendral Sutarman sebelum waktunya dan juga penggantian Kepala Bareskrim . Orang-orang yang diganti ini disinyalir pro terhadap KPK. Setelah melakukan penggantian terdapat posisi penting di Kepolisian, Kabareskrim Baru membuat kejutan dengan menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Menurut Kadiv humas polri penangkapan Bambang yang tiba-tiba karena berdasarkan laporan masyarakat pada tanggal 15 Januari 2015 lalu terkait kasus kesaksian palsu pada sidang sengketa Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi (MK) sekitar Juli 2010.

Siapa yang melaporkan Bambang Widjojanto?

Mantan Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sugianto Sabran, menjadi pelapor kasus keterangan palsu pada sidang sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah Kotawaringin Barat yang membuat Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto ditangkap polisi hari ini. Sugianto yang melaporkan Bambang Widjojanto ke Badan Reserse Kriminal, Mabes Polri, terkait kasus kesaksian palsu pada sidang sengketa Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi (MK) sekitar Juli 2010. Berdasarkan penelusuran, pelapor Sugianto Sabran tercatat anggota Komisi III DPR RI dari PDIP periode 2009-2014 dari Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah.

Tanggapan Jokowi Soal KPK vs Polri

Sementara itu Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan para pejabat KPK, Polri, Kejaksaan Agung dan beberapa anggota kabinetnya menyusul penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareksrim, Polri.

“Saya meminta agar institusi Polri-KPK tidak terjadi gesekan dalam menjalankan tugas masing-masing,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers di Istana Bogor, hari ini.

Wakapolri Badrodin Haiti menyatakan pihaknya telah ada kesepakatan dengan KPK terkait penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) bahwa setelah pemeriksaan selesai maka tidak akan dilakukan penahanan terhadap BW. Dalam pertemuan dengan Presiden , pihaknya mendapatkan instruksi untuk tidak terpengaruh, tetap obyektif, dan menjaga agar tidak ada tindakan-tindakan di luar yang mempengaruhi obyektivitas penegakan hukum institusi Polri.

Penembakan Aktivis Anti Korupsi Bangkalan, KPK Kehilangan Saksi Kunci

Hukum, Politik·January 21, 2015July 31, 2015

Mathur Husairi seorang aktivis anti korupsi bangkalan ditembak oleh orang tak dikenal di dekat rumahnya di Jalan Teuku Umar, Bangkalan, Selasa pukul 02.00 WIB. Aktivis LSM CiDE tersebut ditembak orang tak di kenal pada saat membuka pagar rumahnya. Menurut Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Awi Setiyono Pelaku menembak satu kali dan mengenai perut korban, lalu pelaku lari ke arah selatan dengan menggunakan sepeda motor. Mathur Husairi mengalami luka parah pada bagian pinggang sebelah kanan. Mathur sempat dilarikan ke RSUD Bangkalan dan akhirnya dirujuk ke RSUD dr Soetomo Surabaya.

Kronologi Penembakan Aktivis Anti Korupsi Mathur Husain

Kejadian penembakan bermula ketika korban melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat yang membahas tentang kasus korupsi di Bangkalan. Setelah selesai, korban pulang dengan menaiki mobil Avanza bernomor polisi M 307 HA warna abu-abu metalik miliknya sendirian. Setibanya di depan rumahnya, dia turun dari mobil dan membuka pintu pagar, dan saat itu korban langsung ditembak orang tak dikenal. Pelaku mengendarai sepeda motor, dan diduga, korban telah dibuntuti pelaku sejak dalam perjalanan. Akibatnya, korban Mathur Husairi mengalami luka parah pada bagian pinggang sebelah kanan.

selama ini, Mathur dikenal aktivis LSM yang kritis menyikapi kebijakan dan aksi tindak korupsi di Pemkab Bangkalan. Beberapa pihak berpendapat bahwa pria misterius yang menembak Mathur itu ada kaitannya dengan Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin Imron, yang saat ini telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelumnya, Ketua LSM CiDE Bangkalan Mathur Husairi menilai aksi ‘Gempur’ (Gerakan Masyarakat Peduli Ra Fuad) yang menggelar unjuk rasa untuk meminta KPK menerapkan azas praduga tak bersalah dalam pemeriksaan KHR Fuad Amin, sebagai hal yang tak berpengaruh. Sementara itu, para aktivis ‘Gempur’ menilai Fuad Amin merupakan ‘korban’, karena Fuad Amin adalah sosok pimpinan dan panutan masyarakat Bangkalan. Gempur meminta KPK memberikan kepastian hukum terhadap Fuad Amin dengan prinsip hukum yang adil dan bijaksana serta mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam proses hukum yang ada.

Mathur saksi kunci KPK

Sementara itu dilansir dari Tempo, Kasus penembakan aktivis Mathur Husairi oleh orang tak dikenal, diduga dilatarbelakangi statusnya sebagai saksi kunci KPK di pengadilan. Mathur akan diminta keterangannya untuk membongkar seluruh praktek korupsi yang diduga dilakukan Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron dan kroninya selama 10 tahun menjadi bupati Bangkalan.

Terkait kasus dugaan korupsi di Bangkalan, pada 2 Desember 2014 lalu, KPK menangkap tangan Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin Imron karena diduga menerima suap jual beli gas alam di Bangkalan dari Direktur PT Media Karya Sentosa, Antonio Bambang Djatmiko.

PT Media Karya Sentosa diketahui bermitra dengan perusahaan daerah setempat bernama PD Sumber Daya dalam menyalurkan gas hasil pembelian dari PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore untuk pembangkit tenaga gas di Gili Timur Bangkalan dan Gresik.

Fuad Amin yang kini mendekam di Rutan Pomdam Jaya Guntur tersebut dijerat dengan Pasal 12 huruf a huruf b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 Juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Tak hanya itu, Fuad Amin juga menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan jeratan Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 dan Pasal 3 ayat (1) UU No 15/2002 yang diubah dengan UU No 25/2003. [F-5/ARS/L-8]

Menurut rekan Mathur, Mahmudi Ibnu Khotib Dia bercerita, KPK memintanya jadi saksi kasus Fuad dan dia siap untuk bersaksi. Kesanggupan Mathur untuk bersaksi, kata Mahmudi, diduga membuat para kroni Fuad di Bangkalan gerah. Agar bungkam tak bisa bersaksi, ia ditembak. Mahmudi juga meluruskan, malam sebelum penembakan, Mathur memang melakukan pertemuan. Namun bukan dengan tokoh masyarakat, melainkan dengan para pegiat anti korupsi Bangkalan.

Cerita Konflik di Tubuh Polri dan Hubungannya dengan KPK

Hukum, Politik·January 16, 2015July 31, 2015

Baru-baru ini Presiden Jokowi mencopot Kepala Bareskrim Mabes Polri Komjen Pol Suhardi Alius. Setelah dicopot dari jabatan kabareskrim mabes polri, Suhardi dipindahkan ke ke Lemhannas. Sementara kabar santer yang beredar, posisi kabareskrim saat ini akan dialihkan kepada Irjen Budi Waseso. Tak cuma Suhardi, pergantian di pucuk pimpinan Mabes Polri juga terjadi. Wakapolri Komjen Badrodin Haiti diangkat menjadi Plt Kapolri untuk menggantikan Sutarman.

Ada apa di balik pencopotan Kabareskrim (Suhardi)?

Dikutip dari merdeka.com, Diduga kuat pencopotan itu masih ada hubungannya dengan masalah pencalonan kapolri Komjen Budi Gunawan. Dipindahnya Suhardi dari Bareskrim ke Lemhanas tidak berselang lama dari pengumuman tersangka Budi Gunawan oleh KPK. Informasi yang dihimpun, Suhardi menjadi salah satu jenderal yang tidak setuju jika Budi Gunawan menjadi Kapolri. Suhardi bahkan yang melengkapi berkas rekening gendut milik Budi Gunawan ke KPK. Dengan berkas ini, KPK pun bergerak cepat dan langsung menetapkan Budi Gunawan menjadi tersangka gratifikasi sehingga langkah mantan ajudan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri itu menjadi tidak mulus.

Internal kepolisian dikabarkan berang dengan tindakan Suhardi yang dianggap mengumar borok institusi sendiri. Para petinggi Polri sudah menyebutkan ada jenderal yang berkhianat. Diduga Suhardi adalah jenderal itu. Kepada sejumlah media, Komjen Suhardi Alius mengaku difitnah soal isu melempar sejumlah dokumen penting rekening para jenderal untuk konsumsi KPK. Selama ini Suhardi memang dikenal dekat dengan KPK.

Hubungan KPK dan Polri memang sering tidak akur. Sedikitnya, perseteruan Cicak dan Buaya sudah terjadi dua kali. Sebut saja ketika KPK menangani kasus Bank Century pada 2009 lalu, saat itu Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji menuding jika pimpinan KPK saat itu melakukan penyadapan terhadap petinggi Polri. Tak lama setelah itu, Polri menetapkan dua pimpinan KPK, Bibit S Rianto dan Chandra Hamzah dalam sangkaan menerima suap Anggodo Widjojo. Kasus itu benar-benar menjadi sorotan publik. Kelak malah Komjen Susno Duadji yang dibui dalam kasus korupsi pengamanan Pilkada Jabar.

Perseteruan Polri dan KPK kembali memanas saat KPK mengusut kasus korupsi pengadaan simulator SIM di Korlantas Mabes Polri. Tidak tanggung-tanggung, KPK menetapkan Kakorlantas saat itu, Komjen Pol Djoko Susilo sebagai tersangka. Kala itu, gedung KPK pun sampai diserbu oleh anggota polisi berpakaian preman. Penyidik KPK bernama Novel Baswedan bahkan sempat diungkit kasusnya oleh Polri. KPK menang di kasus ini. Irjen Djoko dibui dalam kasus ini. Begitu juga Brigjen Didik, saat ini masih menghadapi meja hijau.

Perseteruan di tubuh Polri ini juga dibenarkan oleh Ketua Indonesia Police Watch, Neta S Pane. Menurut dia, memang ada sejumlah jenderal yang tak ingin Budi Gunawan menjadi Kapolri.

“Ada tiga perwira tinggi aktif yang berusaha secara keras menjatuhkan Budi Gunawan jadi Kapolri baru. Satu tidak suka, merasa lebih pantas, dan jika ini terjadi kesemrawutan akan jatuh ke dia,” kata Neta.

Lanjut dia, dari ketiga perwira tinggi tersebut ada yang mencoba membujuk Kompolnas mencoret nama Budi Gunawan untuk diajukan ke Presiden Joko Widodo. Namun, dia enggan menyebut nama perwira tinggi itu.

“Dua hari sebelum KPK menetapkan Budi Gunawan jadi tersangka salah satu dari tiga orang ini melobi Kompolnas untuk menjatuhkan Budi Gunawan. Tapi saya tidak akan sebutkan namanya,” pungkas dia.

Hiruk pikuk internal Polri ini pun sudah terdengar sampai ke Senayan. Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto tak heran jika akhirnya Suhardi dipindah dari Bareskrim ke Lemhanas. Dia mengaku juga mendengar kabar bahwa Bareskrim yang melaporkan rekening gendut Budi Gunawan ke KPK.

Namun demikian, dia belum dapat memastikan apakah betul Suhardi yang melaporkan Budi Gunawan ke KPK. Menurut dia, hal ini masih harus dikonfirmasi lagi.

Profil Singkat Kabareskrim baru Irjen Budi Waseso

Budi Waseso dulunya adalah Kapolda Gorontalo. Jenderal bintang dua ini masih seangkatan dengan Suhardi, yakni angkatan 1985. Sebelum dikabarkan menjadi kabareskrim, jabatan terakhir Budi adalah Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri (Sespimti).

Hingga kini Mabes Polri dan pihak Istana belum memberikan keterangan resmi soal perombakan posisi dadakan di Korps Bhayangkara.

Sutarman Dicopot, Budi Gunawan Ditunda, Badrodin Haiti Plt Kapolri

Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menunda pelantikan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. Presiden tidak membatalkan penunjukan Budi sebagai Kapolri.Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian Jenderal Sutarman sebagai Kapolri. Presiden Jokowi menegaskan, Sutarman yang juga pernah menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya diberhentikan secara hormat.

Sebagai gantinya, Wakil Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti akan melaksana tugas, wewenang, dan tanggung jawab Kapolri.

“Berhubung Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sedang menjalani proses hukum, maka kami pandang perlu untuk menunda pengangkatan sebagai Kepala Kepolisian RI. Jadi menunda, bukan membatalkan, ini yang perlu digarisbawahi,” kata Jokowi.

Calon Kapolri Pilihan Jokowi Budi Gunawan Ditetapkan Tersangka Oleh KPK

Hukum, Politik·January 13, 2015July 31, 2015

Presiden RI Joko Widodo tersentak dengan pernyataan KPK yang mengumumkan Budi Gunawan sebagai tersangka. Budi Gunawan merupakan calon tunggal kapolri pilihan Jokowi untuk diajukan ke DPR. Pernyataan KPK ini sangat mengejutkan Presiden Jokowi. Menurut Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella, KPK telah mempermalukan Presiden Joko Widodo karena menetapkan Budi sebagai tersangka saat proses pemilihan calon kapolri mulai berjalan di DPR.

KPK menetapkan Budi sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi sejak tanggal 12 Januari 2015. Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, setelah ini, KPK akan menyampaikan pernyataan resmi mengenai penetapan Budi sebagai tersangka kepada Presiden dan Polri. Budi Gunawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, dan Pasal 11 atau 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana. Pencalonan Komjen Budi Gunawan untuk menjadi pucuk pimpinan di korps Bhayangkara pun terancam gagal. Beberapa fraksi di parlemen meminta agar uji kepatutan dan kelayakan ditunda.

Budi diduga menerima duit haram sejak menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Mabes Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di Kepolisian RI. Terkait penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka, Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mendesak Presiden Joko Widodo untuk menarik mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri tersebut sebagai calon Kapolri. Menurutnya, proses fit and proper test yang dilakukan Komisi III DPR RI.

Sebelumnya Sekretaris Kompolnas Syafriadi Cut Ali menunjukkan dukungan lembaganya atas pencalonan Budi. Bagi Kompolnas, Komjen Budi Gunawan sama sekali tidak bermasalah. Ia mengungkapkan, rekening gendut yang diduga dimiliki Komjen Budi Gunawan pada tahun 2010 sudah dinyatakan bersih. Meski demikian, ia mengakui bahwa Kompolnas memang tidak melibatkan KPK dan PPATK, mengingat waktu yang sangat singkat. Kompolnas merasa sudah memiliki data cukup dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap semua kandidat yang juga ikut dalam seleksi calon kepala Polri pada tahun 2013 itu.

Keyakinan atas sosok Budi juga diungkapkan oleh Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto. Andi mengatakan, pemerintah menggunakan asas praduga tak bersalah terhadap Budi Gunawan. Ia juga memastikan bahwa Presiden sudah menimbang secara matang sebelum memutuskan mengajukan Budi Gunawan sebagai calon kepala Polri.

“Isu ini muncul 2008, lalu 2010, muncul lagi saat seleksi kabinet, tetapi sampai hari ini tidak ada tindakan hukum apa pun. Presiden tidak bisa menggunakan isu negatif dalam melakukan seleksi,” kata Andi.

Saat ditanya, mengapa ada mekanisme yang berbeda saat Presiden Jokowi menjaring para menteri Kabinet Kerja dengan seleksi calon kepala Polri yang tak melibatkan KPK dan PPATK, Andi justru balik bertanya.

“Sebelumnya, presiden memilih KSAL dan KSAU juga tanpa KPK dan PPATK, kenapa tidak ada yang bersuara? Ini murni hak prerogatif presiden dalam menentukan mana yang perlu pakai lembaga lain, mana yang tidak, karena pada dasarnya tidak ada kewajiban melibatkan KPK karena dalam undang-undang hanya menyebutkan Kompolnas,” ujar Andi.

Adapun Jokowi turut “irit bicara” terkait polemik pencalonan Budi Gunawan. Dia hanya menyebutkan, pemilihan Komjen Budi Gunawan dilakukan atas rekomendasi Kompolnas.

sumber : kompas.com

Jokowi Bubarkan 10 Lembaga Non Struktural

Politik·December 14, 2014July 31, 2015

Presiden RI Joko Widodo membubarkan 10 lembaga Non struktural. Pembubaran 10 lembaga non struktural ini dilakukan dengan pertimbangan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 4 Desember 2014 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 176 tentang Pembubaran 10 (sepuluh) Lembaga Non Struktural.

Seperti dikutip dari laman resmi sekretariat kabinet , berikut ini 10 lembaga yang dibubarkan Jokowi.

1. Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional

2. Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat

3. Dewan Buku Nasional; 4. Komisi Hukum Nasional

5. Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional.

6. Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan

7. Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu

8. Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak-Anak

9. Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia

10. Dewan Gula Indonesia.

Dengan pembubaran tersebut, maka pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat dilaksanakan oleh Kementerian Sosial; Dewan Buku Nasional dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Komisi Hukum Nasional dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan HAM; Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak-Anak dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja; Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia dilaksanakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Adapun tugas dan fungsi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional dilaksanakan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; dan Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sementara untuk pembiayaan, pegawai, perlengkapan, dan dokumen yang dikelola oleh Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional dialihkan ke Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat dialihkan ke Kementerian Sosial; Dewan Buku Nasional ke Kemendikbud; Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak-Anak ke Kementerian Tenaga Kerja; dan Dewan Gula Indonesia ke Kementerian Pertanian.

Adapun pembiayaan, perlengkapan, dan dokumen yang dikelola Komisi Hukum Nasional dialihkan ke Kementerian Hukum dan HAM; Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Sementara pegawai pada Komisi Hukum Nasional dan Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia akan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengalihan sebagaimana dimaksud dikoordinasikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), dengan melibatkan unsur Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Arsip Nasional, dan Kementerian Keuangan.

“Pengalihan sebagaimana dimaksud dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan Peraturan Presiden ini,” bunyi Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014 itu.

Ditegaskan juga dalam Perpres ini, biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan proses pengalihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Melalui Perpres tersebut, Presiden juga mencabut 10 Keputusan Presiden (Keppres) yang mendasari pembentukan ke-10 lembaga non struktural itu.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 8 Perpres yang diundangkan pada 5 Desember 2014 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly itu.

Munas Bali : Abu Rizal Bakrie Terpilih Jadi Ketum Golkar Periode 2014-2019

Politik·December 3, 2014July 31, 2015

Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, menetapkan Aburizal Bakrie kembali menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Rabu 3 Desember 2014. Aburizal terpilih secara aklamasi dengan mendapat 100 persen dukungan dari pemilik suara. Ical resmi memimpin Golkar kembali lima tahun ke depan.

Sebelumnya, dari hasil verifikasi pemilihan ketua umum, ARB mengantongi 534 suara dukungan. Tiga Ormas, yakni AMPI, MKGR, dan Kosgoro dinyatakan tak memiliki hak suara karena tak ditandatangani ketua umumnya. Ketua MKGR adalah Priyo Budi Santoso, AMPI Dave Laksono, dan Kosgoro Agung Laksono.

Selanjutnya dilakukan pemilihan. Karena hanya satu calon dan mendapatkan 100 persen suara, ARB terpilih secara aklamasi. Riuh teriakan segera memenuhi ruangan setelah ARB dinyatakan secara sah sebagai ketum golkar.

Akbar Tandjung juga terpilih secara aklamasi untuk menempati jabatan Ketua Dewan Pertimbangan Partai.

Resmi, Ahok Jadi Gubernur DKI Jakarta

Home·November 19, 2014July 31, 2015

Presiden RI Joko Widodo secara resmi melantik Basuki Tjahaja Purnama yang akrab dipanggil Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017. Prosesi pelantikan Ahok sebagai gubernur jakarta digelar di Istana Negara pada Rabu (19/11) siang pukul 14.00 WIB. Dengan demikian Ahok merupakan gubernur pertama di Tanah Air yang dilantik presiden di Istana Negara.

“Saya berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur dengan sebaik-baiknya,” kata Gubernur Ahok saat mengulang kalimat sumpah pelantikan yang diucapkan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta.

Pelantikan Ahok menjadi gubernur Jakarta ini dihadiri oleh beberapa tokoh nasional, diantaranya adalah Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Wakil Ketua MPR Oesman Sapta, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Kepala Bappenas Andrinof Chaniago. Selain itu, dari jajaran pejabat Ibu Kota hadir Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dan juga terlihat mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.

Pelantikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Istana Negara, Jakarta, Rabu, tidak dihadiri oleh perwakilan partai-partai politik yang tergabung dalam fraksi Koalisi Merah Putih (KMP) di DPRD DKI Jakarta. Pelantikan Ahok sebagai Gubernur DKI pada Rabu ini tidak disepakati oleh parpol yang termasuk dalam Koalisi Merah Putih (KMP) DKI Jakarta. Menurut KMP, seharusnya pelantikan gubernur menunggu jawaban dari surat konsultasi yang dikirimkan kepada Mahkamah Agung.

Perjalanan Ahok menuju kursi gubernur DKI Jakarta cukup berliku. Ia mendapat penolakan dari kelompok agama hingga sejumlah politisi di DPRD DKI Jakarta. Salah satu kelompok yang menolak Ahok menjadi pemimpin DKI Jakarta adalah Front Pembela Islam (FPI) yang sudah berulangkali berunjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI dan Balai Kota.

Ketua Umum FPI Habib Muhammad Rizig Shihab dalam orasinya di depan Balai Kota DKI Jakarta, pekan lalu menolak Ahok memimpin DKI Jakarta dengan alasan penduduk Ibu Kota mayoritas Muslim, sehingga harus dipimpin gubernur beragama Islam.

Namun, Ahok pria kelahiran Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung pada 29 Juni 1966, itu tetap optimistis menghadapi semua serangan terhadap dirinya. Tentang penolakan sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta, suami Veronica Tan ini berulangkali mengatakan bahwa pelantikan dirinya tidak berkaitan dengan DPRD DKI Jakarta.

Ahok Akan Tunjuk Sendiri Wakil Gubernur DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan akan menunjuk sendiri orang yang akan mengisi posisi Wakil Gubernur (wagub) DKI Jakarta. Menurut pria yang lebih akrab disapa Ahok itu, wakil gubernur yang akan dilantik nantinya akan mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah.

Dampak Positif dan Negatif Kenaikan Harga BBM

Home·November 18, 2014July 31, 2015

Tanggung jawab negara adalah mengusahakan kesejahteran, kedamaian, serta kebahagiaan seluruh warga negara. Dalam menggapai tujuan tersebut, sudah sewajarnya negara yang dalam hal ini pemerintah berupaya dengan menggunakan segala wewenang yang melekat padanya, dalam meregulasi semua sektor yang menyangkut harkat hidup orang banyak.

Dapat 1$-Unlimited per hari Gratis , Ini Caranya

Salah satu sektor yang sangat berpengaruh terhadap orang banyak, adalah BBM (Bahan Bakar Minyak). Sehingga regulasinya sangat menentukan atau bahkan berimbas pada berbagai sekotr kehidupan. Harga BBM ini dipengaruhi oleh kebutuhan dan perdagangan global. Sehingga naik turunnya harga BBM tersebut, sangat terkait sistem perdagangan global.

Di beberapa negara, seperti Jepang, negara-negara Eropa, serta Amerika, dalam penentuan Harga BBM tersebut telah diserahkan kepada harga pasar. Artinya, peran pemerintah sangat kecil dalam mengontrol harga BBM Tersebut. Karena Kontrol harga BBM berada di pasaran, sehingga beban pemerintah tidak ada lagi.

Misalnya, jika terjadi kenaikan harga BBM maka masyarakat yang langsung membayarnya, tanpa ada subsidi dari Pemerintah. Sehingga, dana dari anggaran belanja negara, yang pemasukannya dari Tax (Pajak), sumber daya alam, regulasi keuangan semunya akan disesuaikan dengan rencanya sesuai yang telah disepakati oleh DPR ataupun Senat.

Namun, ini berbeda dengan kondisi Indonesia, di mana harga BBM senantiasa dikontrol oleh pemerintah. Bahkan jika harga di pasaran internasional membengkak, pemerintah Indonesia tetap mempertahankan harga tersebut, dengan memberikan subsidi selisih harga di pasaran Internasional, yang besarnya hingga ratusan triliun Rupiah.

Sehingga pertanyaan yang muncul, apakah peruntukan subsidi tersebut telah tepat sasaran? Untuk menjawab pertanyaan ini, alangkah baiknya, kita pelajari berbagai strategi yang diterapkan diberbagai negara di dunia, untuk selanjutnya bisa menjadi pertimbangan Kenaikan harga BBM tersebut. Misalnya, kebijakan pemerintah Amerika Serikat tentang, Minyak dan Gas Bumi, sebagai berikut:

Pemerintah Amerika Serikat, dalam mengatasi kelangkaan dan harga minyak dunia, mengembangkan inovasi dalam mengatasi kelangkaan tersebut, dengan jalan memperluas produksi minyak dan gas dalam negeri, meningkatkan efisiensi energi dan mengembangkan energi terbarukan. Hal ini dikarenakan sebagian besar: harga minyak mentah dunia, yang tergantung pada berbagai faktor seperti sanksi ekonomi terhadap Iran, kapasitas cadangan minyak di Arab Saudi. Demikian pula harga minyak bumi diserahkan ke pasar bebas, sehingga harga minyak, bensin, sangat bervariasi di Amerika Serikat karena kondisi lokal seperti pasokan minyak, kapasitas kilang dan transportasi.

Meskipun produksi Minyak dan Gas Alam di AS telah meningkat 20%, namun tetap menyebabkan harga Bensin rata-rata $3,76 untuk satu galon reguler secara nasional (atau setaraf Rp. 40.000,-/gallon). Dengan harga yang tinggi tersebut, secara langsung dirasakan oleh masyrakat AS, yang selanjutnya, masyarakat ssecara sadar untuk memanfaatkan BBM tersebut secara efisein, dengan melakukan efisionsi pemakaian BBM, tanpa harus dikontrol dan di subsidi oelh pemerintah AS.

Kondisi Indonesia

Kondisi di Tanah Air, berdasarkan penjelasan Kementerian EDSM, bahwa biaya Lifting, Refinery, and Transportation (LRT) minyak bumi mencapai $24,1 per barel atau setara dengan Rp 1.364 per liter. Angka tersebut berasal dari biaya pengolahan sebesar $12,8 per barel, serta biaya transportasi dan distribusi $11,3 per barel.

Selanjutnya minyak merupakan milik negara, dengan produksi sebesar 586 ribu barel per hari merupakan sumber penerimaan APBN dengan harga ICP (Indonesian Crude Oil Price). Kebutuhan konsumsi BBM nasional tahun 2012 direncanakan sebesar 1,4 juta barel per hari (bph) sehingga masih dibutuhkan impor sebesar 802 ribu barel per hari (265 ribu bph dengan harga ICP dan 537 ribu bph BBM dengan harga MOPS).

Sementara itu, biaya pengolahan dan distribusi (LRT) untuk mengolah 1,4 juta barel minyak adalah $24,1 per barel. Sehingga Pemerintah harus membayar minyak mentah sesuai dengan ICP. Hal ini disebabkan karena harga dasar BBM dari minyak mentah (berdasarkan ICP $105/bbl) sebesar Rp 5.943 per liter. Biaya LRT ($24.1/bbl) ekivalen dengan Rp 1.394/L. Pajak dan lain-lain sebesar 15% sehingga harga keekonomian BBM sebesar Rp 8.400 per liter.

Sehingga terjadi subsidi yang sangat besar, yang membahayakan APBN. Hal ini dapat didefinisikan bahwa subsidi BBM adalah selisih harga keekonomian BBM dengan harga jual Pertamina.

Harga BBM saat ini (sebelum kenaikan harga BBM-red) adalah Rp 4.500 per liter, sedangkan harga keekonomian BBM adalah Rp 8.400 per liter, sehingga besaran subsidi BBM per liter adalah Rp 3.900 per liter. Usulan RAPBNP 2012, harga BBM bersubsidi dinaikkan sebesar Rp 1.500 per liter menjadi Rp 6.000 per liter. Dengan kenaikan harga BBM bersubsidi menjadi Rp 6.000 per liter, besaran subsidi BBM masih sebesar Rp 2.400 per liter.

Solusi Terbaik bagi Pemerintah Indonesia

Dengan pertimbangan kondisi diatas, serta belajar dari berbagai negara, maka solusi terbaik yang perlu segera dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, adalah:

Meningkatkan produksi minyak dalam negeri, sebagai penekan terhadap gejolak harga minyak dunia yang semakin tidak terkontrol
Memperluas, sumber-sumber energi baru yang dapat diperbaharui, seperti sumber energi hibrid, gas nabati, serta mengembangkan pusat energi nuklir di Tanah Air.
Melakukan penghapusan atau pengurangan subsidi BBM dengan cara meningkatkan harga minyak di pasaran domestik secara gradual, dan perlahan. Hal ini untuk mencegah efek domino, peningkatan harga-harga kebutuhan pokok lainya, yang juga bisa membahayakan perekonomian Indonesia.
Menciptakan buffer pengaman masyarakat, akibat peningkatan harga BBM tersebut, dengan, melakukan subsidi langsung dan tepat sasaran, sehingga masyarakat bisa mendapat efek positif dari kenaikan BBM tersebut.

Jika semua tersebut telah dilakukan secara gradual dan tepat sasaran, bisa menjadi keamanan dan kesinambungan pembangunan yang telah ditata dewasa. Semoga Indonesia dapat keluar dari berbagai kemelut dewasa ini, khususnya gejolak akibat peningkatan harga BBM, yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat luas.

Tulisan ini ditulis oleh Dr. Taruna Ikrar, PhD , Dosen University of California, USA dan Wakil Ketua Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional yang saya kutip dari detik.com

Demi Rakyat, KMP dan KIH Resmi Berdamai

Home·November 17, 2014July 31, 2015

Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih di Dewan Perwakilan Rakyat telah bersepakat untuk berdamai. Mereka telah menandatangani nota kesepahaman untuk mengakhiri dualisme di Dewan Perwakilan Rakyat. MoU yang dilengkapi materai Rp 6.000 itu ditandatangani oleh politisi PDI Perjuangan Pramono Anung dan Olly Dondokambey mewakili Koalisi Indonesia Hebat, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa serta Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mewakili Koalisi Merah Putih.

5 Kesepakatan KIH dan KMP

1. Bersepakat dan setuju untuk segera mengisi penuh anggota-anggota fraksi pada 11 komisi, empat badan, dan satu Majelis Kehormatan Dewan, sehingga secara kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat dapat segera bekerja sesuai fungsi-fungsinya secara optimal.

2. Bersepakat dan setuju dalam rangka mengantisipasi beban kerja dan dinamika ke depan, serta menyesuaikan dengan penambahan dan perubahan nomenklatur Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla (2014-2019), maka perlu untuk melakukan penambahan jumlah pimpinan satu wakil ketua pada 16 alat kelengkapan dewan/AKD (seperti yang dimaksud pada angka 1 di atas), melalui perubahan pasal yang terkait dengan komposisi pimpinan komisi, pimpinan badan dan Pimpinan MKD dalam Undang-undang nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, dan Perubahan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR RI.

3. Bersepakat untuk segera mengisi pimpinan alat kelengkapan dewan yang masih tersedia (Banggar dan BURT), dan penambahan wakil ketua pada tiga AKD yang ditentukan secara musyawarah mufakat, serta menambah satu wakil ketua pada setiap komisi, badan, dan MKD, sebagai konsekuensi dan perubahan UU tentang MD3 tanpa mengubah komposisi pimpinan yang sudah ada sebelumnya.

4. Bersepakat dan setuju melakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 74 Ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), serta Pasal 98 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta ketentuan Pasal 60 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib untuk dihapus, karena pasal-pasal tersebut secara substansial sudah diatur pada pasal 79, pasal 194 sampai dengan pasal 227 Undang-Undang MD3 Nomor 17 Tahun 2014.

5. Bersepakat dan setuju bahwa hal-hal teknis terkait dengan pelaksanaan kesepakatan ini dituangkan dalam kesepakatan pimpinan fraksi dari Koalisi Merah Putih dan pimpinan fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat yang diketahui oleh pimpinan DPR RI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.