KMP dan KIH Bahas UU MD3

Politisi dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menggelar pertemuan di kediaman Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, Sabtu, 15 November 2014. Pertemuan tersebut bertujuan untuk kesepakatan revisi UU MD3.
Pertemuan itu berlangsung sekitar dua jam. Hadir dalam pertemuan itu di antaranya adalah politisi PDI Perjuangan, Pramono Anung; Bendahara PDIP Olly Dondokambe; Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham; dan Hatta Rajasa.
Kepada wartawan, Hatta menuturkan, poin penting yang dibahas dalam pertemuan itu yang bermuara sebagai kesepakatan adalah terkait pasal-pasal dalam UU MPR, DPR, DPRD, dan DPRD (MD3). “Yang kami bahasa yang menyangkut hak-hak dewan yang melekat kepada dewan dan diatur Pasal 74 dan Pasal 98,” kata Hatta usai pertemuan itu.
Hatta menuturkan, terkait dengan kesepakatan revisi UU MD3 itu nantinya akan ditandatangani kesepakatan pada Senin, 17 November di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta. Hatta diagendakan akan hadir pada pertemuan tersebut.
“Mudah-mudahan tidak ada perubahan lagi. Karena ini sudah mandat. Ini Insya Allah apa yang disepakati hari ini sudah final,” katanya. 
 Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Effendi Simbolon, memahami sikap Koalisi Merah Putih yang menolak revisi pasal 74 dan 98 Undang-undang MD3. Sikap itu dinilai wajar.
“Kami bisa memahamilah. Wajar,” kata Effendi, usai diskusi ‘Bola Panas BBM’ di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu 15 November 2014.
Dia mengatakan, baik Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat seharusnya mempertahankan hak-hak anggota dewan. Adapun hak-hak yang tercantum dalam pasal 74 dan 98 adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat DPR.
“Wajarlah. Kalau anggota dewan tidak punya hak-hak lagi. Mending, jadi pengangguran saja. Kami bisa memahami,” kata Effendi.
Seperti diketahui, kubu tersebut tetap ngotot untuk tidak mengubah pasal 74 dan 98 UU MD3 seperti yang menjadi syarat Koalisi Indonesia Hebat. Sebab, dengan menghapus pasal itu, artinya menghapus hak DPR.
“Prinsip kami, jangan sampai perubahan pasal tertentu itu mendegradasi hak-hak DPR, terutama angket, interpelasi, dan menyatakan pendapat,” kata Sekjen Golkar Idrus Marham di DPP Partai Golkar, Jakarta, hari ini.
Sidang Parpurna DPRD, Ahok Resmi Gubernur DKI Jakarta

Sidang Parpurna DPRD, Ahok Resmi Gubernur DKI Jakarta

DPRD DKI Jakarta akhirnya menggelar sidang paripurna istmewa dengan agenda pengumuman pengangkatan  Ahok  sebagai gubernur DKI Jakarta ke 17, setelah ditinggalkan oleh mantan pasangannya dalam pemilihan gubernur pada 2012 lalu, Joko Widodo, karena menjadi Presiden RI . Ahok yang semula sempat khawatir tidak bisa menduduki jabatan DKI 1 karena mendapat penolakan dari Front Pembela Islam (FPI) dan beberapa politisi yang juga anggota DPRD DKI Jakarta pun kini telah usai. 
Ahok Resmi Gubernur DKI Jakarta
Dipimpin Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi, sidang paripurna menyatakan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok ) resmi menjadi Gubernur DKI Jakarta, menggantikan Joko Widodo, dalam sisa jabatan 2012-2017. 
Dengan digelarnya rapat paripurna istimewa tersebut, Prasetyo juga mengumumkan bahwa DPRD saat ini sudah resmi mengusulkan kepada Presiden melalui Mendagri untuk melakukan pengangkatan Plt Gubernur DKI Jakarta Ahok.
Rapat paripurna istimewa pengumuman status Ahok menjadi Gubernur definitif itu ternyata hanya dihadiri sebanyak 47 dari 106 orang anggota DPRD DKI, yang berasal dari empat fraksi DPRD DKI. Antara lain fraksi PDIP 26 orang, Fraksi Partai Hanura 10 orang, Fraksi PKB 6 orang, dan Fraksi Partai Nasdem 5 orang 
Dari unsur pimpinan pun, hanya Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi dari fraksi PDIP yang berada di lokasi paripurna. Empat pimpinan yang lain, Ferrial Sofyan dari fraksi Partai Demokrat, Triwisaksana dari fraksi PKS, Abraham Lunggana dari fraksi PPP, dan Mohammad Taufik dari fraksi Partai Gerindra, tidak ikut serta memimpin sidang itu. 
Berdasarkan daftar absensi kehadiran rapat yang diterima oleh VIVAnews, tidak ada satu pun anggota DPRD DKI dari fraksi Partai Gerindra, PPP, PKS, dan Demokrat-PAN yang hadir dalam sidang terhormat tersebut. 
Seperti diketahui, lima fraksi yang semua anggota memutuskan alpa dalam sidang tersebut merupakan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), sedangkan empat fraksi dengan jumlah 47 anggota yang hadir merupakan partai politik koalisi Koalisi Indonesia Hebat (KIH). 
Suasana proses sidang pelantikan ahok yang hanya dihadiri kurang dari separuh jumlah anggota DPRD DKI itu sesungguhnya sudah dapat diprediksi sejak awal. Sebab, dalam agenda sebelumnya yaitu Rapat Pimpinan (Rapim) yang membahas ihwal persiapan rapat paripurna pengumuman pengangkatan Ahok, anggota fraksi DPRD dari kubu KMP juga sudah tidak hadir. 
“Silakan saja gelar rapat pimpinan. Itu rapim KIH (Koalisi Indonesia Hebat), dan KMP DKI tidak akan hadir,” ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik, yang juga politisi Partai Gerindra itu, pada Kamis 13 November 2014. 
Menanggapi “aksi boikot” anggota DPRD kubu KMP, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, menegakan, tidak akan berpengaruh terhadap proses pelantikan Ahok sebagai gubernur definitif pasca pengumuman pengangkatan tersebut. 
“Memang tidak ada anggota yang berasal dari KMP yang hadir, dan tidak akan ada sanksi bagi mereka,” ujar Ketua DPRD DKI Jakarta,  Prasetyo Edi Marsudi, usai memimpin sidang paripurna, di Gedung DPRD DKI. 
Sebab, lanjut Prasetyo, sidang paripurna itu hanya bertujuan untuk mengumumkan status Ahok sebagai Gubernur, sehingga tidak membutuhkan persetujuan anggota dewan.  “Saya yang diperintahkan oleh Kemendagri untuk mengumumkan hal ini, memang harus diambil ketegasan. Jadi tidak ada masalah apa-apa jika rapat ini tidak kuorum,” ujarnya. 
Terpisah, Gubernur DKI Jakarta, Ahok, beranggapan aksi boikot yang dilakukan anggota DPRD DKI kubu KMP itu tidak ada gunanya. Sebab, aturan hukum yang menjadi landasan pengangkatannya adalah Perppu Nomor 1 tahun 2014 dan Surat Keputusan Presiden yang akan segera dikeluarkan, bukan keputusan dari DPRD. 
“Tanpa paripurna DPRD pun, Presiden yang akan melantik. Tidak perlu kuorum untuk menyetujui pelantikan saya, DPRD tidak bisa menyandera pelantikan saya,” tandasnya. 
Paripurna Tandingan
Anggota DPRD DKI kubu KMP tidak hanya boikot sidang terhormat itu, mereka juga menuding sidang tersebut digelar dengan menabrak peraturan. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik, menegaskan, proses sidang paripurna yang hanya dipimpin satu orang itu dinilai tidak sesuai dengan tata tertib DPRD DKI.
“Jadi begini, proses untuk ke paripurna itu sendiri tidak sesuai Tatib, ada forum yang melanggar tatib,” ungkap Taufik.
Selain itu, mereka mempersoalkan surat undangan sidang paripurna yang diduga tidak ditandatangani oleh wakil ketua DPRD. “Padahal, undangan (sidang paripurna) juga kan harus diparaf minimal dua wakil ketua. Tapi ini setahu saya tidak ada yang tanda tangan,” terangnya.
Senada dengan Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI lainnya, Triwisaksana, mengatakan, sidang paripurna yang digelar oleh kubu KIH itu tidak mememnuhi aspek tata tertib yang telah disetujui DPRD DKI. Apalagi, dalam rapat pimpinan sebelumnya telah disepakati bahwa sebelum dilakukan paripurna istimewa itu akan berkonsultasi dengan Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Dalam Negeri. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta.
“Ketua DPRD telah menggelar. DPRD kolektif kolegial, semua surat yang sudah ditandatangani ketua harus diparaf Wakil Ketua DPRD itu yang jalan sejauh ini,” kata pria yang akrab disapa Sani itu.
Oleh karena itu, menyikapi situasi tersebut, mereka berencana menggelar sidang paripurna yang diklaim sah. Sebab, mereka menuding rapat paripurna yang digelar anggota DPRD kubu KIH itu tidak sah karena tidak ada paraf dari pimpinan DPRD lainnya.
Namun, Taufik juga menegaskan, sidang paripurna yang akan digelar pekan depan itu bukan merupakan paripurna tandingan, pihaknya hanya ingin meluruskan prosedur yang harus ditempuh dalam menggelar paripurna untuk mengumumkan Ahok sebagai gubernur. “Kita tidak akan bikin paripurna tandingan, tapi paripurna yang betul dengan sesuai prosedur. Kapan? Minggu depan kita akan lakukan,” tegasnya.
Jadi Gubernur, Ahok Senang
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, merasa bersyukur dengan dilaksanakannya rapat paripurna istimewa yang mengumumkan pengangkatan dirinya sebagai Gubernur DKI. “Perasaan saya senang sudah diumumkan menjadi Gubernur. DPRD di Ibu Kota ternyata tidak dikuasai oleh Koalisi Merah Putih,” ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, usai mengikuti sidang paripurna, di Gedung DPRD DKI.
Dia mengakui, sebelumnya sempat khawatir tidak mendapat dukungan dari DPRD DKI terkait penetapan dirinya sebagai orang nomor satu di Provinsi Ibu Kota itu. “Tadinya saya khawatir pekerjaan saya sebagai Gubernur tidak akan beres bila tidak ada dukungan dari DPRD. Tapi yang saya lihat sekarang, ternyata semua mendukung saya. Ini bukti ternyata DPRD di ibu kota tidak dikuasai oleh Koalisi Merah Putih,” ujar Ahok. 
Usai diumumkan statusnya menjadi Gubernur dalam paripurna, Ahok menyatakan bahwa kini tinggal menunggu untuk dilantik sebagai Gubernur DKI definitif .
“Pelantikan saya tergantung Presiden, tinggal Pak Presiden tanda tangan SK, dan saya dilantik. Kalau Pak Presiden tidak sempat dilantik, Wakil Presiden yang melantik. Kalau Wapres tidak sempat juga, Mendagri yang melantik. Ini hanya bentuk tata krama kita dalam bernegara,” kata Ahok.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, mengatakan, surat rekomendasi pelantikan Ahok sebagai gubernur DKI kepada Keneterian Dalam Negeri (Kemendagri) telah dikirimkan oleh DPRD DKI, usai sidang paripurna tersebut. “Sekarang suratnya sudah di Kemendagri, kita serahkan supaya Mendagri segera melakukan pelantikan,” ujar Prasetyo, usai menemui Ahok di ruang kerjanya, di lantai 2 Balai Kota DKI Jakarta.
Namun, Prasetyo belum memastikan kapan DPRD DKI akan menggelar sidang paripurna dengan agenda melantik Ahok. Sebab, keputusan tentang tanggal pelantikan kini sepenuhnya ada di tangan Presiden Joko Widodo. Hanya saja, berdasarakan rencana Kemendagri, perlantika Ahok akan dilaksanakan pada 18 November. 
Biografi dan Profil Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo

Biografi dan Profil Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo

Prof. DR. Ir. Dwisuryo Indroyono Soesilo, M.Sc ditunjuk Jokowi sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dalam Kabinet Kerja periode 2014-2019.  Sebelumnya Indroyono Soesilo menjabat sebagai Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan  dan Direktur Sumber Daya Perikanan dan Aquakultur FAO, PBB. 
Indroyono dipercaya Jokowi untuk menjabat posisi baru ini menyusul cita-cita komitmen Jokowi menggencarkan program pembangunan berlandaskan maritim di Indonesia. Jokowi berniat mengembalikan kejayaan maritim saat zaman kerajaan Sriwijaya.

Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo

Pada 20 November 2012 lalu, Dirjen Organisasi Pangan & Pertanian PBB (UN-FAO) Dr Jose Graziano Da Silva mengangkat Indroyono Soesilo sebagai Direktur Sumberdaya Perikanan & Akuakultur FAO berkedudukan di Roma, Italia. Pria kelahiran 27 Maret 1955 ini menjadi orang Indonesia pertama yang memangku jabatan penting di Markas FAO, Roma, Italia. Dengan jabatannya tersebut, maka Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo bertanggung jawab atas pengelolaan perikanan tangkap, pengembangan budidaya perikanan dan penerapan teknologi penangkapan ikan di perairan laut & air tawar di seluruh dunia. Berikut Biografi dan Profil Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo

Profil Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo

Nama Lengkap : Indroyono Soesilo
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, Jawa Barat, 27 Maret 1955
Agama : Islam
Jabatan : Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan

PENDIDIKAN :


Umum :

  1. Jurusan Teknik Geologi ( 1978 )
  2. Jurusan Remote Sensing University Michigan, Amerika Serikat ( 1981 )
  3. urusan Geologic Remote Sensing The University of Iowa, Amerika Serikat ( 1987 )

Khusus :

  • Remote Sensing Satellite Ground Station Management Training, Canada, ( 1992 )

PERJALANAN KARIER :


Pekerjaan :

  1. Dosen luar biasa kursus staf senior TNI-AD Seskoad Bandung ( 1991 )
  2. Asisten laboratorium petrografi dan asisten kampus lapangan geologi, Karang Sambung Dep. Teknik ITB ( 1976 – 1978 )
  3. Research asistant, Department of Geology, Amerika Serikat The University of Iowa ( 1981 – 1986 )
  4. Teaching assistant, Department of Geology The University of Iowa, Amerika Serikat ( 1983 – 1986 )
  5. Dosen luar biasa Sesko ABRI Bandung ( 1988 – 1989 )
  6. Dosen luar biasa, jurusan Meteorologi dan Geofisika ITB ( 1994 – 1995 )
  7. Dosen luar biasa Program Pascasarjana Program Studi Teknik Sipil Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Surabaya ( 1995 )
  8. Dosen luar biasa Fakultas Teknologi Mineral Jurusan Teknik Geologi Universitas Trisakti (1996)
  9. Dosen Fakultas MIPA UI ( 1997 )

Pemerintahan :

  1. Direktur Jenderal Penyerasian Riset dan Eksplorasi Laut Departemen Kelautan dan Perikanan
  2. Kepala Subdirektorat Inventarisasi Sumber Daya Alam (Tisda) Matra Dirgantara (BPPT) ( 1992 – 1995 )
  3. Direktur Inventarisasi Sumberdaya Alam (Tisda) BPPT ( 1993 – 1997 )
  4. Anggota Panitia Tetap Dewan Kelautan Nasional Departemen Kelautan dan Perikanan ( 1997 )
  5. Deputi Ketua BPPT, Bidang Pengembangan Kekayaan Alam ( 1997 – 1998 )
  6. Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Pengembangan Sumberdaya Alam ( 1998 )
  7. Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan ( 2001 )

KEGIATAN LAIN :

  1. Ketua Kelompok Kerja Sumberdaya Alam dan Lingkungan Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia ( 1997 )
  2. Anggota Dewan Riset Nasional (DRN) ( 1999 )

PENGHARGAAN :

  1. Worldwide Permina Foundation Award USA ( 1980 )
  2. Indonesian Cultural Foundation Award USA ( 1981 )
  3. Isabel-Demple Foundation Award USA ( 1984 )
  4. Member, Sigma XI, Scientific Research Honor Society USA ( 1987 )
  5. Adhicipta Rekayasa Persatuan Insinyur Indonesia ( 1993 )
  6. Satya Lencana Pembangunan RI ( 1995 )
  7. Who’s Who of The World ( 1998 )
  8. Satya Lencana Karya Satya X Tahun ( 1999 )
  9. Bintang Ajasa Utama ( 1999 )
Profil dan Biografi Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin

Profil dan Biografi Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin

Lukman Hakim Saifuddin ditunjuk oleh Jokowi untuk mengisi posisi menteri Agama dalam Kabinet Kerja. Lukman Hakim Saifuddin bukan orang baru dalam kementerian. Sebelumnya Lukman Hakim Saifuddin juga ditunjuk sebagai Menteri Agama oleh Mantan Presiden SBY di Kabinet Indonesia Bersatu II untuk menggantikan Suryadarma Ali yang terjerat kasus korupsi. 
Sebelumnya nama Lukman Hakim Saifuddin sempat disebut-sebut sebagai tokoh PPP yang layak menduduki jabatan menteri dalam kabinet 2009-2014. Namun dia lebih memilih berkiprah sebagai Wakil Ketua MPR. Dia sering dianggap sebagai kalangan muda Nahdlatul Ulama (NU) yang mewakili zamannya. Cerdas, modern, memiliki pemikiran yang terbuka, tapi juga berintegritas. Ternyata, nama Lukman tak hilang dari radar Jokowi-JK. Pengganti SBY-Boediono itu memanggil kembali Lukman untuk meneruskan kerja mempimpin Kementerian Agama periode 2014-2019
Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin
Ayah Lukman Hakim saifuddin KH Saifuddin Zuhri sebelumnya juga menjabat sebagai Menteri Agama di era Presiden Soekarno menggantikan KH Wahib Wahab. 
Profil dan Biografi lengkap Menteri Agama Lukman hakim Saefuddin
Di Parlemen, nama Lukman sudah tertancap sejak 1997. Lukman menyandang jabatan anggota dewan sampai 2009. Dia lantas menjajaki kursi pimpinan MPR 2009-2014, sebagai Wakil Ketua.
Lukman Hakim Saefuddin, lahir di Jakarta, 25 November 1962. Usai dari SD dan MI Manarul Ulum, Lukman melanjutkan studi ke Pondok Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Lulus tahun 1983 ia kemudian kuliah di Universita Islam Assfiiyyah, Jakarta hingga 1990.
Keterlibatannya di NU dimulai saat ditunjuk sebagai Wakil Sekretaris Pimpinan Pusat Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU (LKKNU) 1985-1988. Selanjutnya pada tahun 1988-1999 Lukman berkecimpung di Lajnah Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) NU sebagai Wakil Sekretaris, Kepala Bidang Administrasi Umum, Koordinator Program Kajian dan Penelitian, Koordinator Program Pendidikan dan Pelatihan, hingga menjadi Ketua Badan Pengurus periode 1996-1999.
Sosok Lukman yang memiliki karakter kuat ini menampilkan citra baru PPP yang kala itu diidentikkan sebagai partai kaum tua. Keberadaan Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin di PPP mulai awal dekade 1990-an menjadi simbol munculnya generasi baru di partai Islam. Dan belakangan ini hampir 80 persen dari kepengurusan PPP tingkat pusat didominasi kaum muda .
Secara resmi menjadi pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada awal 1994 sebagai anggota Lembaga Pusat Pendidikan dan Latihan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, lalu menjadi Ketua di lembaga tersebut pada 1999-2003. Lukman Hakim Saefuddin juga menduduki posisi Sekretaris Pengurus Harian Pusat DPP PPP periode 2003-2007, Ketua DPP PPP Periode 2007-2012,Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) periode 2011-2015. Lukman Hakim Saifuddin terpilih sebagai anggota DPR/MPR sejak 1997. Pada Pemilu 2014, dia pun kembali sebagai mendapat amanat rakyat sebagai anggota DPR untuk periode 2014-2019.
Karirnya melejit sesaat sebelum pemerintahan berganti nakhoda tahun ini. Dia ditunjuk mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menteri Agama menggantikan seniornya, Suryadharma Ali, yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana penyelenggaraan ibadah haji di Kemenag. Namun, jabatan itu cuma seumur jagung lantaran pemerintahan SBY-Boediono pun berakhir terhitung sepekan lalu.
Ternyata, nama Lukman tak hilang dari radar Jokowi-JK. Pengganti SBY-Boediono itu memanggil kembali Lukman untuk meneruskan kerja mempimpin Kementerian Agama periode 2014-2019. 
Koalisi Merah Putih Beri 16 Kursi Pimpinan DPR ke KIH

Koalisi Merah Putih Beri 16 Kursi Pimpinan DPR ke KIH

Perselisihan KMP dan KIH sepertinya hampir usai. Ini lantaran rencana Koalisi Merah Putih yang bersedia memberikan jatah 16 kursi pimpinan alat kelengkapan DPR RI kepada Koalisi Indonesia Hebat (KIH). 
Ketua DPP Partai Gerindra, Desmond Junaedi Mahesa, mengatakan upaya islah Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) terus digulirkan. Hingga akhirnya KMP bersedia untuk menyerahkan jatah 16 kursi pimpinan untuk alat kelengkapan dewan (AKD) dan badan di DPR. Desmond mengatakan pemberian ini bukan bentuk kompromi antara dua koalisi melainkan hanya sebagai pemberian.
rapat paripurna dpr ri
Desmond menegaskan, susunan AKD dan badan yang dibentuk oleh KMP sedianya tidak melanggar hukum dan sudah dilakukan sesuai Tatib. Maka, tanpa memperdebatkan soal jatah KIH, DPR bisa tetap berjalan.
Tapi, ujar Desmond, memang KMP memiliki kebesaran hati untuk memberikan jatah 16 kursi pimpinan AKD dan badan kepada KIH.
“Ini hanya kebesaran hati KMP,” tukas anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra ini.
Diketahui, perseteruan KMP dan KIH mulai menemui titik terang setelah KIH disebutkan mendapat jatah 16 kursi untuk wakil ketua di AKD dan Badan di DPR.
Perseturuan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) Koalisi Merah Putih (KMP) Berakhir

Perseturuan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) Koalisi Merah Putih (KMP) Berakhir

Perseturuan antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) sepertinya sudah menemui titik temu. Politisi senior PDI Perjuangan, Pramono Anung, menyatakan bahwa perseteruan antara Koalisi Indonesia Hebat dengan Koalisi Merah Putih di parlemen telah berakhir.

“Alhamdulillah akhirnya perbedaan KIH dan KMP akhirnya selesai, penyelesaian yang saling menghormati dan mudah-mudahan lancar,” kata Pramono melalui akun twitternya, Sabtu (8/11/2014).

Sebelumnya, hubungan koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat itu terus meruncing saat melakukan pembahasan alat kelengkapan di DPR dengan berujung pada pembentukan DPR tandingan oleh KIH. Namun, beberapa hari ini KMP membuka kemungkinan untuk memberikan beberapa kursi pimpinan komisi ke KIH. Adapun tokoh yang mempunyai andil dalam rekonsiliasi dua kolasi itu, berasal dari partai-partai dari kedua kubu.

Pramono Anung

Pramono tidak menyebutkan lokasi pertemuan tersebut. Namun, peserta yang hadir dalam diskusi itu antara lain Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, Waketum Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Ketua MPR Zulkifli Hassan, Ketua Fraksi Golkar Ade Komaruddin dan Ketua Fraksi PDIP Olly Dondokambey.
DPP PPP Copot Haji Lulung Sebagai Ketua DPW DKI

DPP PPP Copot Haji Lulung Sebagai Ketua DPW DKI

Abraham Lunggana atau yang akrab disapa Haji Lulung dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (PPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta oleh Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Surabaya Romahurmuziy.
Menurut Wakil Ketua DPW PPP DKI Jakarta Joko Krismiyanto saat dihubungi wartawan, beliau melanggar disiplin partai. Joko tidak menjelaskan bentuk pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh “jagoan” Tanah Abang tersebut.
Joko menambahkan, dia sendiri yang mengisi posisi ketua DPW, yang sebelumnya ditempati Haji Lulung. Keputusan itu didapat sesuai dengan Surat Keputusan DPP PPP tanggal 30 Oktober yang ditandatangani oleh Ketua Umum PPP Romahurmuziy. SK itu ditandatangani ketua dan sekjen. 
Haji Lulung
Atas keputusan Dewan Pimpinan Pusat PPP itu Haji Lulung menurut Joko telah menerima. Pasalnya, Lulung telah melakukan pilihan politik untuk mendukung Djan Faridz sebagai Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta.
Profil dan Biografi Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri

Profil dan Biografi Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri

Menteri Tenaga Kerja Kabinet Kerja Jokowi-JK , Hanif Dhakiri mempunyai nama lengkap Muhammad Hanif Dhakiri lahir di Salatiga, 6 Juni Maret 1972. Sebelum ditunjuk sebagai Menteri Ketenagakerjaan dalam kabinet kerja jokowi-jk, ini adalah anggota DPR RI periode 2009-2014 dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari daerah pemilihan Jawa Tengah X: Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan dan Kabupaten Pemalang.

M. Hanif Dhakiri adalah seorang professional muda dengan latar belakang politisi. Jabatan terakhirnya adalah Sekjend PKB hasil muktamar di Surabaya 2014, sebelum mengundurkan diri karena menjadi Menteri Ketenagakerjaan dalam Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf kalla. Ia mengabdi untuk partai tersebut sejak tahun 1998.

Profil dan Biografi Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri

M. Hanif Dhakiri merupakan aktivis yang kental dan matang dalam tradisi organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Ia pernah mendirikan dan aktif di Jaringan Studi Transformasi dan Solidaritas Mahasiswa Salatiga dan Solidaritas Mahasiswa Salatiga (SMS). Ia juga aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Ia pernah menjadi Ketua Komisariat IAIN Salatiga (1991-1992), Ketua PC PMII Salatiga (1994-1995), Anggota Pleno Koordinator Cabang PMII Jawa Tengah (1995-1996) dan Ketua Lembaga Studi dan Advokasi Buruh (LSAB) Pengurus Besar (PB) PMII (1997-2000).

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri

Dia dipercaya menjadi Ketua Umum Dewan Koordinasi Nasional Gerakan Pemuda Partai Kebangkitan Bangsa (DKN Garda Bangsa) Periode 2011-2013. Ia bergabung ke PKB sejak awal pendiriannya, tahun 1998. Ia salah satu perumus dasar-dasar kepartaian PKB, termasuk menulis AD/ART PKB, naskah deklarasi, platform politik PKB yang dinamainya Garis-garis Besar Perjuangan Partai (GBPP). Ia juga turut mendesain logo PKB yang diilhami warna PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), dan gambar dasar khas NU, yakni bola dunia dan bintang sembilan.


M. Hanif Dhakiri merupakan salah satu Tim Asistensi PKB dibawah kepemimpinan H. Matori Abdul Djalil, mantan Ketua Umum PKB dan politisi terkemuka NU saat itu, yang diberi kepercayaan Ketua Umum PBNU KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), saat itu untuk menakhodai kapal besar PKB untuk pertama kalinya.

M. Hanif Dhakiri pernah studi pendidikan S-2 di Universitas Indonesia, ia juga telah menyelesaikan S-2 Universitas Nasional Jurusan Ilmu Politik. Persoalan ketenagakerjaan bukan hal asing bagi dirinya. Ia sempat berperan sebagai staf bagi Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Erman Soeparno, pada pertengahan 2006. Ia percaya pendidikan adalah salah satu kunci meningkatkan kapasitas tenaga kerja Indonesia. “Kelas buruh kita harus menjadi skilled labour. Para pekerja kita harus menguasai alih teknologi. Ini modal membangun keunggulan produksi nasional,” ujarnya menjadi spirit membangun kementrian Ketenagakerjaan.

Ia juga sempat menelurkan album musik berjudul “The Drizzle: Traces of a Broken Heart” yang ditujukan untuk merayakan pesta demokrasi Pemilu 2014. Album berisi 11 lagu ini dimaksudkan untuk mengajak kalangan muda agar tidak golput. “Musik ini diharapkan bisa mengajak pemilih pemula tidak lagi anti partai, dan tidak selalu menganggap Parpol (partai politik) itu kotor. Politik itu indah, fun dan menarik, jika politik itu kotor musik bisa membasuhnya biar bersih,” ujarnya.

Riwayat Organisasi Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri

  1. Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
  2. Sekretaris Jenderal DPP PKB periode 2014
  3. Ketua Umum Dewan Koordinasi Nasional Gerakan Pemuda PKB (DKN Garda Bangsa) Periode 2011-2013
  4. Anggota DPR RI periode 2009-2014 dari PKB
  5. Anggota Komisi X DPR RI yang mengurusi masalah Pendidikan, Olahraga, Pariwisata, Kesenian dan Kebudayaan.

Buku dan artikel, karya M. Hanif Dhakiri

  1. Menggagas Fiqh Perburuhan (1999)
  2. Paulo Freire, Islam dan Pembebasan (2000)
  3. Post-tradisionalisme Islam (2000)
  4. Politik Melayani Basis (2001)
  5. Menjadi Politisi Manajer (2001)
  6. Kiai Kampung dan Demokrasi Lokal (2007)
  7. Mengapa Memilih PKB? (2008)
  8. 41 Warisan Kebesaran Gus Dur (2011)
  9. NU: Jimat NKRI, Jimat Indonesia
  10. Pedoman berpolitik warga NU (2013)
Nasib Hukum Tukang Sate Hina Jokowi

Nasib Hukum Tukang Sate Hina Jokowi

Penyidik Polri masih memproses kasus yang melibatkan pemuda berusia 24 tahun bernama Muhammad Arsad alias Imen. Sebelumnya, MA dilaporkan oleh politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Henry Yosodiningrat pada 27 Juli 2014. MA yang sehari-hari bekerja sebagai tukang tusuk sate itu dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran gambar pornografi terhadap Joko Widodo. Kemudian pada hari Kamis 23 Oktober 2014, MA ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mabes Polri.
akun facebook tersangka
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dalam akun Facebooknya, Imen memotong wajah Jokowi dan Mantan Presiden RI Megawati. Kemudian wajah mereka ditempelkan atau disambungkan ke sejumlah foto model porno yang tengah bugil, dalam berbagai adegan. Kemudian, Arsyad mem-posting foto-foto hasil sambungannya itu ke akun Facebook miliknya. Bukan hanya itu, di foto tersebut, dia juga menyertakan komentar yang dinilai tidak pantas.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Kamil Razak, menjelaskan, kasus Imen hina jokowi bukan merupakan delik aduan. Tanpa dilaporkan pun, kata Kamil, polisi berhak melakukan tindakan penyidikan.”Jadi dalam kasus ini kami menemukan bukan hanya sekedar kata-kata, tapi ada unsur pornografi dan hal itu sangat tidak pantas. Jadi dia dikenakan UU ITE dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara,” ungkap Kamil saat ditemui di Gedung Bareskrim, Jakarta, Kamis 30 Oktober 2014.
Hingga saat ini, penyidik telah memeriksa empat orang saksi. Meski demikian, Kamil enggan membeberkan siapa saja saksi yang telah diperiksa oleh penyidik. Saat ditanyakan mengenai adanya upaya mediasi di antara Jokowi dan Arsad, Kamil dengan tegas mengatakan bahwa itu adalah hak keduanya. Polisi tidak memiliki kewenangan untuk menghalang-halangi mediasi.
Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, ikut angkat bicara terkait dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran gambar pornografi terhadap Presiden Joko Widodo yang dilakukan warga Ciracas Jakarta Timur, Muhammad Arsyad alias MA.JK juga menegaskan bahwa sikap keluarga MA yang bersedia meminta maaf kepada Jokowi hanya soal personal. Namun, tidak akan mempengaruhi proses hukum yang berlaku.
Rencana KIH Bentuk Pimpinan DPR Tandingan

Rencana KIH Bentuk Pimpinan DPR Tandingan

Seperti diketahui, Koalisi Indonesia Hebat tidak mengakui keabsahan pembentukan pimpinan komisi di DPR. Mereka mengeluarkan mosi tidak percaya kepada lima pimpinan DPR yang kemarin memimpin acara pemilihan pimpinan 11 komisi di DPR.

Dengan alasan menjaga berjalannya fungsi DPR, mereka lantas menunjuk beberapa nama yang layak menggantikan pimpinan DPR sementara. Mereka antara lain, Pramono Anung sebagai ketua DPR, dan Abdul Kadir Karding (PKB), Saifullah Tamliha (PPP), Patrice Rio Capella (Nasdem), Dossy Iskandar (Hanura) sebagai wakil Ketua DPR.

KIH sejauh ini tak bisa mengisi pimpinan komisi maupun alat kelengkapan Dewan lainnya karena mereka memang tak mengajukan calon nama. Alasannya, seperti dikemukakan anggota Fraksi PDIP, Pramono Anung, mereka menginginkan mekanisme pemilihan pimpinan alat kelengkapan Dewan melalui musyawarah untuk mufakat di tingkat DPR disepakati terlebih dahulu.

Pimpinan DPR
Alasan itu juga ditambah karena jumlah partai politik di KIH tak sebanyak KMP. Di kubu KIH hanya ada empat fraksi, yakni Fraksi PDIP, Fraksi PKB, Fraksi Nasdem, dan Fraksi Partai Hanura. Sedangkan di kubu KMP ada lima fraksi, yaitu Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, dan Fraksi PAN.
Fraksi PPP, yang hendak digaet KIH, ternyata bermasalah. Terjadi dualisme kepemimpinan di fraksi partai berlambang Kakbah itu, sebagai buntut konflik internal di partai itu. Satu kubu, yaitu kubu Muhammad Romahurmuziy, menetapkan Hasrul Azwar sebagai Ketua Fraksi PPP. Di kubu lain, yakni kubu Suryadharma Ali, memutuskan Ketua Fraksinya dijabat Epyardi Asda. Masing-masing kubu mengklaim sebagai fraksi yang sah. 
Kubu KMP jauh-jauh hari sudah merancang siasat pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan Dewan. Mereka menawarkan mekanisme sistem paket, sebagaimana cara pemilihan pimpinan DPR dan MPR. Menurut Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, format itu sesuai dengan Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
Menurut Pasal 97 UU MD3 ayat (2), kata Fadli, disebutkan bahwa pimpinan komisi terdiri atas satu orang ketua, dan paling banyak tiga orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai prinsip musyawarah untuk mufakat.
Setelah tak satu pun wakil yang mengisi pimpinan komisi, fraksi-fraksi di kubu KIH menyatakan akan melayangkan surat protes dan mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPR. Mereka menilai pimpinan DPR kerap mengambil keputusan yang tidak bijaksana. Misalnya, dualisme di Fraksi PPP, yang semestinya terlebih dahulu dimusyawarahkan untuk dicarikan solusinya, namun keputusan cepat-cepat dibuat.
Seperti diungkapkan Bambang Wuryanto, legislator PDIP, selama mosi tidak percaya itu, partai politik di KIH tidak akan menghadiri rapat atau sidang apa pun.
Pimpinan DPR tandingan
Sikap keberatan fraksi-fraksi di kubu KIH tak tanggung-tanggung. Mereka menyatakan tidak mengakui keabsahan pimpinan komisi yang telah terbentuk, karena prosesnya tidak demokratis dan melanggar Tata Tertib. 
KIH bahkan membuat pimpinan DPR tandingan sebagai konsekuensi tidak memercayai pimpinan DPR yang kini diketuai Setya Novanto. Koalisi membentuk susunan pimpinan DPR tandingan, yaitu Pramono Anung sebagai Ketua. Sedangkan empat Wakil Ketua, masing-masing dijabat Abdul Kadir Karding (PKB), Saifullah Tamliha (PPP), Patrice Rio Capella (Nasdem), dan Dossy Iskandar (Hanura)
Arif Wibowo, legislator PDIP, yang ditunjuk sebagai juru bicara KIH, menyebut susunan pimpinan itu adalah pimpinan DPR sementara, sebagai upaya menjaga agar fungsi Dewan tetap berjalan dan tidak terganggu.
KIH merilis empat hal yang menjadi keberatan, antara lain:
1. Hak penyampaian pendapat. Pimpinan tidak memberi waktu interupsi kepada fraksi yang bukan berasal dari kubu koalisi pimpinan (Koalisi Merah Putih). Ini termasuk pelanggaran Tata Tertib Pasal 31 ayat 1 huruf M.
2. Pimpinan dalam memimpin sidang jauh dari norma, etika baik, dan demokratis.
3. Pimpinan memaksakan penempatan anggota dalam jumlah komposisi keanggotaan yang berbeda. Hasil rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi pengganti Badan Musyawarah disebutkan bahwa jumlah anggota 46 orang per komisi.
4. Pimpinan melakukan keberpihakan dalam memimpin sidang kepada kelompok tertentu. Ini pelanggaran tata tertib Pasal 29 ayat 2.
“Berdasarkan hal tersebut di atas dan tidak adanya tanggapan atas surat tertanggal 28 Oktober, maka sesungguhnya dan sesadar-sadarnya kami mengambil sikap mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR,” kata Arif dalam konferensi pers di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu, 29 Oktober 2014.
Kubu KMP menyangkal telah bersikap tidak demokratis dan melanggar Tata Tertib. Fadli Zon menjelaskan bahwa proses pemilihan pimpinan alat kelengkapan Dewan tidak perlu menunggu empat fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat. Sebab, enam fraksi yang ada sudah memenuhi kuorum atau sudah memenuhi syarat minimal kehadiran anggota DPR dalam Sidang Paripurna.
Lagi pula, tahapan musyawarah untuk mufakat telah dilalui. Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, mengatakan, “Kalau musyawarah mufakat sukses, ya, kita musyawarah mufakat. Kalau ada dua paket, ya, kita voting.”
Fraksi-fraksi di KIH telah diberi kesempatan untuk menyerahkan nama calon pimpinan komisi sampai Selasa, 28 Oktober 2014. Namun, hingga tenggat, tak ada satu pun nama yang diajukan. Itu sudah cukup mengganggu kinerja DPR.
“Kita sudah melakukan toleransi sampai empat kali Paripurna. Saya kira cukup, enough is enough,” Fadli menambahkan.
Komisi DPR
Komisi merupakan alat kelengkapan DPR yang susunan dan keanggotaannya ditetapkan oleh DPR dalam Rapat Paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi, pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan Tahun Sidang. Setiap anggota, kecuali pimpinan MPR dan DPR, harus menjadi anggota salah satu komisi.
Jumlah komisi, pasangan kerja komisi dan ruang lingkup tugas komisi diatur lebih lanjut dengan Keputusan DPR yang didasarkan pada institusi pemerintah, baik lembaga/kementerian negara maupun lembaga non-kementerian, dan sekretariat lembaga negara, dengan mempertimbangkan keefektifan tugas DPR.
Tugas Komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undang-undang yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya.
Tugas Komisi di bidang anggaran mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama Pemerintah. Komisi juga mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan RAPBN yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama pemerintah.
Dalam bidang pengawasan, tugas Komisi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya; membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya; melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah; serta membahas dan menindklanjuti usulan DPD.